Presiden Joko Widodo diharapkan lebih bersikap tegas untuk membantu penegakan kasus-kasus korupsi di Indonesia. Selain itu, pemerintah juga harus mendukung KPK dalam upaya pemberantasan korupsi. Hal ini diungkapkan oleh peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) UGM, Hifdzil Alim kepada wartawan di kantornya, Jumat (23/1).
“Salah satunya dalam kasus Komjen Budi Gunawan (Kapolri terpilih) yang sudah dijadikan tersangka oleh KPK,” papar Hifdzil.
Ia menambahkan apabila syarat untuk menjadi calon anggota kepolisian saja harus memiliki sikap jujur, apalagi untuk menjadi Kapolri, tentu yang bersangkutan harus memiliki integritas tinggi termasuk tidak boleh terjerat dengan dugaan tindak pidana umum atau tindak pidana khusus, seperti korupsi. Namun, Presiden tidak mengindahkan perintah undang-undang tersebut.
“Ini sudah masuk darurat korupsi dan semakin memburuk saat polisi akan mempraperadilankan kebijakan KPK dalam menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka korupsi,” imbuhnya.
Kondisi semakin diperparah ketika ada unsur politik masuk dalam ranah penegakkan hukum. Plt Sekjend PDIP menyatakan bahwa Ketua KPK Abraham Samad sempat melakukan aksi politik agar bisa duduk sebagai cawapres pada pemilu 2014.
Menurut Hifdzil yang harus selalu dicamkan adalah netralitas polisi sebagaimana Pasal 28 (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian NKRI. Untuk itu PUKAT UGM mendesak Presiden Jokowi agar melantik Komjen Budi Gunawan kemudian memberhentikannya supaya ada kepastian hukum bagi yang bersangkutan. Opsi lainnya yaitu dengan memulai proses pemilihan calon Kapolri mulai dari awal lagi.
“Presiden harus menegaskan bahwa Mabes Polri dan jajarannya tunduk pada UU Kepolisian tersebut,” katanya.
Sementara itu terkait tudingan bahwa Abraham Samad melakukan pertemuan dengan petinggi parpol menurut PUKAT UGM adalah urusan pribadi Abraham dan bukan lembaga KPK. Berdasarkan pasal 36 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, hal itu bukan termasuk larangan bagi pimpinan KPK. (Humas UGM/Satria)