YOGYAKARTA – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar mengatakan pemerintah akan mengakhiri program kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) pada akhir April 2015. Sebagai gantinya pemerintah akan melaksnakan program pendampingan desa dengan merekrut tenaga pendamping desa untuk mengawal pembangunan desa seiring pengucuran dana desa dari pemerintah pusat. Tenaga pendamping ini kata Marwan akan melakukan penguatan kapasitas aparatur desa dan pendampingan administrasi keuangan. “Idealnya satu desa satu pendamping, tenaga pendamping akan direkrut setelah bulan April ini,” kata Marwan usai melakukan penandatanganan kerja sama dengan Rektor UGM di ruang Balai Senat UGM, Jumat (6/3).
Marwan menyebutkan puluhan ribu tenaga pendamping desa ini akan ditempatkan pada 43 ribu desa tetinggal, diman 17.500 desa diantaranya masuk dalam kategori desa sangat tertinggal. Sebelum menerjunkan tenaga pendamping, kata Marwan, kementeriannya akan mengindentifikasi kebutuhan desa, jumlah ketersediaan pangan dan kebutuhan air bersih serta sarana dan prasarana infrastruktur. “Kita menyiapakan dananya sekitar Rp 29 Triliun untuk desa sangat tertinggal ini, namun masuk dalam perencanaan 2016 nanti,” ujarnya.
Rektor UGM Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc., Ph.D., mengatakan pihaknya mendukung program pemerintah yang akan memprirotasakan pembangunan yang dimulai dari desa. UGM , kata Rektor, sesuai dengan kerja sama yang sudah dijalin tersebut siap mengerahkan 7.500 mahasiswa setiap tahunnya melalui program Kuliah Kerja Nyata. Mahasiswa KKN PPM UGM ini akan diterjunkan di desa-desa tertinggal di seluruh Indonesia. “Kita terjunkan secara reguler dan bergelombang agar bisa bisa mendukung program kementerian desa dalam pengentasan desa tertinggal,” katanya.
Menurut Dwikorita, pengentasan kemiskinan desa yang dilakukan UGM dilakukan dengan berbasis riset, kajian dan solusi strategis dengan merintis desa tangguh dalam bidang kebencanaan, sosial ekonomi dan kemandirian energi dan semangat anti korupsi.
Kepala Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan (PSPK) UGM Dr. Bambang Hudayana mengatakan pihaknya mengaku siap dilibatkan dalam penguatan kapasitas tenaga pendamping desa melalui program sekolah desa. Menurutnya kegiatan tersebut diharapkan agar memperkuat kapasitas tenaga pendamping desa saat bekerja di lapangan. “Jangan sampai pembangunan desa hanya menjadi wacana publik. Perguruan tinggi dan masyarakat sipul saya kira perlu mengawal pembangunan desa tersebut agar bisa terealisasi dengan baik,” ungkapnya.
Sosiolog UGM, Dr. Arie sudjito, mengatakan inisiatif kementerian desa untuk membangun Indonesia dari desa memang harus dikawal. Undang-undang Desa, kata Arie, menitikberatkan pembangunan desa berbasis penataan kelembagaan memalui gerakan pemberdayaan masyarakat desa. “Kita harus memaknai ini sebagai bentuk emansipasi desa, mereka harus menjadi subyek dan negara memfasiitasi. Tapi kita juga tidak ingin ada liberalisasi desa,” imbuhnya.
Meski demikian, kata Arie, pembangunan desa bisa berhasil bila didukung integritas dan kepemimpinan aparatur desa yang lebih baik. “Bukan terampil membuat laporan tapi soal integritas,” pungkasnya. (Humas UGM/Gusti Grehenson)