Duta Besar Republik Indonesia untuk Prancis H.E. Mohamad Oemar, bersama tim Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) melakukan kunjungan ke Universitas Gadjah Mada, Senin (15/12). Kunjungan tersebut disambut Rektor UGM, Prof. Ova Emilia, di Ruang Rektor Gedung Pusat UGM, bersama Wakil Rektor UGM Bidang Penelitian, Pengembangan Usaha, dan Kerja Sama, Dr. Danang Sri Hadmoko, S.Si., M.Sc., serta jajaran pimpinan lainnya.
Pertemuan berlangsung dalam suasana diskusi santai yang membahas proses aksesi Indonesia ke OECD sebagai forum internasional strategis. Aksesi ini dinilai menjadi penanda penting bagi Indonesia dalam melanjutkan perjalanan menuju keanggotaan OECD, sejalan dengan langkah pemerintah melalui penyerahan Initial Memorandum yang mencerminkan keseriusan Indonesia dalam memperkuat tata kelola dan posisi ekonomi global.
Duta Besar Republik Indonesia untuk Prancis, H.E. Mohamad Oemar, menyampaikan apresiasinya atas keterbukaan UGM dalam mendukung proses aksesi tersebut. Ia menegaskan pentingnya keterlibatan institusi akademik, termasuk UGM, untuk memperkuat asesmen yang bermakna selama proses peninjauan kebijakan pemerintah Indonesia oleh OECD.
Head of South and Southeast Asia, Global Relations and Cooperation Directorate OECD, Alex Boehmer, menekankan peran strategis universitas di Indonesia dalam proses aksesi. Menurutnya, perguruan tinggi memiliki pemahaman mendalam mengenai dinamika kebijakan di tingkat nasional hingga daerah, termasuk dalam konteks desentralisasi. “Hal ini penting bagi tim kami untuk memahami kompleksitas lingkungan kebijakan di Indonesia,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Rektor UGM menyampaikan kesiapan universitas dalam memfasilitasi berbagai bentuk kolaborasi lintas disiplin ilmu. Dengan 18 fakultas dan 2 sekolah, UGM memiliki keragaman keilmuan yang memungkinkan kontribusi komprehensif, termasuk dalam bidang kesejahteraan sosial dan kesehatan.
Sementara itu, Danang Sri Hadmoko, menilai penjajakan kerja sama ini tidak hanya bermanfaat bagi dosen, tetapi juga bagi mahasiswa di berbagai jenjang pendidikan. Ia menekankan pentingnya sinergi banyak pihak dalam kegiatan riset terkait isu-isu kebijakan publik dan pembangunan. “Saya pikir keterlibatan mahasiswa termasuknya peneliti muda, dosen, bahkan mahasiswa doktoral, akan sangat berguna untuk kita semua,” tekannya.
Senior Legal Advisor, Directorate for Legal Affairs OECD, Natalie Limbasan, menambahkan bahwa pemahaman terhadap konteks domestik Indonesia menjadi aspek krusial dalam proses aksesi. Ia menilai kolaborasi riset dapat membantu menggali perspektif masyarakat di berbagai wilayah, sekaligus memperkuat pemahaman tentang tantangan kebijakan yang beragam di Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM, Dr. Wawan Mas’udi, S.IP., M.P.A., turut mengangkat pertanyaan mengenai peran pendidikan tinggi dalam proses aksesi, khususnya peluang reformasi yang melibatkan universitas.
Menanggapi hal itu, Natalie menjelaskan bahwa pendidikan tinggi menjadi salah satu tahapan akhir dalam proses peninjauan OECD, dengan fokus pada kualitas pendidikan serta kesiapan lulusan menghadapi dunia kerja.
Menutup pertemuan, Rektor UGM menegaskan bahwa momentum aksesi OECD sejalan dengan kebijakan Kementerian Pendidikan Tinggi yang mendorong konsep universitas berdampak. “Sehingga kolaborasi ini menjadi peluang berharga bagi perguruan tinggi untuk berkontribusi nyata dalam reformasi pendidikan dan pembangunan nasional,” ujarnya.
Penulis : Hanifah
Editor : Gusti Grehenson
Foto : Firsto