Eskalasi unjuk rasa yang melanda berbagai kota di Iran sepanjang Januari 2026 dilaporkan sebagai fase paling kritis dalam sejarah domestik sejak pecahnya Revolusi 1979. Media pemerintah melaporkan, sedikitnya 3.117 orang tewas baik masyarakat sipil maupun pasukan keamanan selama terjadi kerusuhan. Fenomena ini menandai akumulasi ketegangan multidimensi yang bersifat sistemik. Berakar dari depresi ekonomi yang ekstrem, pembekuan aset oleh negara-negara Barat serta sanksi internasional, hingga kebijakan represif oleh penguasa dalam menangani demonstran.
Menanggapi kekerasan aparat yang mengakibatkan ribuan korban jiwa dalam waktu singkat, Kepala Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian (PSKP) Universitas Gadjah Mada. Ahmad Munjid, M.A., Ph.D., menyebut adanya korban kekerasan aparat ini menandai indikator kerapuhan legitimasi rezim. “Rezim manapun akan membabi buta ketika menghadapi ancaman eksistensial. Inilah yang terjadi sekarang. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan posisinya. Jurus yang dipakai adalah selalu menyalahkan pihak luar, yakni Amerika dan Israel,” jelasnya, Jumat (23/1).
Meski intervensi asing merupakan fakta geopolitik yang nyata, Munjid menilai bahwa narasi tersebut tidak akan menyelesaikan persoalan. “Rezim penguasa Iran tidak bisa terus-menerus lempar batu sembunyi tangan dengan menimpakan semua kesalahan kepada intervensi asing. Hal tersebut tidak akan pernah menyelesaikan masalah,” tegasnya.
Menurut Munjid, rezim Iran perlu segera merumuskan solusi atas krisis ekonomi primer dan tuntutan demokrasi sebagai penentu kestabilan nasional. Meski situasi ketegangan di Iran sudah mulai mereda. Demonstrasi di jalan, penangkapan, serta pembunuhan telah berhenti. Akan tetapi, masalah utamanya, yakni kesulitan ekonomi sama sekali belum teratasi. “Demonstrasi akan meletus kembali sewaktu-waktu. Rakyat Iran membutuh makan dan menjalani kehidupan dengan normal,”ujarnya.
Aksi Demonstrasi
Munjid menilai terdapat kemiripan mendasar antara demonstrasi Januari 2026 dengan peristiwa pada tahun 1979. Keduanya mirip dalam hal besarnya massa protes yang mencerminkan kekecewaan dan kemarahan publik terhadap rezim penguasa. “Publik marah karena bangkrutnya ekonomi, korupsi elit yang merajalela, dan rezim otoriter yang sangat brutal menghadapi protes,” ujarnya.
Munjid memaparkan bahwa krisis ekonomi yang dihadapi Iran memiliki kompleksitas yang jauh lebih parah. Kapasitas ekonomi Iran dilaporkan hanya beroperasi pada level 50 persen akibat sanksi ekonomi jangka panjang, dampak pandemi, serta memburuknya kondisi global. Menurutnya, kondisi tersebut terakselerasi pascainsiden serangan militer AS-Israel terhadap instalasi nuklir Iran ketika perang 12 hari yang memicu lonjakan harga sembako hingga melampaui angka 70%.
Situasi ini, menurut Munjid, juga diperburuk dengan terputusnya fasilitas publik, seperti layanan air bersih dan pasokan listrik. Sektor moneter turut mencatatkan rekor devaluasi terburuk dengan nilai tukar rial Iran terdepresiasi hingga menyentuh 1,4 juta rial Iran per 1 dollar AS pascakerusuhan. “Krisis ekonomi luar biasa inilah yang telah menyulut protes keras dari para pedagang di Grand Bazaar. Mereka menutup toko karena kegiatan ekonomi tak bisa berjalan dan turun ke jalan untuk berdemonstrasi. Alih-alih mendengar aspirasi, celakanya rezim penguasa Iran justru menghadapi demonstrasi secara brutal. Listrik dan jaringan internet dimatikan. Ribuan orang terbunuh, belasan ribu terluka, dan puluhan ribu ditangkap,” ungkapnya.
Meski begitu, Munjid juga mengamati adanya perbedaan yang konkret antara dua peristiwa krisis tersebut terutama soal pergerakan massa. Menurutnya, pergerakan massa pada tahun 1979 memiliki tingkat konsolidasi kekuatan publik yang lebih terorganisasi melalui koordinasi antarpemimpin kelompok oposisi. “Pada tahun 1979 kekuatan publik relatif lebih terkonsolidasi. Beberapa pemimpin kelompok oposan saling berkoordinasi. Ada tokoh oposan utama yang menonjol dan mampu menyatukan gerakan, baik kelompok kiri, kanan, maupun profesional, yaitu Ayatullah Ruhollah Khomeini. Sebaliknya, demonstran saat ini tidak terkoordinasi, belum tampak adanya figur pemimpin oposan yang diterima yang mampu menyatukan publik,” paparnya.
Selain itu, ketegangan sosiologis juga diperburuk oleh jurang aspirasi antara elit teokrasi lanjut usia dan generasi muda yang kian progresif. Munjid menilai, kontrol ketat institusi agama justru memicu alienasi massal. “Sebetulnya, rezim teokrasi Iran tak pernah menjangkau seluruh rakyat Iran. Semakin ketat rezim agama mengontrol, semakin banyak rakyat Iran yang justru menjauh dari agama,” ungkapnya.
Penulis : Aldi Firmansyah
Editor : Gusti Grehenson
Foto : AFP