Rangkaian banjir bandang dan longsor yang melanda Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh yang terjadi beberapa waktu silam memunculkan keresahan di tengah masyarakat. Selain bertambahnya korban jiwa dan kerusakan infrastruktur yang makin meluas, adanya bencana yang datang silih berganti ini menegaskan meningkatnya ancaman multi bencana sekaligus menyingkap keterbatasan mekanisme penanganan bencana yang selama ini masih berfokus pada respons darurat semata.
Guru Besar Geologi Lingkungan dan Kebencanaan Universitas Gadjah Mada, Prof. Dwikorita Karnawati menyebut rangkaian banjir bandang dan longsor di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh yang terjadi merupakan dampak nyata dari kerentanan geologi Indonesia. Kejadian beruntun yang hampir menewaskan 990 korban jiwa ini diperparah oleh dampak kerusakan lingkungan dan perubahan iklim. Ia menilai, kombinasi dampak yang terjadi menciptakan bencana geo-hidrometeorologi berantai yang intensitas dan skalanya jauh melampaui kejadian-kejadian sebelumnya.
Menurutnya secara alamiah, Indonesia berada pada wilayah tektonik aktif yang rentan multi-bencana. Bahkan terjadinya pemanasan global dan kerusakan lingkungan yang akhir-akhir ini sering terjadi membuat hujan ekstrem terjadi lebih sering dengan periode ulang yang semakin pendek. “Data ilmiah menunjukkan bahwa 2024 menjadi tahun terpanas dalam sejarah pencatatan modern, dengan anomali suhu global mencapai +1,55 derajat Celsius di atas periode pra-industri. Dekade 2015–2024 pun menjadi periode sepuluh tahun terpanas yang pernah dialami bumi,” terangnya, Sabtu (13/12).
Ia menyebut, dalam catatan BMKG juga menunjukkan lonjakan signifikan kejadian cuaca ekstrem, yang seiring waktu melonjak dari 2.483 kejadian pada tahun 2020 menjadi 6.128 kejadian pada tahun 2024. Di kawasan barat Indonesia, termasuk Sumatra, tren peningkatan curah hujan tahunan terlihat semakin kuat, sejalan dengan proyeksi bahwa wilayah utara Indonesia akan menjadi semakin basah pada dekade-dekade mendatang. Ia menilai, realitas ini memperkuat risiko banjir bandang, aliran debris, dan gerakan tanah yang melanda di daerah dengan topografi curam dan perubahan tata guna lahan. “Hujan ekstrem yang dulunya jarang, kini mulai muncul berulang. Ini yang menyebabkan banjir bandang di Sumatra datang dengan daya rusak yang jauh lebih besar,” tambah Dwikorita.
Menurutnya, karakter bencana kali ini berbeda dari bencana tunggal pada umumnya. Dinamika geologi dan hidrometeorologi saling memicu dan diperparah dengan kerusakan lingkungan, sehingga menurutnya, adanya satu kejadian dapat memunculkan rangkaian bencana susulan. “Hujan ekstrem yang dulunya jarang, kini mulai muncul berulang. Ini yang menyebabkan banjir bandang di Sumatra datang dengan daya rusak yang jauh lebih besar,” tambah Dwikorita.
Dwikorita menjelaskan bahwa rangkaian banjir bandang, longsor, dan kerusakan infrastruktur di tiga provinsi menimbulkan dampak multidimensi yang tidak dapat ditangani dengan mekanisme penanggulangan bencana reguler. Sistem yang disusun sejak tahun 2007 itu belum dirancang untuk menghadapi multi-bencana yang lahir dari kompleksitas perubahan iklim dan kerusakan lingkungan yang kini jauh lebih serius. “Selama musim hujan, potensi banjir bandang lanjutan masih sangat tinggi. Saat rehabilitasi baru dimulai, hujan ekstrem bisa datang lagi dan memaksa daerah terdampak kembali ke fase tanggap darurat kembali” jelasnya.
Ia menilai, situasi ini membutuhkan sistem penanganan bencana yang lebih kuat, terutama dalam pencegahan dan mitigasi jangka panjang, agar prinsip Build Back Better dapat benar-benar diwujudkan dalam pemulihan wilayah terdampak. Karena itu, menurutnya, pemulihan memerlukan mekanisme khusus yang bekerja cepat, taktis, dan masif, terpisah dari pola rutin, agar penanganan darurat tidak menambah korban. Perlunya memperkuat koordinasi lintas sektor yang dapat memaksimalkan penanganan. “Bencana kali ini merupakan multi-bencana dengan penyebab dan dampak yang saling memperkuat,” ujarnya.
Dwikorita juga merefleksikan bahwa Indonesia pernah memiliki model efektif melalui BRR NAD–Nias pasca tsunami 2004, yang secara khusus dibentuk untuk mempercepat rekonstruksi karena bekerja dengan mandat dan kewenangan terintegrasi. “Dengan skala kerusakan sebesar ini, mekanisme rutin tampaknya tidak lagi memadai. Kita memerlukan lembaga lintas sektor yang mampu bekerja terpadu dan cepat,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia merekomendasikan agar pemerintah segera menyusun kajian komprehensif bersama kementerian teknis, BNPB, pemerintah daerah, akademisi, dan komunitas kebencanaan. Menurutnya, kajian ini perlu memasukkan faktor perubahan iklim, kerusakan lingkungan dan proyeksi bahaya hidrometeorologi. Sehingga, dengan adanya penambahan faktor ini, segala kebutuhan rekonstruksi dan rehabilitasi dapat dirumuskan secara tepat dan holistik. Ia menilai, adanya pembentukan lembaga ataupun badan khusus bukan sekadar keputusan administratif, melainkan langkah strategis agar negara hadir sepenuhnya dalam membangun kembali Sumut, Sumbar, dan Aceh di tengah perubahan iklim yang semakin meningkatkan risiko bencana. “Pemulihan harus disiapkan untuk menghadapi kejadian ekstrem yang berpotensi berulang,” tutup Dwikorita.
Penulis : Cyntia Noviana
Editor : Gusti Grehenson
Foto : Antara