Praktik korupsi saat ini kian masif dilakukan oleh oknum-oknum elit politik dan pejabat pemerintahan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menyebutkan sektor pengadaan barang dan jasa (PBJ) merupakan salah satu sektor yang rentan terjadinya praktik korupsi. Padahal, sektor ini memakan sekitar 30% dari APBN setiap tahunnya. Lalu, mereka melihat aturan yang mengatur sektor PBJ justru sering kali mengakomodasi terjadinya praktik korupsi sehingga terjadilah fenomena state capture corruption.
Berangkat dari keresahan tersebut, tim mahasiswa UGM melakukan penelitian soal potensi social audit dapat dijadikan solusi dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan PBJ untuk bisa menekan para pelaku untuk tidak melakukan korupsi karena akan ada banyak pihak yang mengawasi prosesnya. “Solusi ini juga merupakan gagasan sebenarnya bisa gak sih korupsi diatasi dengan partisipasi masyarakat? Mengingat masyarakat Indonesia kan banyak ya,” ujar Ratri Dwiyanti, selaku anggota tim peneliti yang tergabung dalam bagian dari Tim Program Kreativitas Mahasiswa Riset Sosial Humaniora (PKM-RSH), PKM-RSH, Kamis (16/10).
Dalam penelitian yang berjudul “Social Audit: Solusi State Capture Corruption dan Bentuk Peningkatan Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Sistem E-Katalog”, selain Ratri dari FEB UGM, Tim PKM ini beranggotakan Muhammad Aditya Nugroho Sofyan (Fakultas Ilmu Sosial dan Politik), Alfian Husni Mubarok (Sekolah Vokasi), Martin Andini (Fakultas Ekonomika dan Bisnis), Ratri Dwiyanti (Fakultas Ekonomika dan Bisnis), dan Wahyu Fajar Nur Rohim (Fakultas Hukum), dan Alfath Bagus Panuntun El Nur Indonesia, S.I.P., M.A., sebagai dosen pembimbing.
Berdasarkan hasil wawancara ke berbagai narasumber yang telah dibagi menjadi 4 peran, yakni penyedia E-Katalog (LKPP), pengguna E-Katalog (KemenPU, Pemprov DKI Jakarta, dan Vendor Cakraw), Pengawas E-Katalog (KPK, BPK, dan BPKP), serta pelaku social audit (ICW, TII, dan peneliti yang bergerak di isu korupsi), ditemukan bahwa salah satu masalah utama dari E-Katalog, yaitu transparansi sehingga praktik korupsi dapat muncul dalam sistem tersebut.
Dari riset ini diketahui para narasumber mendorong keterbukaan informasi dalam proses pelaksanaannya dan mendukung social audit karena dengan adanya peran masyarakat, praktik korupsi diharapkan akan dapat diminimalisasi sehingga tingkat kepercayaan masyarakat juga akan meningkat. Namun, para narasumber lembaga negara memberikan catatan mengenai keakuratan laporan aduan dan sejauh mana data transaksi PBJ dibuka karena ada data pribadi di dalamnya.
Sedangkan, narasumber dari non lembaga negara memberikan catatan mengenai adanya ketakutan dikriminalisasi dan aduan yang sering kali tidak ditindaklanjuti. “Penelitian ini berusaha untuk merumuskan sekiranya bagaimana social audit dijalankan berdasarkan kumpulan jawaban dan catatan dari para narasumber,” katanya.
Penelitian ini memiliki output artikel ilmiah yang juga akan digunakan sebagai landasan untuk membuat policy brief. Harapan policy brief ini dapat menjadi saran bagi pemangku kebijakan, khususnya yang memiliki kewenangan terkait pengawasan dan penyediaan E-katalog untuk mengevaluasi kebijakan yang ada sebelumnya. “Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi semangat optimisme masyarakat Indonesia dalam pemberantasan korupsi,” pungkasnya.
Penulis : Alena Damaris
Editor : Gusti Grehenson
Foto : Tim PKM