Kebijakan diskon tarif angkutan Lebaran hingga 30 persen selama masa mudik dinilai berpotensi mendorong perputaran ekonomi daerah sekaligus mengubah pola mobilitas masyarakat. Namun, efektivitasnya di daerah sangat bergantung pada kesiapan sistem transportasi dan ketepatan sasaran kebijakan. Menurut laporan Kemenko Perekonomian, perputaran uang selama mudik Lebaran diperkirakan mencapai sekitar Rp 148 triliun. Bahkan konsumsi masyarakat selama periode Lebaran 2026 diperkirakan tumbuh sekitar 10 persen hingga 15 persen sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi nasional pada kisaran 5,4 persen hingga 5,5 persen pada kuartal pertama tahun 2026.
Pakar transportasi Universitas Gadjah Mada, Dr. Ir. Dewanti, menyampaikan bahwa pemberian diskon angkutan dapat memberikan dampak ekonomi jangka pendek melalui peningkatan mobilitas masyarakat selama periode mudik. “Diskon ini mendorong masyarakat untuk beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum. Selain itu, masyarakat juga memiliki ruang lebih untuk membelanjakan anggaran pada kebutuhan Lebaran, seperti konsumsi dan aktivitas ekonomi di daerah tujuan,” jelasnya, Senin (30/3).
Menurut Dewanti, peningkatan mobilitas saat Lebaran umumnya diikuti dengan meningkatnya pengeluaran rumah tangga, termasuk untuk pariwisata dan konsumsi lokal. Hal ini berkontribusi pada perputaran ekonomi di berbagai daerah tujuan mudik. Di sisi lain, kebijakan diskon juga berperan dalam menahan lonjakan tarif angkutan serta membantu mengendalikan tekanan inflasi, khususnya pada sektor transportasi.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa dampak akhir kebijakan ini sangat ditentukan oleh tingkat permintaan perjalanan serta kapasitas layanan transportasi yang tersedia. Dewanti menekankan pentingnya memastikan bahwa manfaat diskon benar-benar dirasakan oleh kelompok masyarakat yang membutuhkan. “Pemberian diskon harus diwaspadai agar tidak hanya dinikmati oleh kelompok yang memang sudah memiliki kemampuan bepergian, tetapi juga menjangkau rumah tangga rentan,” ujarnya. Dalam konteks kebijakan publik, ia juga mengingatkan agar program diskon tidak mengorbankan aspek keselamatan dan kenyamanan layanan transportasi.
Lebih lanjut, Dewanti menjelaskan bahwa strategi pemberian diskon pada tanggal diluar puncak arus mudik berpotensi menggeser waktu perjalanan masyarakat. Hal ini dapat membantu mengurangi kepadatan lalu lintas dengan menyebarkan arus perjalanan dalam rentang waktu yang lebih panjang. Namun, efektivitas strategi ini bergantung pada sejumlah faktor, seperti besaran insentif, fleksibilitas waktu perjalanan masyarakat, serta sosialisasi informasi yang dilakukan jauh hari. “Kalau informasinya tidak tersampaikan dengan baik atau insentifnya tidak cukup menarik, maka masyarakat tetap akan memilih bepergian di waktu puncak,” tambahnya.
UGM juga menekankan pentingnya penguatan manajemen lalu lintas selama periode mudik dan arus balik. Pemerintah perlu memastikan pengaturan lalu lintas berjalan adaptif, konsisten, dan tidak membingungkan pengguna jalan. Selain itu, penyediaan informasi real-time menjadi krusial, termasuk kondisi lalu lintas, kapasitas jaringan transportasi, hingga potensi gangguan seperti cuaca ekstrem dan lokasi rawan bencana. “Informasi terkait hujan deras, banjir, longsor, hingga suhu udara tinggi harus disampaikan secara lengkap dan merata kepada masyarakat,” ujar Dewanti.
Di samping kesiapan pemerintah, Dewanti menegaskan bahwa pengguna jalan juga memiliki peran penting dalam menciptakan perjalanan mudik yang aman dan nyaman. Melalui sinergi antara kebijakan yang tepat, kesiapan infrastruktur, serta kesadaran masyarakat, perjalanan selama mudik Lebaran diharapkan tidak hanya lancar, tetapi juga aman dan menyenangkan bagi seluruh pengguna transportasi.
Penulis : Jelita Agustine
Editor : Gusti Grehenson
Foto : Departemen Perhubungan RI