Pelemahan daya beli masyarakat diperkirakan masih menghantui perekonomian Indonesia sepanjang tahun 2025 ini. Pasalnya krisis global yang belum sepenuhnya pulih semenjak pandemi COVID-19 menjadi salah satu penyebabnya.“Kondisi global juga menghadapi krisis seperti krisis ekonomi, energi, dan geopolitik. Tentunya, Indonesia sebagai bagian dari perekonomian global, maka dampak berbagai level itu pasti terdampak dan ini sesuatu yang jelas menyebabkan berbagai tekanan ekonomi bagi menurunnya kemampuan daya beli masyarakat,” kata Dosen Departemen Ekonomika dan Bisnis (DEB) Sekolah Vokasi (SV) UGM, Yudistira Hendra Permana, S.E., M.Sc., Ph.D., Sabtu (15/2)
Dampak krisis yang terjadi pascapandemi menurutnya tidak langsung dirasakan pada tahun 2022, tetapi baru dirasakan sekarang. Namun, yang menjadi krusial adalah ketidakmampuan pemerintah dalam mengantisipasi hal tersebut terjadi pada tahun 2024 dan 2025. “Kita lihat terjadi deflasi secara gradual sampai hari ini. Kondisi yang sempat membaik di akhir tahun memunculkan optimisme, namun momentum Pilkada dan libur natal dan tahun baru tidak akan berlangsung lama,” tegas Yudistira.
Yudistira menyebutkan angka pertumbuhan ekonomi pasca pandemi covid-19 stagnan di sekitar lima persen sehingga kondisi ekonomi Indonesia tidak dalam kondisi baik-baik saja. Bahkan kondisi lapangan pekerjaan dan upah yang tidak terjamin membuat masyarakat merasakan ketidakpastian yang cukup tinggi. “Kondisi ini membuat masyarakat lebih waspada dalam membelanjakan uangnya dan menahan konsumsi,” paparnya.
Ketidakpastian ekonomi ini menurut Yudistira menyebabkan masyarakat menahan tingkat konsumsi seperti bahan pangan hingga bahan tersier. “Ketika permintaan menurun, produsen juga akan berhitung yang dapat berdampak pada layoff pegawai, PHK, dan sebagainya,” tambahnya.
Yudistira menyebut masa-masa seperti sekarang ini, masyarakat dan pemerintah perlu waspada dan melakukan antisipasi sebab tren menurunnya kemampuan daya beli ini akan berdampak jangka panjang bila tidak diurus dengan baik. Momen bulan puasa dan lebaran ini menurutnya bahkan dapat menjadi salah satu pembuktian sebab biasanya tingkat konsumsi naik pada momen ini. Namun, ia memperkirakan yang terjadi pada bulan puasa tahun ini akan sedikit berbeda daripada biasanya. “Menurut saya, tahun ini akan sedikit berbeda pola konsumsi umumnya. Masyarakat lebih akan menyimpan dananya sampai akhir tahun lagi,” jelasnya.
Berbagai hal strategis harus dilakukan guna mengantisipasi menurunnya tingkat daya beli masyarakat, salah satunya dengan memangkas anggaran perjalanan dinas dan seremoni yang sekarang sedang ramai dibahas. “Tentunya biaya perjalanan dinas dan seremoni bisa dipangkas, tetapi kalau kemudian faktanya seperti ada glamping untuk kepala daerah yang baru dilantik menunjukkan bahwa cara-cara pemerintah tidak berubah, tidak ada pikiran untuk mitigasi dan sense of crisis-nya,” ujarnya.
Pengetatan anggaran ini menurutnya memang perlu dilakukan. Namun, relokasi anggaran perlu dilakukan dengan tepat. Salah satu yang disorot Yudistira adalah komposisi kabinet yang saat ini cukup ‘gemuk’ dengan penambahan beberapa kementerian menambah jumlah pos anggaran.
Selain itu, Yudistira juga menekankan pengetatan anggaran pun dapat diterapkan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan janji kampanye politik Prabowo. Anggaran program ini menurutnya juga dapat dipertimbangkan kembali sebab pelaksanaannya yang masih belum matang dilihat dari aspek anggaran negara yang belum stabil. “Adanya pengetatan anggaran MBG ini pun sebenarnya perlu diperhatikan sebab sekarang anggaran pendidikan dan kesehatan terkena imbasnya dan dianggap hanya sebagai sektor penunjang saja,” imbuhnya.
Yudistira menyebut anggaran pendidikan dan kesehatan seharusnya tidak dipangkas, sebab pembangunan SDM di masa mendatang ditentukan dari tingkat pendidikan dan kesehatan SDM. “Untuk landasan transformasi yang dibangun adalah modal manusianya melalui pendidikan dan kesehatan, jadi jangan sampai anggarannya dipotong,” harap Yudistira.
Penulis : Lazuardi
Editor : Gusti Grehenson
Foto : Freepik