Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan dua per tiga wilayahnya berupa pesisir dan laut dengan berbagai potensi di dalamnya. Konsep pembangunan blue economy atau ekonomi biru berperan sebagai sektor kunci bagi masa depan berkelanjutan di kawasan ini. Apalagi pemerintah telah berkomitmen untuk melakukan perluasan lima komoditas unggulan ekspor, yakni udang, rumput laut, tilapia, lobster, dan kepiting untuk mewujudkan kesejahteraan 140 juta penduduk di wilayah pesisir. Namun, dalam konteks menjaga asset yang sangat potensial ini, pengelolaan kelautan dan perikanan berbasis hak untuk nelayan dan pelaku usaha masih menjadi pekerjaan rumah besar yang belum terselesaikan.
Rektor Universitas Gadjah Mada, Prof. dr. Ova Emilia, M.Med., Sp.OG(K)., Ph.D., mengatakan Fakultas Hukum UGM diharapkan mampu menjawab tantangan tata kelola kebijakan maupun perundang-undangan ekonomi biru yang berkelanjutan di Indonesia. Menurutnya Fakultas Hukum bisa menggandeng mitra internasional dalam kolaborasi strategis di bidang riset termasuk pengembangan pusat keunggulan ekonomi biru sebagai tindak lanjut dari training Blue Economy. “Fakultas Hukum dapat melakukan kajian dan riset untuk memastikan bahwa gagasan besar kebijakan tersebut bisa berjalan adil, bertanggung jawab, serta berkelanjutan,” kata Rektor saat menghadiri puncak perayaan Dies Natalis Fakultas Hukum ke-79 dan Rapat Senat terbuka, Senin (17/2).
Dalam kesempatan itu, Rektor menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada senior, guru besar, dan seluruh sivitas akademika Fakultas Hukum atas capaian kerja dan kontribusi yang luar biasa pada Tridharma Perguruan Tinggi yang telah diberikan untuk UGM. “Semoga dengan Dies Natalis kali ini bisa memperbaiki semangat kita semua untuk terus berkarya di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, terutama untuk menciptakan keseimbangan dan keberlanjutan alam di masa depan,” tutupnya.
Dahliana Hasan, S.H., M.Tax., Ph.D selaku Dekan, menyampaikan bahwa di usia ke-79 tahun, Fakultas Hukum terus berupaya untuk selalu berkomitmen dalam menyelenggarakan pendidikan hukum yang unggul di Indonesia. Komitmen ini tercermin pada akreditasi Fakultas Hukum yang mendapatkan akreditasi unggul pada program studi Doktor Ilmu Hukum dan Magister Kenotariatan, serta lima program studi dengan akreditasi A dan satu program studi dengan akreditasi baik. Selain itu, berdasarkan World University Ranking by Subject 2024, Fakultas Hukum berhasil naik 20 peringkat dari posisi 237 menjadi 217 di dunia. Sedangkan dalam penilaian EduRank untuk bidang liberal arts dan social sciences dengan fokus pada studi hukum, Fakultas Hukum UGM menempati peringkat kedua nasional dan peringkat ke-126 Asia. “Peningkatan jumlah mahasiswa di semua jenjang juga terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, bahkan penerimaan mahasiswa program pasca sarjana selalu melebihi target yang ditetapkan oleh universitas,” tuturnya.
Peningkatan kualitas dosen juga dilakukan dengan mendorong keaktifan para dosen dalam mengikuti berbagai kegiatan serta partisipasi dalam organisasi di tingkat regional, nasional maupun internasional, serta meningkatkan jumlah penelitian dan publikasi melalui jurnal, prosiding konferensi dan policy paper. Pada tahun 2024, tercatat setidaknya terdapat 60 dosen yang terlibat dalam 8 organisasi regional, 22 organisasi nasional, 7 organisasi internasional dan lebih dari 11 kegiatan internasional. Fakultas Hukum juga menerima sebanyak 245 hibah penelitian dengan capaian 330 publikasi. “Sedangkan dalam upaya mengembangkan tenaga kependidikan, Fakultas Hukum berhasil menyelenggarakan 4.140 jam pelatihan dan rata-rata 48 jam pelatihan per tenaga kependidikan yang juga berhasil melebihi target jam pelatihan yang ditetapkan oleh universitas,” jelas Dahlia.
Dahliana menerangkan, FH UGM juga membangun patung Dewi Keadilan yang berada di helaman depan kampus sebagai lambang prinsip keadilan yang objektif dan tidak memihak dalam peningkatan hukum. “Hal ini tercermin pada pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan dalam bentuk pemberian bantuan hukum berupa konsultasi dan pelayanan secara pro bono, peninjauan hukum dengan berbagai mitra, dan penyediaan ahli persidangan,” katanya.
Sementara di bidang kerja sama tingkat nasional, FH UGM menjalin kolaborasi dengan berbagai mitra yang terdiri dari kementerian, pemerintah daerah, swasta dan perguruan tinggi. Beberapa diantaranya adalah kerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk peningkatan kualitas kelembagaan dan institusi, PT Pertamina Persero untuk penyelenggaraan program pelatihan dan pembelajaran ilmu hukum, serta Kejaksaan Tinggi DI Yogyakarta. Sedangkan dalam tingkat internasional, pihaknya berhasil menjalin kerja sama dengan Glasgow University untuk Double Degree Program, Turnham Law School untuk Double Degree Program dan Data Sharing, serta National University of Singapore dalam penyelenggaraan kuliah bersama. Selain itu, Fakultas Hukum UGM juga terus berupaya untuk menjalin hubungan yang erat dengan para alumni terutama dalam mendukung persiapan mahasiswa masuk ke dunia karir.
Di puncak Dies Natalis kali ini juga diisi dengan orasi ilmiah dari Guru Besar Perikanan dan Kelautan IPB, Prof. Dr. Luky Adrianto, M.Sc yang pernah mengajukan konsep Blue Economy Development Index (BEDI) sebagai alat ukur keberhasilan implementasi ekonomi biru. Konsep ini pernah ia presentasikan dalam International Conference on Ocean Economy and Climate Changes Adaptation pada Mei 2022 silam. Menurutnya, ekonomi berbasis ekosistem laut harus menjadi kunci strategis penting bagi negara kepulauan seperti Indonesia dengan mengintegrasikan ekonomi berbasis laut dan ekosistem manusia yang inklusif. “Jadi kata kuncinya memang regulating human behaviour, dan dalam perspektif itu tentu saja hukum menjadi hal yang sangat penting. Karena itu kita harus meningkatkan jumlah pakar-pakar hukum yang paham tentang isu perairan, kelautan, dan kepulauan,” ujarnya.
Ia melanjutkan, Fakultas Hukum turut memiliki peran penting dalam merancang regulasi yang mendukung implementasi ekonomi biru. Prinsip-prinsip transformasi Ocean Governance yang berjumlah 13 poin sangat relevan dalam penyusunan kebijakan hukum kelautan, termasuk perlindungan hak nelayan, regulasi zona ekonomi eksklusif (ZEE), serta penguatan hukum konservasi maritim. “Dengan penegakan hukum yang kuat, advokasi yang efektif, dan kebijakan yang berorientasi keberlanjutan, ekonomi biru dapat membawa manfaat besar bagi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat pesisir di Indonesia,” ucapnya.
Setelah orasi ilmiah, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan UGM Law School Awards. Pada tahun ini, Fakultas Hukum memberikan tiga penghargaan pada kategori Penegak Keadilan, Alumni Kontributif, dan Pelopor Berkelanjutan. Hakim Agung Kamar Perdata, Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum mendapatkan penghargaan tokoh penegak keadilan atas kontribusinya pada penyusunan Kebijakan Anti-SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation) dan pengelolaan lingkungan hidup. Sedangkan tokoh alumni kontributif diberikan kepada Triweka Rinanti, S.H., M.H yang pernah terlibat dalam Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) tahun 1998-2001. Terakhir, pada kategori tokoh pelopor berkelanjutan diserahkan kepada Komunitas Resan Gunung Kidul yang merupakan gerakan swadaya yang berfokus pada konservasi sumber daya air berbasis masyarakat.
Penulis: Triya Andriyani
Foto: Firsto