Beban ekonomi pelayanan kesehatan di tingkat global dilaporkan semakin meningkat hingga 10% dari PDB dunia. Di Indonesia, peningkatan biaya kesehatan didorong oleh kenaikan biaya penyakit katastropik dan inflasi medis dimana penyakit katastropik menyumbang beban biaya sebesar 37 triliun pada tahun 2024 atau sekitar 31% dari total anggaran JKN. Ditambah dengan inflasi medis yang diperkirakan mencapai lebih dari 13% jauh melampaui inflasi umum semakin menambah tingginya biaya kesehatan di Indonesia.
Guru Besar Bidang Farmakologi dari Fakultas Farmasi UGM Prof. Dr. apt. Dwi Endarti, M.Sc., mengatakan pengambilan keputusan dalam mendorong efektivitas biaya obat berbasis bukti menggunakan penilaian teknologi kesehatan atau Health Technology Assessment (HTA) untuk memastikan pembiayaan kesehatan dan akses terhadap obat serta vaksin yang berkualitas tetap efisien dan terjangkau.
Menurutnya, farmakoekonomi memiliki peran penting dalam kajian Health Technology Assessment (HTA) untuk menyediakan bukti ilmiah cost-effectiveness suatu teknologi kesehatan terhadap teknologi lain sehingga tidak hanya berfokus pada aspek efektivitas klinis. “Studi farmakoekonomi membandingkan dua atau lebih intervensi kesehatan dari aspek biaya dan luaran pengobatannya,” terangnya dalam pidato pengukuhannya yang berjudul Peran Farmakoekonomi Modeling Dalam Penjaminan Obat Inovatif Program Jaminan Kesehatan Nasional, Kamis (3/4).
Studi farmakoekonomi dilakukan terhadap obat, intervensi kesehatan yang dianggap lebih baru, diusulkan terhadap obat, intervensi kesehatan yang saat ini telah digunakan di praktik. Jenis studi farmakoekonomi yang banyak digunakan di banyak negara, demikian juga di Indonesia adalah Cost Utility Analysis (CUA) yang mana menggunakan luaran humanistik yang lazimnya dinyatakan dalam unit Quality Adjusted Life Year (QALY). QALY menggabungkan antara kuantitas berupa life expected (durasi hidup) dengan kualitas kesehatan yang diukur dalam bentuk utilitas kesehatan. “Penggunaan satuan universal QALY memungkinkan perbandingan antar berbagai macam terapi dengan berbagai jenis penyakit dapat dilakukan secara lebih objektif,” terangnya.
Studi farmakoekonomi dapat dilakukan beriringan dengan uji klinis yang disebut metode observasional atau menggunakan modeling. Metode ini memiliki kelebihan dalam hal penggunaan data aktual yang mencerminkan secara nyata penggunaan obat di praktik. Akan tetapi, data-data real world baru tersedia setelah obat mendapat ijin edar dan memiliki keterbatasan dalam hal pengamatan luaran pengobatan sehingga hal ini cukup bertentangan dengan tujuan dilakukannya studi ini. “Mengingat tren perkembangan teknologi kesehatan saat ini cenderung berusaha dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam kurun waktu yang cukup panjang sehingga membutuhkan biaya yang besar seperti penyakit kanker dan penyakit degeneratif,” ungkapnya.
Dalam penelitian ini digunakan model Decision Tree yang mana sesuai untuk pengambilan keputusan pada permasalahan dengan rentang waktu yang pendek. Selain itu, digunakan juga Model Markov untuk menggambarkan perjalanan penyakit atau proses terapi sebagai satu rangkaian kondisi kesehatan.
Dikatakan Dwi endarti, saat ini biaya pelayanan kesehatan terus meningkat sebab mahalnya obat inovatif, sehingga diperlukan upaya kendali mutu dan kendali biaya dalam penetapan paket manfaat kesehatan pada program jaminan kesehatan nasional dengan memilih intervensi kesehatan sesuai prinsip best value for money. “Farmakoekonomi modeling menjadi salah satu solusi untuk memberikan informasi cost effectiveness obat inovatif sebelum dimasukkan ke dalam paket manfaat kesehatan,” pungkasnya.
Dorongan terhadap peningkatan penelitian farmakoekonomi di perguruan tinggi, rumah sakit, industri farmasi, dan lembaga penelitian lainnya perlu terus diupayakan untuk memperkaya database hasil studi farmakoekonomi yang sesuai dengan setting lokal Indonesia sehingga diharapkan dapat memberikan masukan dalam penetapan kebijakan nasional khususnya pemilihan obat inovatif dalam program JKN.
Ketua Dewan Guru Besar, Prof. Dr. Muhammad Baiquni, M.A., menyebutkan bahwa Prof. Dr. apt. Dwi Endarti, M.Sc., merupakan salah satu dari 541 Guru Besar Aktif di UGM, dan salah satu dari 23 Guru Besar Aktif dari 49 Guru Besar yang pernah dimiliki Fakultas Farmasi.
Penulis : Jelita Agustine
Editor : Gusti Grehenson
Foto : Donnie