Konflik geopolitik di Timur Tengah yang diprediksi mengganggu jalur pasokan minyak dunia mulai menunjukkan dampaknya bagi ketahanan energi nasional. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menyampaikan cadangan pasokan operasional Bahan Bakar Minyak (BBM) saat ini hanya akan bertahan sekitar 20-23 hari, jauh di bawah standar internasional yang mencapai 90 hari. Kekhawatiran masyarakat mulai muncul di berbagai daerah menjelang momentum mudik Idul Fitri. Bahkan beberapa daerah di Sumatera Utara dan Jawa Tengah masyarakat melakukan panic buying di beberapa titik SPBU untuk mengisi stok BBM.
Dewan Pengarah Pusat Studi Energi (PSE) UGM, Prof. Deendarlianto, menilai bahwa kondisi menipisnya cadangan pasokan operasional BBM ini merupakan alarm bagi pemerintah untuk segera berbenah. Kondisi tersebut tidak lepas dari tingginya ketergantungan pada impor minyak. Produksi minyak mentah dalam negeri dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan konsumsi nasional yang kian meningkat. “Produksi minyak mentah kita tidak sampai 700 ribu barel per hari, sementara kebutuhan nasional sekitar 1,5 juta barel per hari. Artinya, kita masih harus mengimpor minyak mentah dalam jumlah banyak untuk menutup kebutuhan tersebut,” ujarnya, kamis (12/3).
Ketergantungan impor minyak mentah ini menurut Deen menjadikan Indonesia rentan terhadap gejolak geopolitik global. Adanya gangguan jalur distribusi energi internasional akibat gejolak perang Iran dapat berdampak pada keterlambatan pasokan serta peningkatan harga minyak dunia. “Kita sangat bergantung pada impor, sehingga saat terjadi konflik atau gangguan jalur distribusi, pasokan bisa terganggu dan harga minyak internasional juga ikut naik,” ucap Dosen Teknik Mesin UGM ini.
Namun demikian, Deen menegaskan bahwa kondisi ini juga dapat dijadikan sebagai sebuah peluang bagi pemerintah untuk mulai mengembangkan sumber energi terbarukan di Indonesia. Selama ini, pengembangan energi terbarukan di Indonesia terhambat karena harganya masih jauh dari harga minyak fosil. Ia mendorong pemerintah untuk mempercepat implementasi kebijakan energi baru, seperti B40 yang 40% bahannya berasal dari minyak sawit serta E10 bioetanol dari singkong atau tebu. Menurutnya, implementasi tersebut dapat mengurangi ketergantungan impor bahan bakar di Indonesia secara bertahap. “Ketika harga minyak dunia naik, energi terbarukan menjadi lebih kompetitif. Ini bisa menjadi peluang bagi pemerintah untuk mempercepat pengembangan biodiesel, bioetanol, maupun sumber energi alternatif lainnya,” ungkapnya.
Selain itu, momentum kenaikan harga minyak dunia tersebut menjadi sebuah langkah baru dalam penguatan riset dan pengembangan energi. Ia berpendapat bahwa langkah baru dapat mempercepat transisi menuju sumber energi yang lebih berkelanjutan. Kolaborasi antara dunia pendidikan dan industri melalui riset terapan harus segera dikembangkan guna membangun kemandirian energi bagi Indonesia. “Hilirisasi dari riset dasar menuju riset terapan, itu saatnya sekarang, terutama di energi terbarukan,” tegasnya.
Namun begitu, bagi Deen, keberanian politik dalam menentukan arah kebijakan energi akan menjadi penentu apakah Indonesia mampu keluar dari jebakan krisis energi yang selalu berulang. Menurutnya, Indonesia memiliki posisi tawar yang kuat untuk memperkuat kedaulatannya di sektor energi. “Saya kira sekarang ini jadi momentum bagi dunia riset dan perguruan tinggi untuk mempercepat penelitian terapan di bidang energi terbarukan agar bisa segera diimplementasikan secara industri,” tutupnya.
Penulis : Diyana Khairunnisa
Editor : Gusti Grehenson
Foto : Freepik