Indonesia mengambil langkah strategis dalam mempersiapkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) sebagai bagian dari penguatan ketahanan energi, diversifikasi bauran pembangkit, serta pencapaian target Net Zero Emission (NZE) 2060. Langkah tersebut dibahas melalui Simposium Nasional Pembangunan PLTN yang diselenggarakan di Universitas Gadjah Mada pada 7–8 September 2026. Rangkaian kegiatan ini juga menjadi momentum bagi UGM untuk memperkenalkan Program Doktor (S3) Teknik Nuklir sebagai bagian dari upaya memperkuat kesiapan sumber daya manusia (SDM) di bidang nuklir nasional. Forum ini menjadi wadah konsolidasi lintas sektor untuk menyelaraskan berbagai aspek kesiapan pembangunan PLTN, mulai dari regulasi, kesiapan tapak, teknologi, hingga sumber daya manusia (SDM).
Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Aset, dan Sistem Informasi UGM, Arief Setiawan Budi Nugroho, S.T., M.Eng., Ph.D., mengatakan pengembangan teknologi nuklir membutuhkan kesiapan yang tidak hanya bertumpu pada aspek teknis dan rekayasa, tetapi juga pada dimensi sosial. Menurutnya, kompleksitas pengembangan PLTN membutuhkan keterlibatan berbagai bidang keilmuan agar tantangan yang muncul dapat direspons secara komprehensif. “Masa depan teknologi nuklir, khususnya PLTN, tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis atau rekayasa. Tantangannya juga menyangkut bagaimana menunjukkan komitmen dari sisi sosial. Karena itu, penyelesaiannya harus dilakukan secara lintas disiplin ilmu dengan melibatkan fakultas teknik maupun bidang keilmuan lainnya,” ungkap Arief.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Prof. Dr. Eng. Eniya Listiani Dewi, menyampaikan bahwa pemerintah terus mempersiapkan kerangka kebijakan yang diperlukan untuk mendukung pembangunan PLTN. Saat ini, Kementerian ESDM telah menyiapkan Peraturan Presiden terkait Kesiapan Pembangunan PLTN yang mencakup program nuklir, instalasi, dan operasional, dan masih menunggu proses pengesahan. Dari sisi kebutuhan energi, pengembangan nuklir juga dipandang menjadi bagian dari upaya menjaga ketahanan dan keandalan energi nasional. “Fokus pada pencapaian Net Zero Emission 2060 perlu didukung EBT yang handal, termasuk menjaga ketahanan dan kehandalan energi yang saat ini disuplai dari sektor ketenagalistrikan dan non-listrik,” ujar Eniya.
Eniya menambahkan, pencapaian NZE 2060 membutuhkan kontribusi energi nuklir hingga 35 Giga Watt. Dalam sepuluh tahun ke depan, Indonesia diproyeksikan membutuhkan kapasitas sekitar 500–1.000 Mega Watt untuk pulau-pulau yang memerlukan pasokan energi dalam jumlah besar dan andal. Untuk mendukung persiapan tersebut, pemerintah menyiapkan enam task forces atau kelompok kerja, sekaligus memetakan kebutuhan SDM yang akan terlibat dalam pembangunan PLTN. “Untuk mencapai 1 Giga Watt dibutuhkan sekitar 400–700 SDM berkemampuan tinggi, belum termasuk kemampuan komunikasi untuk penerimaan masyarakat dan socio-engineering,” jelasnya.
Dari sisi industri ketenagalistrikan nasional, Direktur Teknologi, Keberlanjutan, dan Engineering PT PLN (Persero), Edwin Nugraha Putra, menekankan pentingnya penguatan kolaborasi riset dalam mendukung pengembangan PLTN. Kolaborasi antara lembaga riset, perguruan tinggi, pemerintah, dan pelaku industri diperlukan agar pengembangan teknologi nuklir tidak berhenti pada aspek penelitian, tetapi dapat memberikan manfaat nyata serta menjadi bagian dari pengambilan kebijakan berbasis bukti. Hal tersebut sejalan dengan semangat konsolidasi lintas pemangku kepentingan yang menjadi dasar penyelenggaraan simposium.
Wakil Kepala BRIN, Laksamana Madya TNI (Purn.) Prof. Dr. Ir. Amarulla Octavian, S.T., M.Sc., DESD., ASEAN Eng., menyampaikan bahwa pengembangan teknologi nuklir perlu mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi secara komprehensif, selain aspek teknis dan rekayasa. BRIN juga menyatakan kesiapan para periset untuk mendukung kebutuhan teknologi bagi operator, regulator, layanan publik, dan pemangku kepentingan lainnya. Saat ini, penguasaan teknologi nuklir nasional didukung tiga reaktor riset yang dioperasikan BRIN, yakni Reaktor Serba Guna G.A. Siwabessy di Serpong, Reaktor Triga 2000 di Bandung, dan Reaktor Kartini di Yogyakarta.
Sementara itu, Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Dr. Lana Saria, S.Si., M.Si., memaparkan aspek kesiapan wilayah dan mitigasi risiko dalam penentuan tapak PLTN. BRIN bersama pihak terkait disebut telah melakukan uji tapak di 28 lokasi, dengan satu lokasi dilakukan oleh pihak ketiga. Penentuan tapak perlu mempertimbangkan berbagai aspek keselamatan dan kondisi geologi, termasuk potensi bahaya gunung api, gempa, likuifaksi, tsunami, gerakan tanah, abrasi, serta ketersediaan air tanah. “Tapak tersebut harus dipilih yang sesuai regulasi dan memenuhi berbagai standar seperti aspek keamanannya dari bahaya gunung berapi, gempa, likuifaksi, tsunami, gerakan tanah, abrasi, serta ketersediaan air tanah. PLTN menjadi solusi untuk mengurangi penggunaan energi fosil,” jelas Lana.
Dari aspek pengawasan, Deputi Bidang Pengkajian Keselamatan Nuklir (PKN) BAPETEN, Haendra Subekti, S.T., M.T., menegaskan kesiapan lembaganya dalam mendukung penyusunan regulasi, proses perizinan, inspeksi, dan pengawasan pembangunan PLTN. Kolaborasi dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan lainnya juga diperlukan agar keseluruhan proses dapat berjalan sesuai ketentuan. “Bapeten sebagai regulator, akan memastikan regulasi, inspeksi dan pencegahan, serta proses perizinan dilaksanakan dengan baik. Bapeten akan berkolaborasi dengan Pemda, universitas, dan seluruh stakeholder sehingga proses pembuatan regulasi, penerapannya, hingga pengawasannya dapat berjalan dengan baik,” pungkas Haendra.
Simposium Nasional Pembangunan PLTN diselenggarakan atas kerja sama joint-committee BRIN, PT PLN (Persero), dan UGM. Rangkaian kegiatan ini mencakup konsolidasi kesiapan nasional pada berbagai domain, termasuk kesiapan tapak, infrastruktur nuklir, regulasi dan perizinan, dokumen bidding, teknologi reaktor, serta pengembangan SDM. Hasil konsolidasi selanjutnya menjadi bagian dari penyelarasan posisi Indonesia menjelang General Conference IAEA ke-70 di Wina sekaligus mendukung langkah Indonesia menuju tahapan pengembangan PLTN berikutnya secara bertahap, terukur, dan terkoordinasi.
Penulis: Triya Andriyani
Foto: Firsto