Tantangan utama dalam proses transformasi digital Indonesia adalah masih adanya ketimpangan akses internet dan rentannya keamanan siber. Meski jumlah pengguna ponsel dan internet bertambah dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, perbaikan infrastruktur TIK dan sumber daya manusia (SDM) serta mengembangkan literasi digital dan platform dukungan digital perlu menjadi perhatian serius pemerintah. Hal itu mengemuka dalam pembukaan diseminasi riset Digital Society Week (DSW) 2024 di Auditorium FISIPOL UGM, Senin (30/9) lalu.
Dosen Departemen Ilmu Komunikasi Fisipol UGM, Syaifa Tania, SIP., M.A., menyoroti pentingnya penciptaan ruang digital yang inklusif dan humanis. Ia menilai tantangan utama yang dihadapi pemerintah sekarang ini adalah masih adanya ketimpangan akses internet dan rentannya keamanan siber. Sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk memajukan masyarakat digital, kata Tania, UGM menawarkan solusi menawarkan berbagai solusi, seperti mata kuliah kecerdasan digital, literasi digital, dan advokasi kebijakan AI. “semua itu dilakukan untuk mengatasi kesenjangan digital dan meningkatkan literasi teknologi,” kata Tania.
Hal senada juga disampaikan oleh Andianto Haryoko selaku Koordinator Ekosistem dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Direktorat Ketenagalistrikan, Telekomunikasi dan Informatika, Kementerian PPN/Bappenas. Menurutnya, Bappenas sebagai pendorong transformasi digital menekankan perlunya memperbaiki infrastruktur TIK dan sumber daya manusia (SDM) serta mengembangkan literasi digital dan platform dukungan digital. “Langkah-langkah ini ditujukan dengan harapan untuk menciptakan ekosistem digital yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia,” ucap Andianto.
Government Affairs and Public Policy Manager, Google Indonesia, Agung Pamungkas, menyoroti potensi teknologi untuk menghadapi tantangan sosial melalui kecerdasan buatan (AI). Ia menyerukan pentingnya memastikan bahwa AI tidak hanya fokus pada efisiensi, tetapi juga pada penyelesaian masalah sosial yang nyata.
Agung sepakat bahwa pemerintah harus fokus pada regulasi yang ada dan memberdayakan lembaga yang sudah terbentuk, mengadopsi kerangka regulasi yang proporsional dan berbasis risiko, mempromosikan pendekatan interoperable terhadap standar dan tata kelola AI, serta memastikan kesetaraan ekspektasi antara sistem AI dan non-AI.
Seperti diketahui, kegiatan diseminasi yang bertajuk “Navigating the Dynamics Between Digital Technologies and Digital Society in Indonesia” ini diselenggarakan oleh Center for Digital Society (CfDS) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL). Kegiatan ini untuk menjembatani inovasi teknologi dengan tantangan sosial-budaya dalam upaya menciptakan masyarakat digital yang lebih inklusif.
Wakil Dekan Bidang Pendidikan dan Pengajaran FISIPOL, Fina Itriyati, Ph.D., turut hadir untuk memberikan sambutan mengapresiasi kontribusi, konsistensi, dan komitmen CfDS dalam melakukan riset transformasi digital. Selama 10 tahun terakhir, FISIPOL telah menyelenggarakan ratusan research week, termasuk Digital Society Week yang ditangani oleh CfDS. Melalui DSW, Fina berharap agar hasil riset dapat menjangkau masyarakat dan tidak hanya di ranah akademik saja. “Ini adalah inisiasi luar biasa, akan ada banyak riset yang bisa dipelajari dari para peneliti,” ujar Fina.
Penulis : Tiefany
Editor : Gusti Grehenson