Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang dilaksanakan pada 27 November 2024 mendatang, baik masyarakat maupun partai politik kembali bersiap untuk menentukan pilihannya. Sudah selayaknya calon kepala daerah yang diusung oleh partai politik menyelaraskan antara kebutuhan dan kepentingan masyarakat agar pemimpin yang terpilih mampu menampung serta mengeksekusi aspirasi masyarakat. Dengan begitu, pembangunan dapat berjalan secara efektif dan merata.
Hal itu mengemuka dalam Forum Election Corner, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) UGM yang bertajuk Strategi Politik Politik dalam menghadapi Pilkada 2024, Senin (25/3) di ruang Auditorium Fisipol UGM. Hadir sebagai narasumber diantaranya Sekretaris DPD Partai Gerindra DIY Nur Subiyanto, anggota DPD Golkar DIY Johannes Serang Keban, Anggota DPRD DIY Fraksi PKS Boedi Dewantara, dan Wakil Ketua DPW PSI DIY Risa Karmida.
Nur Subiyanto, mengatakan partai Gerindra sangat memperhatikan potensi internal dan eksternal. Setiap calon harus berpotensi linear dengan karakteristik masyarakat yang dituju. Sebab menurutnya pilkada merupakan aspek penting bagi partai politik karena nantinya kepala daerah-lah yang akan mengeksekusi kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat. “Kalau bicara strategi tentu kita bicara potensi. Kita memiliki potensi internal, kemudian kita juga memetakan daerah-daerah mana saja yang ingin kita kuasai,” papar Subiyanto.
Johannes Serang Keban mengatakan Partai Golkar memiliki strategi dalam menjaring calon kepala daerah sehingga pihaknya sangat selektif dalam memilih kandidat untuk maju ke Pilkada 2024. “Pertama, harus melihat calon-calon itu memiliki visi, misi, dan cara pandang yang sama atau tidak dengan partai kita dalam memajukan sebuah daerah. Itu menjadi penting, bukan hanya sekedar duduk, tapi apakah kinerja dia sejalan dengan arah strategi partai,” jelasnya.
Hal senada juga diungkapkan oleh Boedi Dewantara, penjaringan calon harus dilakukan secara modern, berimbang, dan rasional. Fraksi PKS memerlukan calon yang kuat dan berani, untuk dapat melakukan perubahan sekaligus memperjuangkan demokrasi. “Jadi tidak hanya sekedar orang yang kuat, tetapi dia mampu untuk berseberangan dengan eksekutif, dan mampu untuk melakukan perubahan-perubahan. Kalau di Yogyakarta, saya kira dia harus mengerti apa itu keistimewaan DIY,” tutur Boedi.
Wakil Ketua DPW PSI DIY, Risa Karmida menilai peran anak muda dalam Pemilu 2024 telah terbukti memberikan pengaruh yang luar biasa namun hanya terfokus pada calon presiden saja, tidak mengenal calon pemimpin daerahnya sendiri. “Kita melihat anak muda ini banyak yang apatis, tidak tahu siapa yang dicoblosnya. Padahal milenial dan gen z ini yang nantinya akan mendominasi. Jadi kalau bicara strategi partai politik kami, kami ingin mendekatkan diri pada masyarakat, supaya lebih mengenal pemimpin daerahnya,” kata Risa.
Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Alfath Bagus Panuntun, mengatakan partai politik perlu melakukan positioning, menyerap aspirasi masyarakat, dan memperjuangkan kepentingan masyarakat menjelang pilkada. Di samping itu, ia mengharapkan masyarakat dari kelas menengah terdidik juga ikut berkontribusi dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas. “Kelas menengah terdidik sebenarnya bisa berkontribusi untuk memaksimalkan peran yang sentral dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas dan bermartabat,” tutur Alfath.
Penulis: Tasya
Editor: Gusti Grehenson