Penurunan 1,2 juta orang kelas menengah dalam setahun mungkin dinilai kecil. Namun dibalik penurunan angka tersebut berjuta cerita getir hadir dari keluarga-keluarga. Mereka harus menunda banyak keinginan. Ada yang menunda membeli rumah, dan ada juga menjadikan orang tua ragu untuk menyekolahkan anaknya ke kampus-kampus impian. Laporan Mandiri Institute memperlihatkan jumlah kelas menengah Indonesia menyusut dari 47,9 juta orang pada 2024 menjadi 46,7 juta orang pada 2025. Proporsinya terhadap total penduduk turun dari 17,1 persen menjadi 16,6 persen, dan di saat yang sama, kelompok aspiring middle class (AMC) melonjak 4,5 juta jiwa dan kini mencakup 50,4 persen populasi. Artinya, lebih dari separuh warga Indonesia hidup tepat di bawah ambang kelas menengah. Mereka dinilai cukup dekat untuk naik, namun rentan untuk jatuh kembali.
Ekonom UGM, Dr. Wisnu Setiadi Nugroho menyebut persoalan Ini bukan sekadar soal statistik namun soal rasa aman. Disebutnya kelas menengah adalah kelompok yang biasanya merasa cukup. Artinya dari penghasilannya cukup untuk menabung, cukup untuk merencanakan masa depan, cukup untuk bermimpi lebih besar dari orang tuanya. “Ketika jumlah mereka menyusut, yang sesungguhnya tergerus adalah rasa percaya bahwa kerja keras akan membawa kemajuan,” ujarnya di Kampus UGM, Rabu (18/2).
Wisnu menyebutkan kelompok kelas menengah Indonesia memang relatif tipis dan banyak berada di batas bawah (lower middle class). Artinya, fondasi kelas menengah ini rapuh, dan sedikit saja terkena guncangan seperti pemutusan hubungan kerja (PHK), biaya sekolah naik, cicilan naik, mendorong mereka turun kelas. “Membesarnya AMC hari ini mencerminkan betapa banyak keluarga yang kini berdiri di tepi jurang ketidakpastian,” ujarnya.
Menurunnya jumlah kelas menengah ini, diakui Wisnu disebabkan sejumlah pekerjaan yang tersedia semakin tidak menjanjikan mobilitas. Pasalnya, banyak lapangan kerja baru bersifat survival-based, hanya cukup untuk bertahan hidup, tetapi tidak cukup untuk naik kelas. “Ekonomi gig, kerja informal, dan pekerjaan berproduktivitas rendah memang menyerap tenaga kerja. Namun pekerjaan seperti ini jarang menyediakan stabilitas pendapatan, jaminan sosial, atau jalur karier yang jelas. Orang bekerja keras, tetapi tangga sosialnya tidak bertambah panjang,” terangnya.
Selain itu daya beli tergerus perlahan. Upah riil kelas menengah bawah relatif stagnan, sementara biaya perumahan, pendidikan, dan transportasi terus meningkat. Ini bukan kemerosotan dramatis, melainkan tekanan senyap income squeeze, yang menggerogoti kemampuan menabung dan merencanakan masa depan. Banyak keluarga masih terlihat “baik-baik saja”, tetapi ruang napas fiskal dan keuangannya semakin sempit.
Belum lagi soal meningkatnya pekerjaan rentan berbasis rumah tangga. Pekerjaan semacam ini tidak dilengkapi jaminan sosial. Ketika sakit datang atau permintaan melemah, tidak ada bantalan, dan satu guncangan kecil bisa menggugurkan stabilitas yang dibangun bertahun-tahun. “Kita belum memiliki shock absorber yang memadai bagi kelompok nyaris menengah. Kebijakan sosial masih berfokus pada kelompok miskin, yang tentu saja masih harus dilindungi. Namun AMC yang kini menjadi mayoritas populasi berada dalam wilayah abu-abu. Mereka tidak cukup miskin untuk menerima bantuan, tetapi belum cukup aman untuk mandiri sepenuhnya. Bisa dibilang mereka berdiri sendirian ketika risiko datang. Jika tren ini dibiarkan, dampaknya tidak hanya ekonomi, tetapi juga sosial,” tuturnya.
Wisnu menyebut risiko terbesar adalah aspiration without mobility. Artinya aspirasi masyarakat tinggi, anak ingin hidup lebih baik dari orang tuanya, tetapi tangga strukturalnya tidak tersedia. Jika AMC terus membesar tanpa jalur naik yang jelas, katanya, masyarakat berhadapan dengan jebakan mobilitas. Bahkan dalam jangka panjang bisa menjadikan fondasi konsumsi dan basis pajak melemah, dan menjadikan transformasi menuju negara maju kehilangan penopang utama. “Pertumbuhan ekonomi penting, namun pertumbuhan tanpa kualitas pekerjaan adalah pertumbuhan yang rapuh. Produk Domestik Bruto (PDB) bisa naik, tetapi jika mobilitas macet, harapan sosial ikut membeku,” imbuhnya.
Menjawab persoalan ini, Wisnu menandaskan diperlukan keberanian dengan menciptakan pekerjaan yang benar-benar membuka mobilitas, manufaktur bernilai tambah, jasa modern, dan sektor dengan produktivitas tinggi. Pendidikan vokasi harus benar-benar terhubung dengan kebutuhan industri, bukan sekadar formalitas kurikulum. Upaya lainnya membangun bantalan risiko bagi aspiring middle class. “Jaminan kehilangan pekerjaan dan asuransi sosial perlu menjangkau pekerja non-formal, dan skema pembiayaan perumahan dan pendidikan harus dirancang agar kelompok near-middle tidak tergelincir hanya karena satu guncangan,” katanya.
Wisnu berpandangan pemerintah harus bisa memastikan kebijakan yang dirancang untuk membuka mobilitas, bukan sekadar redistribusi jangka pendek. Bantuan sosial perlu dievaluasi agar tidak menciptakan cliff effect, di mana sedikit kenaikan pendapatan justru membuat perlindungan hilang seluruhnya. Menurutnya, penyusutan kelas menengah hari ini bisa menjadi sinyal awal dari stagnasi struktural yang lebih dalam. “Kelas menengah bukan hanya kategori statistik. Ia adalah penyangga stabilitas, sumber konsumsi, pembayar pajak, dan yang paling penting, penjaga optimisme sosial. Jika mesin mobilitas sosial terus melambat, yang hilang bukan sekadar angka 1,2 juta,” paparnya.
Penulis : Agung Nugroho
Foto : Kompas Money