Perguruan Tinggi di Indonesia diminta harus adaptif dan berintegritas di tengah tantangan perkembangan teknologi akal imitasi hingga perubahan ekonomi global. Namun, sistem intensif dosen masih menjadi tantangan besar, karena otoritas mereka masih dilihat dari metrik seperti sitasi, indeks, dan sebagainya. Alhasil, menjadikan banyak riset lebih mementingkan formalitas administratif dibandingkan dampak nyata bagi masyarakat.
Hal itu mengemuka dalam Talkshow bertajuk “Higher Education for Impact & Adaptive Graduates” di Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM belum lama lalu.Talkshow yang diselenggarakan oleh FEB UGM ini menghadirkan Bagus Mulyadi, Ph.D., selaku Assistant Professor University of Nottingham, Inggris.
Bagus menyoroti ketidaksesuaian hubungan dunia riset universitas dengan kondisi nyata masyarakat. Padahal masyarakat membutuhkan manfaat berkelanjutan dengan kesesuaian di lapangan. Namun, pemerintah yang menciptakan kebijakan kampus dinilai dari banyaknya pengabdian atau riset yang dilakukan menjadikan persaingan metrik bukan berfokus pada dampak. “Jadi imajinasi pusat tentang riset berbeda dengan imajinasi daerah membuat pemikiran yang berbeda,” katanya.
Menurut Bagus, terdapat beberapa permasalahan yang masih melekat di Indonesia untuk menghasilkan riset yang berdampak. Kesinambungan antara masyarakat dan institusi yang menjunjung tinggi riset. Hal tersebut masih belum dimiliki di Indonesia, untuk mewujudkannya membutuhkan waktu. “Saat ini yang ingin saya lakukan adalah membangun intensif agar daerah punya kepemilikan akan riset,” ucapnya.
Menurutnya, Yogyakarta merupakan salah satu contoh daerah asal ilmu bumi. Seharusnya, keadaan ini bisa menjadikan simbol penting dalam ilmu bumi di mata dunia. Namun, kehidupan pemikiran pasca masa kolonial yang menyangka bahwa kontribusi Indonesia di mata dunia hanya sekadar eksotisme dan orientalisme membuat kurangnya pemahaman masyarakat.
Lebih lanjut, Bagus menuturkan pemikiran masyarakat terkait kepemimpinan di Indonesia masih banyak kesalahpahaman. Masyarakat masih menormalisasikan perubahan harus dilakukan oleh pemimpin, apabila kepemimpinan seseorang kurang bagus maka masyarakat cenderung menginginkan pergantian pemimpin. Pada kenyataannya, untuk melakukan perubahan tersebut dapat dimulai dari introspeksi diri sendiri. “Kesalahan pemikiran masyarakat yang menormalisasi kebodohan sebagai sifat pribumi sehingga tidak ada perubahan signifikan padahal semua itu dimulai dari diri sendiri,” tuturnya.
Ia menambahkan bahwa setiap individu harus memulai berpikir kritis dan memiliki ketertarikan untuk mempelajari berbagai bidang ilmu. Banyak tokoh dunia yang menggunakan hal tersebut dan berakhir dengan memiliki keahlian dari berbagai bidang ilmu seperti Leonardo da Vinci. “Ketika seseorang benar-benar tertarik pada suatu fenomena, ia otomatis akan berpikir lintas ilmu. Pemisahan disiplin ilmu pengetahuan hanyalah buatan manusia untuk memenuhi revolusi industri,” tambahnya.
Penulis: Jesi
Editor: Gusti Grehenson
Foto: Tim Humas FEB UGM