Kemandirian energi merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Kemandirian energi yang dimaksud ini berfokus pada pengurangan ketergantungan impor, pengelolaan sumber daya domestik, penguatan infrastruktur , pemberantasan korupsi di BUMN energi serta menargetkan swasembada BBM dalam 5 tahun.
Menanggapi target tersebut, Pakar Sistem dan Perencanaan Energi Terbarukan UGM sekaligus Tenaga Ahli Energi Kantor Staf Presiden Republik Indonesia tahun 2019—2024, Ahmad Agus Setiawan, ST., M.Sc., Ph.D., mengatakan program pembangunan kemandirian energi Indonesia saat ini sedang berada di persimpangan jalan antara ketergantungan pada energi fosil dan menghadapi era baru menuju penggunaan energi baru dan terbarukan (EBT). “Tantangannya adalah bagaimana kita mengawal rencana taktis agar target tidak meleset. Belajar dari pengalaman, seperti target EBT 23% di tahun 2025 yang saat ini baru tercapai sekitar 15,7%,” kata Ahmad Agus Setiawan, Selasa (20/1) di Kampus UGM.
Menurut Aas, demikian ia akrab disapa, selama ini pemerintah terlalu bergantung pada sumber daya energi fosil. Sementara dunia global sudah memasuki ke ranah baru pada pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan. “Karena kita sudah terlalu lama menggunakan energi fosil, ya orang akan memilih itu karena sudah nyaman, itu sudah pasti dianggap lebih reliable. Sebaiknya, pemerintah perlu mengawal semua rencana-rencana itu menjadi rencana yang lebih taktis,” ujarnya.
Salah satu problem yang dihadapi di lapangan dalam mencapai target bauran energi tersebut menurut Aas adalah soal kendala pendanaan, infrastruktur, ketergantungan energi fosil, kualitas SDM, regulasi, dan juga tingkat penerimaan masyarakat. Untuk sumber pendanaan, kata Aas, pendanaan internasional kini lebih mudah diperoleh untuk mendanai proyek EBT daripada fosil, namun realisasinya di lapangan tetap tidak mudah, terlebih dengan perlunya ketersediaan infrastruktur yang memadai. “Nah, ternyata ketika proyeknya itu sudah membesar, kita cukup kewalahan terkait ketidaksiapan supplier di dalam negeri, manufaktur dan seterusnya,” jawabnya.
Selain itu, soal ketergantungan masyarakat terhadap energi fosil menurutnya juga ikut memengaruhi bagaimana penerimaan masyarakat terhadap pemanfaatan energi baru terbarukan yang sedang ingin dikembangkan. Oleh karena itu diperlukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat yang didukung oleh regulasi yang mengatur agar hal ini dapat berjalan dengan semestinya.
Meski begitu, komitmen untuk mengawal kemandirian energi RI ini menurutnya harus terus didukung oleh seluruh elemen masyarakat. Terlebih, dengan kondisi bumi yang kini tak lagi hanya terbatas pada global warming melainkan di tahap global heating. Solusinya adalah mitigasi melalui pengembangan EBT dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Bagi Aas, jika target 23% EBT tahun 2025 lalu kemarin belum tercapai, solusinya bukan dengan menurunkan targetnya, melainkan memperkuat upaya dan mendorong komitmen pemerintah untuk lebih besar lagi. “Belajar dari pengalaman, komitmen ini harus benar-benar riil dari level Presiden hingga ke Menteri, Dirjen, bahkan masyarakat. Pembangunan EBT itu ibarat bayi yang baru belajar berjalan. Butuh investasi dan semangat besar karena ini adalah investasi masa depan,” ujarnya.
Penulis : Leony
Editor : Gusti Grehenson
Foto : Freepik