Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2025, Kabupaten Ngada termasuk wilayah dengan angka kemiskinan yang relatif lebih baik dibandingkan wilayah lainnya. Masih ada 19.530 penduduk miskin dari 171.865 jiwa penduduk di Kabupaten Ngada. Angka kemiskinan yang tergolong lebih baik daripada wilayah lainnya di NTT ini juga tercermin dari angka kemiskinan ekstremnya. Pada 2021, jumlah penduduk miskin ekstrem di Ngada tercatat 8.880 orang. Pada 2022, jumlah ini menurun 2,34 persen menjadi 5.040 orang. Kemiskinan ekstrem di Ngada lebih jelas tergambarkan setelah tragedi siswa SD yang memilih mengakhiri hidupnya karena keluarganya tidak sanggup membeli buku dan pena untuknya. YBR, anak berusia 10 tahun memilih mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri, diduga karena kemiskinan yang mengimpit keluarganya.
Ekonom UGM, Wisnu Setiadi Nugroho, S.E., M.Sc., Ph.D., menyampaikan bahwa keadaan yang terjadi di Kabupaten Ngada menunjukkan kerentanan ekstrim yang tetap ada walaupun angka kemiskinan ekstrim mengalami penurunan. Pada kasus ini, permasalahan utama bukan pada data statistik melainkan asumsi bahwa melampaui garis kemiskinan serta-merta menghilangkan kerentanan ekonomi. Saat ini, instrumen garis kemiskinan yang dimiliki Indonesia lebih mempresentasikan kelangsungan hidup bukan jaminan perlindungan ekonomi. “Kita harus mau berubah dan berkaca dengan jernih dengan menggunakan ukuran yang lebih fair dan objektif,” katanya.
Menurut Wisnu, pusat pertumbuhan dan industrialisasi yang terkonsentrasi di Jawa dan sebagian Sumatra mmbuat ketimpangan struktur ekonomi bagi wilayah Timur. Sehingga akses terhadap pasar, modal, dan institusi jauh lebih terbatas dibanding wilayah barat. “Pemerintah perlu hadir dan melaksanakan kebijakan yang masif dan terukur dari segi ekonomi maupun infrastruktur ekonomi,” tuturnya.
Dalam aspek pendidikan, Wisnu menyarankan beberapa opsi bantuan yang tidak hanay reaktif melalui transfer tunai tetapi harus antisipasi dan berbasis institusi. Pertama, perlengkapan sekolah gratis langsung di sekolah sehingga siswa tidak menanggung stigma. Kedua, dukungan nutrisi universal agar tidak ada perbedaan mencolok antara miskin dan tidak. Ketiga, penguatan program seperti Keluarga Harapan dengan komponen pendampingan psikososial. Keempat, integrasikan Program Indonesia Pintar agar bantuan lebih responsif terhadap “Kita harus menggalakan program-program dengan visi yang jelas, tidak hanya mengandalkan program jangka pendek yang insidental,” ucap Wisnu.
Lebih lanjut, Wisnu mengharapkan pemerintah untuk mendefinisikan keberhasilan pembangunan dengan mengurangi kerentanan struktural. Investasi besar pada konektivitas dan sumber daya manusia di Indonesia Timur agar tidak terus terjebak dalam masalah geografis. Ia menambahkan bahwa dibalik angka-angka kemiskinan terdapat masyarakat yang secara nyata berjuang mempertahankan hidupnya. “Harapan saya, tragedi seperti di Ngada tidak lagi dibaca sebagai anomali, melainkan sebagai sinyal bahwa sistem pengukuran dan kebijakan kita belum sepenuhnya menangkap realitas kemiskinan,” harapnya.
Penulis: Jesi
Editor: Gusti Grehenson
Foto: Tribun Flores