Sektor konstruksi menyumbang sekitar 9,9 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada tahun 2023. Hal ini menjadikan Sektor Konstruksi menjadi sektor terbesar kelima dalam kontribusi ekonomi Indonesia. Dibalik kontribusi yang tidak sedikit, kebutuhan investasi di sektor infrastruktur dinilai sangat besar dan tidak sepenuhnya dapat dipenuhi oleh anggaran negara. Karenanya peran Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sangat diharapkan dan menjadi krusial dalam menjembatani kesenjangan pendanaan tersebut.
Hal itu mengemuka dalam webinar yang bertajuk Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk Infrastruktur Transportasi: Tantangan bagi Pertumbuhan Ekonomi dan Penyediaan Layanan bagi Masyarakat, Rabu (23/4) lalu. Webinar ini diinisiasi dari hasil kerja sama Pustral UGM dan PT Hutama Karya (Persero) ini menghadirkan beberapa orang pembicara diantaranya Kepala Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM, Ir. Ikaputra, M.Eng., Ph.D, Dirut PT Hutama Karya (Persero) Budi Harto, Dirut PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), Reynaldi Hermansjah, Managing Director of Investment Indonesia Investment Authority (INA) Andry Setiawan, dam EDirektur Keuangan Hutama Karya (Persero) Eka Setya Adrianto serta Anggota Tim Ahli Pustral Prof. Dr. Danang Parikesit.
Ikaputra menyatakan KPBU hadir sebagai solusi untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan sektor swasta. Dalam skema ini, pembagian tanggung jawab dalam pendanaan, desain, konstruksi, hingga pemeliharaan infrastruktur dapat dilakukan secara lebih efisien dan berkelanjutan. “Tentu saja, implementasinya tidak luput dari tantangan seperti pembebasan lahan, alokasi risiko, dan peningkatan kapasitas kelembagaan. Dibutuhkan model inovatif, kerangka hukum, hingga skema pembiayaan yang dapat menjawab berbagai tantangan tersebut,” terangnya.
Reynaldi Hermansjah mengatakan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) memiliki peran strategis dalam pendanaan dan pengembangan infrastruktur transportasi di Indonesia. Sebagai perusahaan BUMN, kata Reynaldi, SMI berperan dalam membiayai dan mengembangkan infrastruktur di Indonesia. “Khususnya sektor transportasi, dengan menyediakan skema pembiayaan komersial, publik, dan jasa konsultasi,” paparnya.
Ia menyebutkan, sejak 2011 hingga Maret 2025, PT SMI telah mendampingi 30 proyek KPBU, termasuk jalan tol Trans Sumatera dan Trans Jawa, serta proyek transportasi perkotaan seperti LRT Palembang dan Jabodebek, dengan total nilai proyek mencapai sekitar Rp 125 triliun. Meskipun menghadapi tantangan seperti biaya operasional tinggi dan jaringan transportasi massal yang terbatas, PT SMI mengatasi hal ini dengan model pembiayaan inovatif dan mendorong partisipasi swasta. Selain itu, menekankan pentingnya dokumen prastudi kelayakan yang kredibel, alokasi risiko optimal, dan komitmen pemangku kepentingan dalam keberhasilan KPBU.
Sementara itu, Andry Setiawan membahas persoalan pengelolaan dana investasi untuk mendorong partisipasi pihak internasional dalam pendanaan infrastruktur transportasi. Hingga saat ini, INA bersama mitra investor telah menyalurkan lebih dari 45 triliun rupiah ke berbagai BUMN untuk mendukung capital recycling guna membiayai proyek-proyek baru.
Investasi ini meliputi sektor energi terbarukan (7,3 triliun rupiah), infrastruktur digital (12,1 triliun rupiah), kesehatan (3,6 triliun rupiah), jalan tol (21,8 triliun rupiah), dan pelabuhan (1,5 triliun rupiah). Melalui skema seperti IPO, investasi langsung, dan platform infrastruktur, INA turut memperkuat kepercayaan investor asing, seperti Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), dan bertindak sebagai mitra terpercaya serta manajer investasi yang menciptakan nilai melalui pengelolaan aset dan strukturisasi transaksi. “Peran ini menunjukkan posisi unik INA dalam ekosistem investasi Indonesia, dengan reputasi profesional, independen, serta berorientasi pada pembentukan kerja sama jangka panjang antara sektor publik dan swasta,” katanya.
Eka Setya Adrianto memaparkan soal strategi pengelolaan pendanaan dan kerja sama pengembangan pada proyek infrastruktur transportasi di PT Hutama Karya (Persero). Infrastruktur, disebutnya, mempunyai peran sebagai katalis pertumbuhan ekonomi dan penyedia layanan masyarakat, sejalan dengan RPJMN 2025–2029 yang menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen dan pengurangan kemiskinan secara signifikan.
Lebih jauh ia menambahkan, Hutama Karya saat ini telah bertransformasi dari perusahaan jasa konstruksi menjadi pengembang infrastruktur nasional. Bahkan perusahaan BUMN ini ikut andil dalam pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Dengan panjang ±2.854 km dan nilai investasi sekitar 624 triliun rupiah, hingga Maret 2025 telah terbangun 1.064 km tol, termasuk 879 km ruas yang telah beroperasi. Meskipun layak secara ekonomi, JTTS masih belum layak secara finansial, sehingga memerlukan skema pendanaan campuran seperti Penyertaan Modal Negara (PMN), asset recycling, obligasi dan Pinjaman Bank dan Non-Bank, serta model pengembalian investasi berbasis layanan (PBBL). “Keberhasilan proyek ini tidak hanya memperkuat konektivitas wilayah Sumatera, tetapi juga menjadi contoh penting bagaimana infrastruktur dapat dioptimalkan melalui sinergi antara BUMN, kebijakan negara, dan inovasi pendanaan,” imbuhnya.
Penulis : Agung Nugroho
Foto : Hutama Karya