Dampak perubahan iklim tidak dirasakan secara merata oleh semua lapisan masyarakat. Kelompok-kelompok rentan seperti masyarakat adat, petani kecil, dan penduduk pesisir sering kali menanggung beban yang lebih berat meskipun kontribusi mereka terhadap emisi gas rumah kaca relatif kecil. Memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Fakultas Geografi UGM berkolaborasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengadakan kegiatan workshop dengan mengangkat topik “Penanganan Perubahan Iklim yang Berkeadilan (Climate Justice) di Indonesia”. Topik ini dipilih untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mahasiswa tentang keadilan iklim serta mendorong peran aktif mahasiswa dalam mencari solusi yang berkelanjutan dan inklusif. Kegiatan yang berlangsung pada Kamis (20/06) lalu, diselenggarakan di Auditorium Merapi Fakultas Geografi dengan menghadirkan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim KLHK, Ir. Laksmi Dhewanhi, M.A., IPU.
Workshop berformat dialog forum dengan dua panel serta Focus Group Discussion (FGD) antar peserta dan narasumber ini, diikuti oleh berbagai unsur seperti mahasiswa yang berasal dari UGM, UNY, dan universitas lainnya, dinas-dinas yang berada di bawah naungan Kementerian KLHK, LSM, dan kelompok masyarakat umum. Dr. Danang Sri Hadmoko, S.Si., M.Sc. selaku Dekan Fakultas Geografi mengungkapkan krisis iklim telah menumbuhkan kesadaran kolektif global pada negara-negara di dunia untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya, tidak terkecuali bagi Indonesia. “Salah satu tantangan dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim adalah bagaimana negara mewujudkan penanganan perubahan iklim yang berkeadilan dan memberikan prioritas yang proporsional terhadap kelompok-kelompok rentan yang akan terdampak langsung dengan adanya perubahan iklim ini,” ungkapnya dalam sambutan.
Menanggapi hal yang serupa terhadap perubahan iklim, Ir. Laksmi Dhewanhi, M.A., IPU. menyampaikan sebagai negara yang rentan akan perubahan tersebut, Indonesia mengalami banyak bencana alam sehingga diperlukan penanganan terbaik untuk keadilan iklim yang berkelanjutan. “Peran stakeholders termasuk akademisi sangat menentukan keberhasilan program mengurangi emisi gas rumah kaca untuk pengendalian iklim melalui upaya yang konkrit. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang adil dalam menangani krisis iklim, yang tidak hanya berfokus pada mitigasi dan adaptasi, tetapi juga memastikan bahwa setiap orang mendapatkan perlindungan dan manfaat yang sama,” tandasnya.
Kegiatan workshop dimulai dengan dialog forum Panel 1 dengan tiga narasumber utama, yaitu Prof. Dr. Makarim Wibisono, M.A. (Diplomat Republik Indonesia), Dr. Mas Achmad Santosa, S.H., LL.M. (CEO Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI)), dan Ir. Laksmi Wijayanti, M.CP. (Inspektur Jenderal KLHK). Sedangkan pada dialog forum Panel 2 diisi oleh tiga narasumber utama, yaitu Bella Nathania (Kepala Divisi Keadilan Iklim dan Tata Kelola Lingkungan Indonesia Center for Environmental Law (ICEL)), Dr. Emilya Nurjani, S.Si., M.Si. (Dosen Departemen Geografi Lingkungan Fakultas Geografi UGM), dan M.Akbar Ramadhan (Green Leadership Indonesia). Workshop pada hari itu diakhiri dengan FGD antar peserta yang dibagi ke dalam lima kelompok kecil. Kegiatan FGD diawali dengan menentukan satu isu perubahan iklim yang paling menarik perhatian dan sumber terjadinya perubahan iklim tersebut, kemudian masing-masing kelompok mendeskripsikan mengenai siapa pihak yang paling bertanggungjawab atas masalah tersebut dan siapa yang paling dirugikan, setelah itu masing-masing kelompok akan mendiskusikan apa yang harus dilakukan untuk memberikan rasa keadilan bagi mereka yang paling terdampak.
Reportase dan Foto: Humas Fakultas Geografi
Penulis: Triya Andriyani