Belum lama ini, tiga insiden transportasi darat terjadi secara beruntun mulai dari moda Kereta api, LRT dan bus pada akhir bulan oktober lalu. Maraknya insiden transportasi darat ini menjadi sorotan publik soalnya pentingnya peningkatan keamanan dan keselamatan transportasi.
Dr. Ir. Dewanti, M.S., pakar transportasi dari Universitas Gadjah Mada, menekankan pentingnya menjadikan keselamatan sebagai indikator utama dalam setiap kebijakan transportasi nasional, bukan semata pertimbangan efisiensi anggaran. Menurutnya, berbagai kecelakaan beruntun yang menimbulkan korban jiwa seharusnya dapat dihindari melalui peran aktif semua pihak yang terlibat dalam keselamatan lalu lintas. “Dengan kondisi cuaca yang tidak menentu akhir-akhir ini, setiap pihak harus lebih waspada dan proaktif dalam melakukan upaya pencegahan,” ujar Dewanti, Selasa (4/11).
Terkait efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah, ia menilai hal tersebut bisa berpengaruh terhadap tingkat keselamatan, namun bukan satu-satunya faktor penyebab kecelakaan. Sebab, keselamatan transportasi dipengaruhi oleh banyak faktor, dari sisi manusia, kondisi kendaraan, infrastruktur, serta lingkungan sekitar. “Diperlukan audit kecelakaan yang mendalam untuk mengetahui penyebab pasti dan memastikan kebijakan yang diambil tepat sasaran,” jelas peneliti Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM ini.
Lebih lanjut, Dewanti menyebut tantangan terbesar pemerintah dan operator transportasi adalah menjalankan standar dan regulasi keselamatan secara konsisten, serta memastikan koordinasi lintas sektor berjalan efektif. “Seringkali koordinasi antarlembaga masih belum optimal, padahal sinergi inilah yang menentukan keberhasilan sistem keselamatan nasional,” tuturnya.
Sebagai solusi, ia mengusulkan agar pemerintah memfokuskan perhatian pada moda transportasi berisiko tinggi, serta memanfaatkan teknologi berbasis Internet of Things (IoT) yang terjangkau untuk meningkatkan sistem pengawasan. “Pelibatan masyarakat dalam pemantauan dan pencegahan kecelakaan juga penting. Pemerintah dapat bekerja sama dengan sektor swasta melalui skema kemitraan untuk mendukung pendanaan keselamatan,” tambahnya.
Menutup pernyataannya, Dewanti berharap pemerintah menjadikan keselamatan transportasi sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan, disertai penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran berat seperti kelebihan muatan atau manipulasi uji KIR. Ia juga menekankan pentingnya konsistensi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan. “Masyarakat pun memiliki peran besar. Disiplin berlalu lintas dan kesadaran risiko harus terus ditumbuhkan. Warga bisa menjadi pengawas sosial dengan melaporkan pelanggaran atau kondisi jalan berbahaya melalui berbagai kanal digital,” pungkasnya.
Penulis : Kezia Dwina Nathania
Editor : Gusti Grehenson
Foto : pajakku