Masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) serta mudik lebaran kerap menjadi ujian bagi pemerintah terkait kesiapan infrastruktur dan koordinasi kebijakan transportasi. Pasalnya, lonjakan mobilitas masyarakat yang bepergian untuk berlibur cukup signifikan. Sejauh ini, penanganannya masih dilakukan dengan pola konvensional. Padahal, tanpa adanya transformasi strategi yang mendasar, kapasitas infrastruktur yang bersifat statis dipastikan akan kewalahan mengimbangi pertumbuhan kendaraan pribadi yang terus meningkat tiap tahunnya.
Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM Pakar Transportasi UGM, Dr. Ir. Dewanti, M.S., menilai penanganan mobilitas masyarakat yang berlibur di momen (Nataru) 2025 tidak bisa lagi hanya mengandalkan pola reaktif seperti pembukaan posko atau program diskon tarif tol. Sebab pelaku perjalanan pada periode puncak menunjukkan permintaan sesaat yang sangat tinggi sehingga memicu over kapasitas sarana dan prasarana. “Meski pemerintah telah berupaya melalui berbagai program keselamatan, permasalahan tersebut belum sepenuhnya terurai karena permintaan tetap terakumulasi pada waktu yang bersamaan,” kata Dewanti, Kamis (31/12).
Sebagai solusi, ia mendorong agar pemerintah perlu mengoptimalkan strategi Transport Demand Management (TDM) untuk mengurangi penumpukan volume kendaraan. Strategi ini mencakup penerapan disinsentif bagi pengguna kendaraan pribadi, seperti tarif tol dan parkir progresif pada titik kemacetan, serta pengaturan waktu perjalanan yang lebih terinstitusi melalui skema cuti bersama yang terdistribusi atau jam kerja fleksibel.
Dewanti juga memberikan catatan kritis terhadap efektivitas seperti program mudik gratis yang selama ini menjadi andalan pemerintah. Dengan kuota sekitar 33 ribu penumpang, program tersebut dinilai belum mampu memberikan dampak signifikan terhadap pengurangan penggunaan kendaraan pribadi secara nasional. “Dalam konteks ini, mudik gratis lebih berfungsi sebagai program simbolik dan bantuan sosial, bukan sebagai instrumen strategis travel demand management.” jelasnya.
Menurutnya, rendahnya minat masyarakat terhadap program ini di beberapa wilayah, bukan hanya soal besaran kuota, melainkan indikasi bahwa desain program tersebut belum tepat sasaran. “Rendahnya minat masyarakat terhadap mudik gratis di beberapa wilayah menunjukkan bahwa persoalan utama tidak terletak pada besaran kuota, melainkan pada desain dan metode pengadaannya.” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa rendahnya daya saing program ini dibandingkan kendaraan pribadi disebabkan oleh beberapa faktor krusial, seperti ketidaksesuaian rute dengan pola asal–tujuan penumpang, jadwal yang kaku, serta minimnya integrasi dengan moda transportasi lanjutan. Selain itu, menurutnya faktor persepsi terhadap kenyamanan layanan turut menjadi akar persoalan yang membuat program ini kurang kompetitif dibandingkan kendaraan pribadi.
Lebih lanjut, khusus untuk destinasi wisata padat seperti Yogyakarta yang diprediksi akan menerima 5,15 juta orang, Dewanti menekankan pentingnya sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah. Ia berpendapat bahwa pengendalian lalu lintas daerah harus didukung oleh instrumen pusat. “Pembatasan kendaraan pribadi berbasis waktu, serta integrasi informasi perjalanan secara nasional. Sementara itu, pemerintah daerah berfokus pada manajemen pergerakan internal, termasuk pengaturan akses kawasan wisata, manajemen parkir, dan penguatan angkutan pengumpan seperti shuttle dan angkutan wisata,” jelasnya.
Menurutnya, adanya pembagian peran yang jelas dan sinkron, lonjakan wisatawan tidak hanya dikelola secara reaktif, tetapi diarahkan agar beban infrastruktur dapat disebar secara ruang dan waktu, sehingga Yogyakarta tetap berfungsi sebagai destinasi wisata tanpa mengalami kelumpuhan mobilitas.
Penulis : Aldi Firmansyah
Editor : Gusti Grehenson
Foto : Sinpo.id