Merosotnya outlook kredit Indonesia oleh Moody’s Investors Service dan adanya sorotan serupa dari Standard & Poor’s Global Ratings memicu diskusi serius mengenai arah ekonomi nasional. Tidak hanya menjadi isu teknis ekonomi, tetapi menimbulkan kekhawatiran masyarakat dan investor. Meski status layak investasi masih dipertahankan, perubahan ini menjadi sinyal melemahnya tata kelola kebijakan, meningkatnya risiko fiskal, hingga berpotensi menurunkan kepercayaan investor terhadap arah ekonomi Indonesia.
Ekonom Universitas Gadjah Mada, Dr. Eddy Junarsin, menyebut bahwa penurunan outlook kredit Indonesia oleh lembaga pemeringkat global merupakan sinyal peringatan dini terhadap meningkatnya persepsi risiko ekonomi ke depan, namun belum menjadi indikator krisis ekonomi nasional. Meskipun peringkat kredit Indonesia tetap berada di level layak investasi (investment grade), perubahan outlook ini mencerminkan persepsi risiko investor terhadap tata kelola kebijakan dan kapasitas institusional ke depan. “Penurunan credit outlook harus dibaca sebagai early warning signal, artinya tidak serta-merta menjadi vonis krisis. Outlook tersebut mencerminkan potensi arah kebijakan dan kapasitas institusional dalam 12–24 bulan mendatang, sehingga yang diuji bukan hanya kondisi ekonomi saat ini, tetapi juga kredibilitas kebijakan negara di mata pasar global,” jelasnya, Selasa (24/2).
Ia menambahkan bahwa penurunan outlook kredit Indonesia belum menunjukkan ancaman fundamental terhadap perekonomian nasional, melainkan lebih sebagai sinyal reputasi dan persepsi risiko di pasar global. Ia menjelaskan, sejumlah indikator makro masih menunjukkan kondisi yang relatif robust, seperti pertumbuhan ekonomi tahun 2025 sebesar 5,11%, inflasi Januari 2026 3,55% yang termasuk moderat, policy rate saat ini sebesar 4,75% yang masih acceptable, rasio defisit anggaran terhadap GDP 2025 sebesar 2,92% yang masih di bawah batas teoretis 3%, ataupun rasio utang terhadap GDP 2025 yang manageable, yaitu 40,46%, yang masih di bawah batas teoretis 60%. Menurutnya, tantangan utama terletak pada kredibilitas kebijakan ke depan, karena pelaku pasar menilai konsistensi fiskal, transparansi kebijakan, dan kejelasan arah ekonomi sebagai faktor utama dalam menentukan kepercayaan investor. “Saya melihat situasinya belum pada tahap yang mengkhawatirkan secara fundamental. Yang perlu dijaga adalah kredibilitas kebijakan ke depan. Ini serius sebagai sinyal reputasi dan persepsi risiko, tetapi belum menjadi ancaman struktural bagi perekonomian nasional,” ucapnya.
Dalam metodologi pemeringkatan sovereign rating yang digunakan Moody’s Investors Service, penilaian tidak hanya didasarkan pada kondisi ekonomi saat ini, tetapi juga kredibilitas kebijakan, konsistensi tata kelola, serta prediktabilitas keputusan fiskal pemerintah. Investor global, menurutnya, sangat sensitif terhadap kejelasan arah kebijakan, termasuk terkait pembiayaan belanja negara, disiplin fiskal, dan transparansi komunikasi pemerintah. Beberapa faktor eksternal seperti ketidakpastian geopolitik, suku bunga global, dan volatilitas pasar keuangan turut mempengaruhi persepsi investor terhadap negara berkembang, tetapi kekuatan institusi dan kebijakan domestik menjadi penentu utama respons pasar serta kepercayaan investor. “Jadi, yang menjadi penentu utama adalah kekuatan institusi dan kredibilitas kebijakan domestik, sementara faktor eksternal lebih sebagai penguat tekanan,” tuturnya.
Dalam jangka pendek, perubahan outlook kredit dapat berdampak pada sentimen pasar keuangan domestik dibandingkan fundamental ekonomi. Ia menjelaskan reaksi awal pasar umumnya bersifat psikologis dan berbasis ekspektasi, sehingga tekanan dapat muncul pada nilai tukar, volatilitas pasar saham, serta kenaikan biaya utang negara. Tekanan pada nilai tukar dapat terjadi karena investor cenderung mengurangi exposure terhadap aset berisiko melalui mekanisme portfolio balancing, sehingga permintaan terhadap aset domestik menurun dan mata uang berpotensi terdepresiasi. “Akan tetapi, adanya depresiasi ini biasanya terbatas jika fundamental eksternal seperti cadangan devisa dan neraca pembayaran tetap terjaga,” imbuhnya.
Sementara di pasar saham, perubahan outlook dapat mendorong aksi ambil untung investor asing dan meningkatkan volatilitas. Sementara itu, dampak paling sensitif biasanya terlihat pada pasar obligasi pemerintah, di mana outlook yang menurun dapat meningkatkan risk premium dan mendorong kenaikan imbal hasil (yield) surat utang negara, sehingga biaya pembiayaan pemerintah menjadi lebih mahal dan berpotensi mempersempit ruang fiskal.
Namun ia menekankan bahwa besaran dampak yang dihasilkan sangat bergantung pada respons kebijakan. Jika komunikasi kebijakan kredibel dan disiplin fiskal terjaga, gejolak pasar cenderung bersifat sementara dan tidak selalu mencerminkan pelemahan fundamental ekonomi secara drastis. Adapun pengalaman emerging market menunjukkan pasar akan cepat stabil ketika investor melihat komitmen jelas pada disiplin fiskal dan stabilitas makro. “Oleh sebab itu, dalam jangka pendek kita mungkin melihat tekanan pada nilai tukar, volatilitas di pasar saham, dan kenaikan yield obligasi. Tetapi ini lebih ke bagaimana reaksi pada sinyal risiko, belum tentu cerminan lemahnya fundamental ekonomi secara drastis,” ucapnya.
Dalam mengatasi perubahan outlook kredit, ia menegaskan bahwa langkah yang paling mendesak yakni memulihkan kredibilitas kebijakan. Pasalnya kepercayaan menjadi variabel makro yang sangat menentukan karena perubahan penilaian lembaga pemeringkat, seperti Moody’s Investors Service, tidak hanya menguji angka fiskal, tetapi juga keyakinan terhadap arah kebijakan pemerintah ke depan. Ia menilai, pemerintah perlu mempertegas kerangka fiskal jangka menengah dengan memastikan setiap ekspansi belanja memiliki sumber pembiayaan yang jelas dan berkelanjutan. Ia menekankan disiplin fiskal harus terlihat sebagai komitmen struktural yang konsisten, bukan sekadar respons jangka pendek. Selain itu, kualitas belanja negara juga perlu ditingkatkan agar berdampak pada produktivitas dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang, terutama melalui investasi pada infrastruktur dan sumber daya manusia. “Yang paling mendesak bukan sekadar kebijakan baru, tetapi pemulihan kredibilitas kebijakan. Ketika lembaga pemeringkat mengubah outlook, yang diuji bukan hanya angka fiskal, melainkan keyakinan terhadap arah kebijakan ke depan,” tuturnya.
Lebih lanjut, ia juga menyoroti pentingnya konsistensi dan transparansi komunikasi kebijakan untuk menjaga kepercayaan pasar. Koordinasi kebijakan fiskal dan moneter, menurutnya, harus disampaikan secara jelas dan minim kejutan agar pelaku pasar memiliki kepastian dalam mengambil keputusan ekonomi. Di sisi lain, pemerintah perlu memperkuat reformasi struktural, termasuk peningkatan daya saing, penyederhanaan regulasi, serta efisiensi birokrasi guna memperbaiki persepsi risiko institusional. “Intinya bukan reaktif terhadap pasar, tetapi membangun kredibilitas. Jika pemerintah mampu menunjukkan disiplin fiskal, keefektifan belanja, dan tata kelola yang konsisten, maka kepercayaan investor akan pulih secara gradual. Pasar pada dasarnya menghargai kepastian, dan kepastian lahir dari kebijakan yang terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ekonomi,” tutup Eddy.
Penulis : Cyntia Noviana
Editor : Gusti Grehenson
Foto : Freepik