Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dapat memicu terjadinya gelombang urbanisasi. Gelombang urbanisasi ini menimbulkan perubahan penggunaan ruang, pergerakan manusia, perubahan pola hidup serta perubahan dalan pengelolaan kota.
Guru Besar Fakultas Geografi UGM, Prof. Dr. Rini Rachmawati, S.Si., M.T., menyampaikan ada berberapa hal yang perlu diperhatikan dampak dari urbanisasi dari pembangunan IKN. Mulai dari penataan ruang, penyediaan permukiman, penyediaan infrastruktur baik fisik, sosial, dan digital, penyiapan area penyangga untuk mengantisipasi urban sprawl dan menumbuhkan bangkitan perkembangan baru, penyiapan lapangan kerja hingga antisipasi dampak sosial kehidupan modern perkotaan.
“Pengelolaan kota secara smart dan berkelanjutan juga menjadi hal yang perlu diperhatikan untuk IKN ini,”tuturnya dalam Round Table Discussion yang berlangsung secara daring, Selasa (24/10).
Rini menyampaikan pengembangan konsep smart city di IKN seharusnya layak huni dan cerdas bagi masyarakatnya. Selain itu smart city IKN nantinya juga bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan mempercepat pembangunan ekonomi. Lalu, menjadikan kota lebih cerdas dari sebelumnya baik dalam aspek adminsitrasi, kemasyarakatan, kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pengembangan smart city IKN juga memungkinkan kota untuk mengintegrasikan layanan yang berbeda dalam satu pintu dengan integrasi ICT.
Rini menyebutkan konsep smart city dapat dilihat sebagai salah satu alternatif dalam pengembangan IKN. Elemen terpenting dari smart city dalam menyiapkan IKN di Indonesia terutama terkait smart governance. Tak hanya itu, konsep smart living dan smart environment juga perlu diperhatikan sejak awal untuk mewujdukan kota yang nyaman, tertib, dan aman. Lalu, merancang smart branding dalam kaitannya dengan wajah kota dalam pengembangan ekosistem pariwisata dan industri kreatif.
“Rencana tata ruang dan master plan IKN sudah dibuat dan mengatur prinsip keberlanjutan. Namun begitu, ke depan perlu dikroscek lebih lanjut terkait implementasi smart sustainable urban development IKN. Smart sustainable melibatkan pemerintah selaku pembuat regulasi, ODP selaku pemangku kepentingan dalam melaksanakan program kegiatan dan masyarakat dalam penguatan capacity building,”paparnya.
Sementara pakar Migrasi dan Kependudukan Fakultas Geografi UGM, Prof. Dr. Sukamdi, M.Sc., memaparkan bahwa dalam pembangunan IKN bisa menstimulasi kota sekunder untuk mencegah pertambahan penduduk di sekitar IKN. Hal tersebut diharapkan mampu menyerap migran agar tidak terjadi pertumbuhan penduduk yang tinggi.
Sukamdi mengatakan pemindahan pusat pemerintahan ke IKN akan menyebabkan perubahan demografis. Beberapa diantaranya jumlah penduduk akan meningkat dengan cepat, kepadatan penduduk tinggi, dan terjadi akumulasi penduduk di sekitar pusat ibu kota.
“Angka ketergantungan akan rendah akibat migrasi penduduk usia produktif dan presentase lansia akan rendah,”tuturnya.
Efek lain yang mungkin muncul adalah terjadinya marginalisasi penduduk lokal. Penduduk lokal akan terdesak oleh pendatang dalam jumlah yang banyak.
“Efek migrasi ini juga bisa memunculkan segementasi pasar kerja dan adanya ketegangan sosial atau konflik,”terangnya.
Pakar Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik UGM, Dr.Eng. Muhammad Sani Roychansyah., S.T., M.Eng., dalam kesempatan itu menyorot tentang bentuk tata kota yang mendorong terwujudnya Smart & Green City. Ia menyampaikan ada banyak ragam pilihan bentuk kota. Hal ini sangat tergantung dari konteks atau faktor yang ada, fisik lingkungan, sosial, kependudukan, ekonomi, dan lainnya.
Ia menambahkan meski kota kompak banyak diklaim sebagai reperesntasi dari bentuk kota berkelanjutan, namun penguatan aspek aksesibilitas, konektivitas, mobilitas dengan bantuan TIK pada kota berbentuk polisentrik juga sangat dimungkinkan.
“Proses, prosedur, dan dinamika atau inovasi pembangunan menuju target maupun tujuan 20 tahun ke depan, menjadi kunci keberhasilan IKN, terutama mengintegrasikan luasan kota yang lima kali lebih luas dari DKI Jakarta,”jelasnya.
Penulis: Ika
Foto: Antara.com