Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penurunan tajam di akhir Januari 2026. Indeks Harga Saham Gabungan yang sebelumnya mencetak rekor tertinggi sepanjang masa di level 9.134,70 anjlok drastis pada 29 Januari 2026, penurunan tajam hingga sekitar −8% atau lebih dalam satu hari perdagangan. Kondisi tersebut memicu kondisi trading halt (penghentian perdagangan sementara) karena tekanan jual yang kuat, dan gejolak tajam tersebut mengguncang Bursa Efek Indonesia.
Guru Besar Keuangan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), Prof. Dr.rer.soc. R. Agus Sartono, M.B.A menanggapi fenomena penurunan tersebut. Menurutnya penurunan IHSG yang cukup signifikan atau dikenal dengan January Effect timbul akibat dari krisis kepercayaan terhadap transparansi pasar modal Indonesia yang memicu reaksi berantai dari investor global. Kondisi tersebut dipicu oleh keputusan Morgan Stanley Capital International (MSCI) yaitu perusahaan riset investasi global yang menyediakan indeks saham, analisis portofolio bagi investor institusi di seluruh dunia. “MSCI menerapkan interim freeze atau membekukan penilaian saham Indonesia, yang kemudian menghancurkan ekspektasi pertumbuhan jangka pendek,” jelasnya Rabu (4/1).
Dia menjelaskan langkah yang diambil MSCI ini karena melihat kurangnya transparansi data mengenai struktur kepemilikan saham (beneficial ownership) dan konsentrasi kepemilikan yang tinggi pada beberapa saham berkapitalisasi besar. Kode broker, kode domisili, ditutup selama trading hours. Kemudian beberapa saham yang dalam pemantauan kemungkinan dilakukan full call auction sehingga pembentukan harga menjadi tidak transparan karena tidak diketahui berapa antrian order buy and sell.
Ketidakpastian ini, menurutnya, menjadikan investor asing melakukan aksi jual bersih (net sell) masif, mencapai 6,17 triliun rupiah di tanggal 28 Januari 2026, dan berlanjut di hari berikutnya 29 Januari 2026 dimana net sell investor asing sekitar 4,63 trilyun rupiah. “Faktor inilah yang menekan IHSG dan membuat Bursa Efek Indonesia (BEI) menjadi thin market sehingga mudah untuk di goreng saham-sahamnya,” jelas dosen Departemen Manajemen FEB UGM ini.
Oleh karena itu mundurnya Direktur Utama BEI pada 30 Januari 2026 yang dinilai sebagai bentuk pertanggungjawaban atas gejolak pasar yang ekstrem justru menjadikan pasar semakin goyah. Bukannya membaik, kondisi justru semakin tidak kondusif setelah Mahendra Siregar menyusul mengundurkan diri dari Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan pengunduran diri Inarno Djajadi dari Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK pada tanggal 30 Januari 2026. “Kondisi ini justru akan membuat pasar semakin tertekan,” terangnya.
Kenapa reaksi pasar begitu cepat, Agus Sartono menjelaskan bahwa bottom line investasi baik di aset riil maupun aset finansial mendasarkan pada ekspektasi atau harapan akan kemampuan aset menghasilkan “free cash flows” dimasa yang akan datang. Sementara itu, investasi dituntut harus mampu menghasilkan return on invested capital lebih tinggi dari pada cost of capital.
Dalam pandangannya keputusan MSCI menimbulkan kekhawatiran investor karena harga saham tidak mencerminkan true value atau nilai yang sebenarnya. Terdapat kekhawatiran bahwa transaksi yang terjadi adalah semu karena dilakukan oleh investor yang notabene kepanjangan tangan dari pemilik mayoritas sedangkan kinerja fundamental perusahaan jelek. “Hal ini tidak bisa dipungkiri karena volume transaksi retail sangat kecil dan berpotensi investor hanya ikut-ikutan saja. Studi mahasiswa bimbingan saya di FEB UGM juga menunjukan adanya perilaku FOMO (Fear of Missing Out) atau takut ketinggalan, sehingga investor melakukan jual beli saham hanya karena ikut-ikutan dan tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk melakukan penilaian investasi khususnya di sektor sekuritas,” urainya.
Agus menilai aksi jual yang berdampak anjloknya IHSG dipengaruhi oleh ekspektasi pasar terhadap potensi hilangnya likuiditas di masa depan, dan kondisi ini mendorong perilaku ikut-ikutan atau herding behavior dimana investor domestik turut melepas asetnya guna menghindari kerugian yang lebih besar. Alih-alih meredam tekanan, aksi ini justru memperdalam kejatuhan indeks. “Penurunan IHSG kali ini bisa dibilang bukan sekadar fluktuasi teknis, melainkan cerminan dari tuntutan pasar global terhadap standar tata kelola yang lebih tinggi. Dalam konteks ini OJK dan BEI dihadapkan pada pekerjaan besar dan mendesak untuk meningkatkan regulasi free float dan keterbukaan pemilik manfaat guna memulihkan kepercayaan investor,” ungkapnya.
Baginya pasar modal merupakan media pembiayaan investasi jangka panjang, dan melalui Initial Public Offering (IPO) perusahaan dapat memperoleh pendanaan investasi yang akan menjamin pertumbuhan. Sedangkan indek bursa di negara maju sering dipakai sebagai indikator perkembangan ekonomi satu negara karena semakin kuat kinerja korporasi tentu saja semakin tinggi kontribusinya terhadap penerimaan pajak, penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan per kapita, peningkatan daya beli, dan penurunan kemiskinan.
Meski begitu, Agus Sartono meminta pemerintah melalui OJK perlu meninjau kembali aturan yang memperbolehkan perusahaan dengan free cash flow negative untuk melakukan IPO. Langkah ini dinilainya krusial untuk mencegah corporate action yang tidak semestinya karena pengalaman IPO sejumlah startup dengan arus kas negatif, yang sempat oversubscribe akibat framing prospek berlebihan menjadi pelajaran pahit ketika harga saham anjlok tajam di pasar sekunder dan meninggalkan kerugian besar bagi investor.
Menyisir persoalan tersebut, Agus memandang perlu pentingnya keterbukaan informasi publik. Akar persoalan, disebutnya, bermuara pada keterbukaan informasi informasi publik agar mampu menjaga kepercayaan pasar. Semakin maju sebuah bursa sesungguhnya semakin ketat pula persyaratan pencatatan saham demi melindungi seluruh pemangku kepentingan, dan perusahaan publik dituntut menyajikan informasi keuangan yang utuh, transparan, dan sesuai standar, dengan dukungan profesi akuntan dan lembaga pemeringkat yang kredibel.
Karenanya edukasi bagi masyarakat terkait valuasi perusahaan perlu digencarkan agar kepentinganya terlindungi saat berinvestasi di bursa dan keputusan investasi tidak semata didorong euphoria. Sebab di kondisi saat ini dimana tingkat pengangguran relatif tinggi, pertumbuhan kredit melambat, dan risiko defisit yang meningkat, investor perlu kembali fokus pada fundamental perusahaan dan memperhatikan indikator ekonomi. “Nampaknya transisi kembali pada pendekatan Free Cash Flow (FCF) menjadi keharusan strategis untuk memulihkan kredibilitas pasar, dan dengan FCF diharapkan mencegah potensi manipulasi kinerja keuangan,” ucapnya.
Agus Sartono menilai FCF lebih rasional dan mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menjamin keberlanjutan. Berbeda dengan Laba Bersih (Net Income) yang mudah dimanipulasi melalui kebijakan akuntansi, dan Free Cash Flow menunjukkan uang tunai riil yang tersisa untuk pemegang saham setelah biaya operasional dan belanja modal (Capityal Expenditure) dipenuhi. “Ini penting, dan tentunya akan memberikan gambaran potensi pertumbuhan di masa datang. Investor juga dapat lebih hati-hati jika melihat FCF yang negatif di tengah laba akuntansi yang positif. Hal ini bisa dijadikan warning dan sinyal awal adanya ketidakteraturan atau model bisnis yang tidak berkelanjutan,” terangnya.
Baginya valuasi berbasis FCF seperti metode Discounted Cash Flow karena memaksa pelaku pasar baik investor dan analis untuk melihat kemampuan perusahaan menghasilkan kas secara mandiri, dan yang tidak kalah penting pendekatan FCF dalam valuasi memaksa manajemen untuk lebih terbuka dalam penggunaan uang tunai. Krisis pasar yang tercermin dari anjloknya IHSG pada akhir Januari 2026 menjadi pengingat pentingnya pasar modal yang efisien secara informasi. BEI dan OJK dituntut memastikan seluruh emiten patuh aturan dan membuka informasi secara penuh meski besar konsekuensi biaya yang harus dikeluarkan perusahaan. “Keterbukaan dan integritas adalah fondasi utama kepercayaan. Tanpa keterbukaan, pasar modal akan terus rentan terhadap guncangan spekulatif dan perannya sebagai sumber pembiayaan jangka panjang bagi perekonomian nasional akan terganggu. Tentu butuh kerja keras dan waktu yang panjang untuk membangun kepercayaan, dan kita bisa saja mengalami kerugian akibat krisis bursa akhir Januari 2026 ini, tetapi tidak boleh kehilangan kepercayaan, integritas dan reputasi,” pungkasnya.
Reportase: Kurnia Ekaptiningrum/ Humas FEB UGM
Penulis : Agung Nugroho
Foto : Okezone.com