Pemerintah menetapkan target penerimaan pajak di tahun 2025 menjadi 2.189,3 triliun rupiah atau naik sekitar 13,29% dari realisasi penerimaan tahun 2024. Meskipun pemerintah menargetkan angka tersebut setara dengan 9% dari Produk Domestik Bruto (PDB), namun melihat realisasi penerimaan pajak 2024 yang hanya mencapai target 97,2%, hal ini jelaslah bukan pekerjaan mudah. Ekonom UGM, Rijadh Djatu Winardi, S.E., M.Sc., Ph.D., CFE., melihat beberapa kendala yang dapat menghambat pencapaian target penerimaan pajak. “Potensi penurunan daya beli masyarakat masih menjadi ancaman nyata bagi perekonomian negara. Jika daya beli masyarakat melemah, tentu akan berdampak pada konsumsi dan pada akhirnya mempengaruhi penerimaan pajak dari sektor tersebut,” ungkapnya, Kamis (27/2).
Menurutnya adanya ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah seperti yang terlihat belakangan ini, juga turut mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban mereka. Hal ini juga tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi upaya peningkatan penerimaan pajak. “Pemerintah perlu bekerja keras dan menerapkan strategi yang tepat untuk mencapai target tersebut,” jelasnya.
Rijadh menilai ada beberapa faktor penghambat penerimaan pajak di awal tahun 2025 ini. Salah satunya sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP) atau Core Tax Administration System (Coretax) sebagai sistem perpajakan baru di Indonesia, ditengarai sebagai salah satu penghambat yang harus segera dicarikan solusi. Meskipun idenya sangat baik, yaitu untuk memperbaiki tax gap dan manajemen basis data perpajakan yang ada di Indonesia, sayangnya sejak peluncurannya di Januari silam, masih banyak kendala dan keluhan yang disampaikan terkait sistem baru tersebut.
Menurutnya, kapasitas dan arsitektur sistem Coretax belum didesain untuk skalabilitas tinggi, sehingga sistem mudah mengalami service disruptions ketika volume data melonjak. “Infrastruktur server yang digunakan nampaknya belum dioptimalkan untuk menangani high-volume data processing dan kompleksitas transaksi perpajakan dalam skala besar,” jelasnya.
Ia mengambil contoh Singapura yang berhasil menggunakan sistem perpajakan serupa tanpa kendala berarti. Singapura memiliki MyTax Portal Inland Revenue Authority of Singapore (MyTax IRAS) yang diluncurkan sejak 2007 silam. Menurutnya, karena diluncurkan sejak tahun 2007, sistem ini tentu lebih mature dan established. Namun, Risjad meyakini dengan segala perbaikan, Coretax bisa menjadi sistem seperti MyTax IRAS yang aman dan memungkinkan personalisasi serta informatif. “Skala users yang berbeda antara Indonesia dan Singapura tentu tidak sama jika mau dibandingkan, sehingga jika sistem di Singapura bermasalah ya bisa ditangani dengan cepat,” ujar Risjad.
Selain itu, Rijadh kemudian menyoroti kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang batal berlaku secara umum di tahun ini. Meskipun kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% diharapkan dapat memperkuat penerimaan negara dan mendukung pembangunan berkelanjutan, namun dari sudut pandang ekonomi, perlu dicermati lagi barang dan jasa mana yang bisa kemudian menimbulkan kenaikan harga di masyarakat. Ia justru memiliki kekhawatiran kenaikan PPN dapat berdampak pada inflasi dan menurunkan daya beli masyarakat menengah ke bawah. Lain halnya dengan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) yang diterapkan untuk penghitungan Pajak Penghasilan 21 (PPh21) dengan tujuan untuk mempermudah dan menyederhanakan penghitungan pajak karyawan. Risjad beranggapan kemudahan perpajakan meskipun tidak menjadi penentu utama, diharapkan bisa mendorong kepatuhan pajak.
Ia menambahkan, walaupun saat ini masih terlalu dini untuk menilai dampak penurunan penerimaan pajak terhadap perekonomian nasional, namun tetap saja jika target penerimaan berkurang secara signifikan tentu akan berdampak pada perekonomian nasional. “Secara umum yang mungkin terjadi adalah penurunan belanja pemerintah, defisit anggaran yang kian melebar sehingga memaksa pemerintah untuk meningkatkan rasio utang, perlambatan pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat menurun, hingga ketidakstabilan ekonomi negara,” katanya.
Risjad lalu menyampaikan solusi sumber penerimaan pajak alternatif apa yang bisa dijajaki oleh pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada PPN dan PPh untuk menjadi alternatif perluasan opsi penerimaan. Pertama adalah pajak kekayaan yang dikenakan pada nilai aset kekayaan seseorang. Besaran tarif pajak kekayaan umumnya di bawah angka 3,5% pada beberapa negara yang telah menerapkan pajak tersebut.
Selanjutnya optimalisasi kedua untuk penerimaan pajak bisa dilakukan pada pajak produksi batu bara. Pajak ini umumnya dihitung berdasarkan volume produksi batu bara yang dihasilkan. Alternatif ketiga adalah windfall tax. Pajak windfall adalah pajak yang dikenakan pada keuntungan tidak terduga (windfall profit) yang diperoleh perusahaan atau individu dari kenaikan harga komoditas secara signifikan. Sebagai contoh Inggris mengenakan pajak windfall sebesar 25% pada perusahaan minyak dan gas pada tahun 2022 karena harga bahan bakar yang melonjak tinggi. “Tentunya semua alternatif ini tetap memerlukan kajian mendalam, kecermatan kebijakan, dan political will,” paparnya.
Rijadh mengingatkan meskipun target penerimaan pajak 2025 terbilang berat dan beresiko tidak tercapai, ia mengajak masyarakat, terutama pengamat ekonomi untuk tetap optimis. Pemerintah tentu telah mempertimbangkan berbagai strategi untuk mencapai target penerimaan pajak, antara lain melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, serta upaya perbaikan administrasi perpajakan. Apalagi efisiensi anggaran juga menjadi salah satu kunci untuk menjaga stabilitas fiskal. “Penting juga bagi kita semua untuk memberikan dukungan kepada pemerintah dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak. Dengan penerimaan pajak yang kuat, pemerintah dapat memiliki sumber daya yang cukup untuk menjalankan program-program pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Penulis: Triya Andriyani
Foto : Freepik