Pers memiliki fungsi penting sebagai bagian dari masyarakat maupun demokrasi. Dalam sejarahnya, pers telah mengalami perkembangan dan pola kebijakan yang berbeda dalam setiap pemerintahan. Sepanjang dua dekade lebih era reformasi, tantangan utama bukan terletak pada kebebasan pers saja. Melainkan independensi dari pers itu sendiri.
Dosen Hukum Administrasi Negara, Universitas Gadjah Mada, Dr. Hendry Julian Noor mengungkapkan, belakangan ini pers di Indonesia sebagian sudah terkooptasi dengan kepentingan tertentu. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai fungsi pers dan keberpihakannya terhadap kepentingan masyarakat. “Namanya pers adalah pengawasan informal terhadap kinerja pemerintah. Bayangkan seberapa mengerikannya kalau seluruh pers sudah terkooptasi dengan kepentingan pemodal,” jelas Hendry dalam diskusi soal kebebasan pers yang dikirim ke wartawan, Senin (3/3).
Menurut Hendry, pers merupakan bagian dari bentuk hak asasi kebebasan berpendapat yang dijamin oleh undang-undang. Kebebasan pers diposisikan tidak hanya sebagai suara masyarakat, namun juga landasan penting dari demokrasi suatu negara. Namun menilik tantangan pers di era pemerintahan Prabowo-Gibran, Hendry berpesan agar tidak perlu terlalu berharap. Pasalnya sikap pemerintah yang terpotret media massa saat ini menunjukkan sifat resistensi terhadap pers. Sejumlah aksi kritik masyarakat justru tidak direspon dengan baik oleh pemerintah. Padahal pemerintah seharusnya memahami bahwa kebebasan berpendapat itu ada dan kritik merupakan bagian dari hak tersebut. “Kritik dan masukan masyarakat perlu didengar dan dipertimbangkan, bukan justru dilawan dengan pernyataan-pernyataan tidak responsif,” imbuhnya.
Hendry mencontohkan, fenomena tagar #KaburAjaDulu yang ramai di media sosial baru-baru ini ditanggapi sebagai sikap tidak nasionalis masyarakat. Padahal sejatinya, masyarakat bukan tidak cinta terhadap tanah air, namun merupakan bentuk ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah. “Saya belum melihat apakah pemerintah antikritik karena belum ada kasus tindakan terhadap pemberi pendapat. Namun jika dikatakan sering tidak tepat dalam menanggapi kritik, itu betul,” ucap Hendry.
Bagi Hendry, kebebasan pers sangat dibutuhkan oleh masyarakat sebagai check and balance terhadap pemerintah. Sebagaimana sistem demokrasi, kedaulatan masyarakat berada di atas kepentingan yang lain. Harapannya, pers mampu berkembang semakin kuat bukan berdasarkan kooptasi atau kepentingan tertentu, tapi berpihak sepenuhnya pada kepentingan masyarakat.
Penulis : Tasya
Editor : Gusti Grehenson
Foto : Firsto