Pendidikan pada anak merupakan fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Namun menciptakan lingkungan yang ramah anak merupakan upaya yang penting agar mampu mendukung tumbuh kembang mereka secara optimal sebagai generasi penerus bangsa. Sebab, hampir 30 persen penduduk Indonesia merupakan anak-anak sehingga keberadaan mereka memiliki peran strategis bagi masa depan bangsa. “Anak adalah investasi masa depan yang kelak akan memasuki usia produktif dan menjadi penopang keberlanjutan kehidupan masyarakat,” kata Peneliti Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM, Basilica Dyah Putranti, M.A., jumat (24/7), dalam podcast yang bertajuk “Anak Sebagai Penduduk Masa Depan: Antara Kerentanan dan Ketangguhan”.
Lica, demikian ia akrab disapa, menjelaskan bahwa salah satu tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini berkaitan dengan perubahan struktur demografi. Jika pada masa lalu Indonesia menghadapi persoalan ledakan penduduk, kini tren yang terjadi justru menunjukkan peningkatan jumlah penduduk lanjut usia yang disertai penurunan angka kelahiran. “Nah kalau kita lihat trennya di Indonesia, tantangannya sekarang terkait perubahan demografi. Dulu kita menghadapi ledakan penduduk, sekarang jumlah penduduk usia lanjut semakin meningkat, dan malah jumlah penduduk usia muda atau angka kelahiran justru menurun,” ujarnya.
Merespons tantangan yang ditemui, Lica menekankan bahwa anak tidak seharusnya dipandang semata-mata sebagai angka dalam statistik kependudukan, melainkan sebagai human capital yang memiliki potensi untuk dikembangkan. “Ia harus kita pandang sebagai seseorang yang punya keahlian, dan potensinya yang harus diasah untuk menjadi manfaat bagi keberlanjutan,” tuturnya.
Bagi Lica, kondisi anak perlu dilihat secara komprehensif, yakni dari aspek kesehatan, psikososial, pendidikan, hingga dukungan sosial. Berdasarkan penelitian yang ia lakukan di Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), prevalensi stunting di kedua wilayah tersebut masing-masing mencapai 17,2 persen dan 17,4 persen. “Nggak jauh berbeda karena kita tahu bahwa kedua kota tersebut sudah memiliki layanan kesehatan yang cukup baik. Sama seperti angka kematian bayi, itu sudah jauh menurun,” ungkapnya.
Berdasarkan temuan tersebut, Lica menilai bahwa persoalan kesehatan dasar anak di kedua wilayah tersebut relatif telah tertangani. Namun demikian, ia mengingatkan masih terdapat tantangan dalam pemerataan akses layanan kesehatan di berbagai wilayah di Indonesia. “Masih ada kendala lain, misalnya jaminan kesehatan yang belum bisa dinikmati semua anak, terutama dalam hal ini anak-anak yang ada di daerah tertinggal,” tandasnya.
Dari aspek pendidikan, Lica menjelaskan bahwa angka partisipasi sekolah di Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tergolong tinggi. Namun ia melihat adanya titik rawan pada kelompok usia sekolah menengah atas, yakni 16–18 tahun dimana angka partisipasi sekolah menurun hingga sekitar 88 persen. “Kalau kita lihat data secara keseluruhan di Indonesia, angka partisipasi sekolah itu 74 persen. Ini harus kita waspadai, karena justru saat anak-anak memasuki usia produktif, mereka malah tidak cukup mendapatkan ruang untuk mengembangkan dirinya melalui akses pendidikan,” imbaunya.
Kondisi tersebut, dikatakan oleh Lica, perlu menjadi perhatian karena akses pendidikan pada jenjang tersebut berperan penting dalam mempersiapkan anak memasuki usia produktif. Rendahnya partisipasi sekolah, menurutnya, berpotensi menghambat pengembangan kapasitas anak sebagai sumber daya manusia yang berkualitas di masa depan.
Di akhir perbincangan, Lica menekankan pentingnya membangun sistem sosial yang menerapkan prinsip inklusivitas terhadap anak. Menurutnya, inklusivitas tidak hanya berarti memenuhi kebutuhan anak, tetapi juga memberikan ruang bagi mereka untuk berpartisipasi, mengembangkan potensi, dan menyampaikan pandangannya dalam berbagai proses pengambilan keputusan. “Misalnya untuk mendesain kota ramah anak, ya sudah seharusnya anak-anak itu dilibatkan dalam forum, tidak kemudian hanya dijadikan sasaran saja,” ujarnya.
Lica mengaitkan hal tersebut dengan kampanye GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion) yang menekankan pentingnya kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial. Ia menyarankan agar prinsip tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama oleh orang tua dan para pengambil kebijakan dengan memberi ruang untuk mendengarkan suara serta memahami kebutuhan anak. “Poin kita dalam memaknai inklusivitas adalah bagaimana kemudian kita dapat memperhatikan apa yang dipikirkan oleh anak-anak,” tutupnya.
Penulis : Agito Sitepu
Editor : Gusti Grehenson
Foto : Wahanavisi.org