Hasil Survei Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Transportasi Pada Masa Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) memperlihatkan tingkat kepuasan masyarakat yang sangat tinggi. Dalam survei yang dilakukan Pusat Studi Transportasi dan Logistik Universitas Gadjah Mada (Pustral UGM) memperlihatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) berada di angka 87,43 dari 100, atau termasuk dalam kategori “Sangat Puas”. Pustral UGM dalam surveinya menghimpun 9.999 responden di 26 provinsi terpilih, dan survei ini melibatkan sebanyak 90,9 % responden yang memberikan penilaian positif dengan rincian 43,9% responden menyatakan “Puas” dan 47,0% menyatakan “Sangat Puas”.
Demikian kajian survei yang disampaikan Prof. Dr. Eng. Ir. M. Zudhy Irawan, S.T., M.T selaku Ketua Tim Kajian, di Sekolah Pascasarjana UGM, Selasa (6/1). Disebutnya, survei yang dilakukan memotret persepsi masyarakat pada periode 24 hingga 30 Desember 2025 pada enam kelompok moda transportasi, yaitu Angkutan Umum Jalan, Angkutan Udara, Angkutan Kereta Api (KA), Angkutan Laut, Angkutan Pribadi (mobil dan motor), serta Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP). Survei dilakukan dengan metode Stratified Multistage Sampling dengan pengambilan sampel akhir secara accidental dan margin of error sebesar 2,5%. Survei dilakukan di 188 simpul transportasi yang meliputi rest area, terminal, pelabuhan, stasiun, hingga bandara.
Zudhy Irawan menyebut terdapat empat aspek utama yang menjadi indikator penilaian masyarakat, yaitu prasarana (kesiapan fisik jalan, gedung terminal, dan fasilitas penunjang), sarana (kualitas armada transportasi yang digunakan masyarakat), manajemen transportasi (keandalan pengaturan arus lalu lintas dan jadwal keberangkatan), dan kebijakan (ketegasan dan kejelasan aturan yang diterapkan pemerintah selama masa libur). “Hasil ini merupakan refleksi dari koordinasi intensif antar-instansi dalam memastikan kelancaran arus mudik dan balik Nataru. Fokus pada perbaikan manajemen transportasi dan penguatan prasarana terbukti mampu meningkatkan kepercayaan publik secara signifikan. Capaian angka 87,43 ini bukan sekadar statistik, melainkan cerminan dari kerja keras kolaborasi lintas sektor,” katanya.
Dari analisis yang dilakukan maka hasil survei menunjukkan adanya potensi dampak ekonomi dari pergerakan orang selama Nataru sebesar Rp 40,29 triliun, yang terdiri dari Rp20,32 triliun berasal dari sektor transportasi dan Rp19,98 triliun dari sektor non transportasi. Eskalasi dampak ekonomi diprediksi dari total jumlah pelaku perjalanan Nataru 2025 – 2026 yang menurut Kementerian Perhubungan adalah sebesar 119,5 juta orang. Berdasarkan hasil analisis tersebut, tim kajian memberikan rekomendasi perbaikan pada masing-masing moda. ”Pada Angkutan Umum Jalan, rekomendasi diarahkan pada peningkatan kualitas armada dan terminal, rekayasa lalu lintas (contra flow dan one way) yang lebih adaptif, optimalisasi peran dan fungsi Posko Nataru, optimalisasi manajemen rest area, dan program mudik gratis. Pada Moda Angkutan Udara diharapkan dapat dilakukan evaluasi harga tiket dan penanganan delay, pengoptimalan extra flight (rute, waktu, keterisian), serta optimalisasi peran dan fungsi Posko Nataru bandara,” ucapnya.
Pada moda Angkutan Kereta Api (KA), kata Zudhy, kebijakan bisa diarahkan pada penyesuaian diskon dan kapasitas dengan pola permintaan, penambahan perjalanan puncak berbasis data, serta perkuatan integrasi layanan first–last mile. Pada moda Angkutan Laut, kebijakan diarahkan pada ketepatan sasaran diskon dan tiket gratis, peningkatan keselamatan dan kenyamanan pelabuhan, serta optimalisasi peran dan fungsi Posko Nataru di pelabuhan. Sementara pada moda Angkutan Pribadi diharapkan terdapat peningkatan manajemen lalu lintas berbasis informasi real-time; optimalisasi one way, contra flow, pembatasan barang; serta perbaikan fasilitas pendukung perjalanan. ”Pada angkutan ASDP, diharapkan terdapat peningkatan ketepatan waktu dan pemerataan rute, perbaikan kenyamanan fasilitas kapal, dan perkuatan sistem reservasi dan antrean digital di pelabuhan,” terangnya.
Memberi tanggapan atas hasil survei, Direktur Lalu Lintas Angkutan Kementerian Perhubungan, Rudi Irawan, S.SiT., M.T mengatakan dalam penyelenggaraan Nataru, Kementerian Perhubungan dengan stakeholder dan lembaga terkait sudah berkolaborasi, sehingga kebijakan yang diambil sudah merupakan kebijakan yang disinergikan. Persiapan intensif dilakukan untuk menyiapkan kebijakan dengan mengutamakan aspek keselamatan. Terdapat empat faktor utama yang menjadi perhatian, yaitu keamanan, keselamatan, sinergitas, dan kolaborasi, dengan memperhatikan hal-hal kecil sehingga meminimalisir hal-hal di luar prediksi untuk diantisipasi lebih awal. Stakeholder dihimbau untuk memiliki persepsi yang sama dalam implementasi kebijakan pada periode Nataru yang penerapannya dilaksanakan secara humanis, agar masyarakat paham dan terinfo terkait kebijakan-kebijakan tersebut. ”Hasil IKM menjadi dasar atas perbaikan kebijakan di Kementerian Perhubungan, sehingga harapannya IKM bisa meningkat di tahun berikutnya. Beberapa kebijakan yang memiliki tingkat kepuasan yang kurang akan diperbaiki sehingga dapat lebih optimal manfaatnya dirasakan oleh masyarakat,” katanya.
Darmaningtyas, selaku Pemerhati Transportasi menyatakan di tengah kemampuan masyarakat yang lagi menurun, pemerintah sesungguhnya sangat siap pada pelayanan Nataru tahun ini. Jika jumlah pergerakan menurun, menurutnya banyak faktor berpengaruh diantaranya adanya momen Imlek dan lebaran yang hampir berdekatan serta faktor cuaca yang tidak mendukung. Oleh karena itu, tingkat kepuasan yang tinggi dari pengguna dapat dipahami, karena tingkat kapasitas penyedia transportasi yang masih terpenuhi.
Hal senada disampaikan Agus Pambagio selaku Pengamat Kebijakan Publik. Iapun mengamini bahwa kebijakan pengaturan angkutan barang di penyeberangan perlu diperbaiki. Aspek keselamatan perlu menjadi perhatian dan diantisipasi, khususnya pada angkutan darat. Perlu memberi perhatian pada Manajemen lalu lintas di rest area untuk meminimalisir kepadatan di jalan tol.
Menurutnya diperlukan adanya manifest penumpang pada moda bus sebagai basis data untuk perencanaan kebijakan. Ia sangat menyanyangkan manakala Direktorat Keselamatan pada Ditjen Hubdat pada periode ini justru dihilangkan. ”Saya kira media sosial memiliki peran besar dalam mempengaruhi pelaku perjalanan yang berpotensi menyebabkan over prediksi volume perjalanan,” tuturnya.
Prof. Dr. Techn. Ir. Danang Parikesit, M.Sc., IPU., APEC.Eng, Guru Besar Transportasi dari Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan (DTSL) FT UGM menilai format survei perlu distandarkan sehingga dapat diperbandingkan per tahun yang secara metodologis terdapat perbedaan pendekatan berbasis objective view (performace) dan subjective view (perspektif), dan itu perlu untuk digabungkan agar mampu menghasilkan kesimpulan yang paripurna. ”Misalnya apakah benar capaian kinerja tinggi akan selaras dengan efisiensi sistem. Perlu juga dilakukan disagregasi hasil survei berbasis karakteristik responden serta passenger journey dari rumah ke tujuan (touch point, pain point), untuk melihat bagian kritis dari perjalanan. Dapat pula dilakukan analisis survei perspektif dan social listening dengan data mining sebagai proses verifikasi. Perlu narasi ke media yang lebih agresif, karena belum semua kebijakan dirasakan oleh masyarakat,” imbuhnya.
Penulis : Agung Nugroho
Foto : Majalah Lintas