Bank Dunia bekerja sama dengan International Transport Forum (ITF) dan Pustral UGM telah melakukan kajian untuk membantu Pemerintah Indonesia mengidentifikasi road map dekarbonisasi yang efektif dan efisien pada transportasi perkotaan di Indonesia. Studi ini bertujuan untuk menyusun sebuah model yang dapat mengidentifikasi pengaruh setiap kebijakan dan mendorong investasi yang paling berdampak untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) dari mobilitas penumpang perkotaan di Indonesia.
Setelah melalui beberapa tahap kajian mulai dari pengumpulan data, analisis, pengembangan skenario, dan perancangan model dalam format berbasis excel yang umum digunakan, tim studi mengadakan Final Stakeholders Workshop yang diikuti oleh perwakilan dari berbagai instansi. Tujuannya adalah untuk mempresentasikan hasil temuan dan pembelajaran dari penelitian ini serta memperkenalkan Model yang telah dirancang serta manfaatnya bagi pembuat kebijakan terkait.
Melalui lokakarya ini juga memungkinkan institusi terkait untuk mencoba dan mengoperasikan alat bantu ini dengan bimbingan langsung dari tim studi. Hal ini tentunya akan meningkatkan kualitas proses transfer pengetahuan dan meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan beberapa skenario alternatif sesuai kebutuhan. Selain itu dengan lokakarya ini, tim studi berharap dapat menerima masukan akhir atau tanggapan penting dari para pemangku kepentingan untuk penyempurnaan studi ini.
Regional workshop diselenggarakan pada hari Kamis (11/7) di Jakarta dengan dihadiri 75 peserta dari berbagai institusi baik Pemerintah Pusat dan Daerah, lnstitusi Akademis, NGO, Think Tank, Lembaga Donor dan Mitra Pembangunan serta organisasi terkait lainnya.
Lokakarya ini terdiri dari tiga sesi utama, yaitu Sesi 1 menjelaskan latar belakang penelitian, metodologi, asumsi, proses, dan beberapa hasil utama yang menarik untuk dibahas, Sesi 2 berupa diskusi panel dengan topik “Mobilitas Perkotaan Berkelanjutan” serta Sesi 3 penjelasan diikuti demonstrasi penggunaan model dan kesempatan bagi peserta untuk mengeksplorasi dan menggunakan alat bantu tersebut. Sesi inipun diakhiri dengan penyampaian saran masukan dan diskusi penutup.
Lokakarya dibuka Evan Maksum selaku Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas selaku keynote speaker. Dia menyampaikan soal Arah Pengembangan Transportasi Perkotaan dalam Rancangan Teknokratik RPJMN 2025-2029.
Menurutnya wilayah perkotaan metropolitan sebagai engine of growth menghadapi berbagai isu yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional. Data menunjukkan peningkatan 1 persen urbanisasi meningkatkan 1,4 persen PDB per kapita masih jauh dibandingkan China (3 persen) dan negara di Asia Timur-Pasifik (2,7 persen).
Penyebabnya, kata dia, sistem angkutan massal perkotaan masih tertinggal (pangsa pasar angkutan umum masih <20 persen) dan penggunaan kendaraan pribadi terus meningkat (8 persen per tahun). Beberapa isu strategis transportasi perkotaan di Indonesia adalah konsumsi energi terus meningkat dengan dominasi penggunaan energi fosil (menggunakan scenario BAU konsumsi energi naik 4.6 persen atau naik 5 kali lipat jika tidak ada intervensi), emisi GRK sektor transportasi terbesar kedua (26 persen) setelah sektor energi, polusi udara PM2.5 tertinggi di Asia Tenggara.
Sementara Arah kebijakan di RPJMN 2025-2045 menaargetkan penurunan emisi GRK 93.5 persen terhadap PDB di 2045, dan biaya logistik dari 14.9 persen (2022) menjadi 9 persen (2045) terhadap PDB. Dalam sektor transportasi telah dilakukan Major Project pada 6 Wilayah Metropolitan yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, Makassar, Medan, Semarang dalam bentuk Sustainable Urban Mobility Plan, kelembagaan pengelola transportasi metropolitan, skema integrasi pendanaan, dan integrasi angkutan umum dan perumahan, khususnya MBR.
“Isu strategis yang muncul adalah belum ada kelembagaan transportasi metropolitan, belum ada rencana mobilitas perkotaan terpadu, keterbatasan fiskal daerah,” katanya.
Kepala Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan, dan Transportasi Perkotaan, Marwanto Heru Santoso mengungkapkan Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Paris Agreement dalam UU No. 16/2016 untuk menyikapi perubahan iklim termasuk Perpres No. 98/2021. Pokok utama kebijakan tersebut adalah untuk menciptakan ekosistem carbon market dan carbon price dengan upaya pencapaian E-NDC (penurunan emisi 31,89 persen GRK dengan upaya sendiri dan 43,2 persen dengan bantuan internasional business as usual di tahun 2030). Implementasi aksi mitigasi sektor transportasi pada periode 2015-2022 adalah mencapai 3,9 juta ton CO2 belum cukup karena sektor transportasi merupakan pengguna energi terbesar kedua setelah sektor industri sehingga perlu kerja keras untuk memenuhi target nasional.
Dia menyampaikan bahwa tantangan mobilitas perkotaan meliputi ketergantungan pada kendaraan bermotor konvensional bersumber energi fosil, keterbatasan teknologi dan keuangan dalam mengembangkan transportasi ramah lingkungan, kesadaran masyarakat untuk menggunakan transportasi publik, belum adanya indikator kinerja sebagai tools untuk memonitoring kinerja transportasi perkotaan, serta dukungan aspek kelembagaan dan regulasi yang belum optimal.
“Kendaraan listrik menjadi program pemerintah yang juga harus dipenuhi kebutuhan infrastrukturnya, ada 3 aspek utama meliputi power system, charging infrastructure, dan sustainable battery production. Kemenhub sebagai aktor yang bertanggung jawab dalam sektor transportasi berkomitmen untuk upaya dekarbonisasi di semua sektor seperti pengembangan angkutan umum berbasis jalan, non-motorized transport berbasis baterai, pemanfaatan bahan bakar alternatif, pembangunan jalur kereta api termasuk MRT, LRT, dan sebagainya”, papar Marwanto Heru.
Wakil World Bank, Kulwinder Singh Rao selaku Transport Coordinator for Indonesia and Timor Leste, menyampaikan bahwa Indonesia memiliki peran strategis dalam ekonomi global sehingga perlu bergerak untuk mewujudkan mobilitas yang berkelanjutan. Bank Dunia berkomitmen membantu Indonesia untuk maju dalam mobilitas perkotaan yang berkelanjutan.
ITF dan Pustral UGM dengan dukungan Pemerintah Australia secara kolaboratif mengembangkan alat perumusan kebijakan untuk mendukung jalur dekarbonasi melalui cost-efficient, passenger transport, dan Indonesian urban areas. Model yang dikembangkan ITF digunakan sebagai strategic tool untuk decarbonization, dan kebutuhan investasi untuk merealisasikan tujuan mobilitas perkotaan yang berkelanjutan.
Arif Wismadi selaku team leader dari Pustral UGM menyampaikan bahwa permasalahan keterbatasan kapasitas lembaga dan kemampuan fiskal dalam penyelenggaraan transportasi perkotaan perlu menjadi fokus dalam melaksanakan implementasi perencanaan maupun kebijakan. Model strategis yang dikembangkan oleh ITF dapat menjadi alat untuk mengukur impact dari kebijakan yang diambil pemerintah (membantu mengukur intervensi stakeholders) untuk mencapai target nasional.
“World Bank sudah lama berkomitmen dan berkontribusi dalam pengembangan transportasi publik di Indonesia terutama concern terhadap dekarbonisasi dan mode share. Investasi di sektor transportasi sangat diperlukan terutama mengarah pada pencapaian jangka Panjang,” katanya.
Penulis: Agung Nugroho