Universitas Gadjah Mada menyelenggarakan pertemuan Forum Wakil Rektor Bidang Sumber Daya di lingkungan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) pada 10-11 Juli 2025 di Ballroom Ambarukmo Yogyakarta. Pertemuan kali ini dengan mengangkat isu strategis tata kelola SDM, keuangan, dan dinamika kampus. Forum ini menjadi wadah penting bagi para pemangku kebijakan di lingkungan PTNBH untuk berbagi pandangan serta menyusun solusi atas tantangan yang dihadapi perguruan tinggi negeri berbadan hukum di Indonesia.
Wakil Rektor UGM Bidang SDM dan Keuangan, Prof. Supriyadi, mengatakan forum ini sebagai ruang diskusi berkelanjutan antar perguruan tinggi negeri berbadan hukum, terlebih sejak awal berdirinya saat hanya ada tujuh PTN BH. Kini, dengan jumlah yang bertambah menjadi 24 kampus, forum ini diharapkan mendorong kolaborasi alih-alih persaingan. “Forum ini bisa menjadi upaya bersama dalam mendorong peringkat global perguruan tinggi Indonesia melalui riset, pelatihan, dan pertukaran akademik,” katanya, Kamis (10/7).
Ketua Forum WR 2 PTNBH, Prof. Muhammad Madyan, menyorot sejumlah persoalan mendesak seperti belum adanya pagu untuk rekrutmen SDM, kendala akuntabilitas keuangan, hingga perbedaan perlakuan terhadap SDM oleh masing-masing PTN. Bahkan ia juga menyinggung permasalahan pajak dan belum jelasnya skema peminjaman dana kampus. “Otonomi PTNBH belum sepenuhnya ditunjang regulasi yang memadai, sehingga forum ini diharapkan mampu menghadirkan solusi konkret yang dapat diusulkan ke pemangku kebijakan pusat,” ungkapnya.
Direktur Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendiktisaintek RI Prof. Sri Suning Kusumawardani, memaparkan berbagai strategi pemerintah dalam penguatan SDM kampus terutama terkait pengembangan karier dosen. Pasalnya, tantangan global seperti perkembangan AI, krisis lingkungan, dan rendahnya angka partisipasi pendidikan tinggi menjadi sorotan. “Indonesia terancam kekurangan hingga 18 juta talenta berkualitas pada 2030 jika tidak segera dilakukan intervensi strategis,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Sri Suning juga menyampaikan dua rekomendasi penting terkait pengenaan pajak di PTNBH, yakni perlunya dorongan kebijakan di tingkat presiden dan sosialisasi aturan pajak lintas kementerian. Ia mengharapkan berbagai usulan melalui diskusi khusus dalam forum ini akan menjadi masukan bagi pemerintah. “Dengan semangat sinergi, Forum ini diharapkan menjadi motor penggerak kemajuan tata kelola pendidikan tinggi Indonesia yang lebih unggul dan berdampak global,” pungkasnya.
Penulis : Ika Agustine
Editor : Gusti Grehenson
Foto : Donnie