Belum lama ini beredar unggahan konten di media sosial menampilkan sebuah infografis yang menyebutkan Indonesia sebagai negara termiskin kedua di dunia. Infografis tersebut mencantumkan persentase kemiskinan Indonesia 60,3 persen di bawah Zimbabwe sebesar 84,2 persen dengan klaim data bersumber dari World Bank. Unggahan ini tentu menimbulkan pertanyaan bagi banyak pihak, terutama kalangan pemerhati kemiskinan.
Wisnu Setiadi Nugroho, Ph.D, dosen Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada turut memberi perhatian soal unggahan ini. Sebagai dosen yang concern mengkaji bidang Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan/EQUITAS (Equitable Transformation for Alleviating Poverty and Inequality), ia menyanggah informasi yang ada di unggahan tersebut. Menurutnya pihak World Bank tidak pernah mengeluarkan dokumen baik melalui Global Poverty Line, Poverty and Inequality Platform (PIP), maupun Macro Poverty Outlook yang menyebutkan Indonesia sebagai negara termiskin kedua di dunia. “Narasi tersebut tidak berasal dari World Bank melainkan dari kesalahan dalam memahami dan mengonversi konsep daya beli,” ujarnya di FEB UGM, Kamis (12/2).
Wisnu menjelaskan pihak World Bank mengukur kemiskinan internasional menggunakan garis kemiskinan berbasis PPP atau parisat daya beli, misalnya USD 2,15 PPP per kapita per hari, dan angka ini tidak boleh dikonversi menggunakan kurs pasar (current exchange rate). Meski begitu, banyak infografis di media sosial melakukan kesalahan seperti nilai USD PPP dikalikan dengan kurs pasar rupiah (±Rp16.000/USD). Padahal, konversi yang benar harus menggunakan PPP conversion factor Indonesia, yang besarnya sekitar Rp4.700–Rp5.300 per USD PPP. “Akibatnya, garis kemiskinan dibesarkan hampir tiga kali lipat. Jumlah penduduk miskin menjadi sangat terdistorsi hingga muncul klaim ekstrem seperti lebih dari 60 persen penduduk Indonesia miskin,” terangnya.
Lantas, apakah Indonesia sesungguhnya sudah cukup sejahtera? Iapun menjelaskan soal tingkat kemiskinan ekstrem versi World Bank relatif rendah di Indonesia, dan Indonesia memiliki kelompok masyarakat rentan yang sangat besar dimana secara ekonomi hidup sangat dekat dengan garis kemiskinan. Berdasarkan berbagai data BPS (Susenas), garis kemiskinan nasional saat ini dinaikkan menjadi sekitar 1,5 kali, maka proporsi penduduk yang tergolong miskin dan rentan dapat melampaui 50 persen populasi. Artinya, lebih dari separuh penduduk Indonesia tidak miskin secara statistik, tetapi sangat mudah jatuh miskin akibat kenaikan harga pangan dan energi, guncangan kesehatan, kehilangan pekerjaan atau penurunan jam kerja yang menjadikan kelompok ini jatuh pada ke kemiskinan dalam waktu cepat. “Dalam dikursus ekonomika kesejahteraan, kelompok ini sering disebut sebagai near-poor atau economically vulnerable, dan jumlahnya jauh lebih besar dibanding angka kemiskinan resmi,” ucapnya.
Wisnu menuturkan ada banyak pendekatan untuk menentukan apakah suatu negara tersebut tergolong kaya atau miskin. Saat ini, katanya, garis kemiskinan nasional Indonesia masih berbasis pada pendekatan basic needs minimum, terutama pada kebutuhan kalori minimum dan kebutuhan non-pangan dasar seperti perumahan, sandang, pendidikan dasar. Kendati begitu, banyak peneliti berpendapat garis ini belum sepenuhnya mencerminkan standar hidup layak saat ini sebab belum memasukkan secara memadai kebutuhan yang ada. Misalnya, ongkos transportasi yang layak, biaya akses internet dan komunikasi, biaya perumahan yang aman dan tidak padat, dan juga perlindungan terhadap risiko seperti tabungan dan jaminan sosial.
Soal ranking-ranking, kata Wisnu, World Bank tidak menyusun peringkat negara termiskin secara resmi. Hanya saja, secara faktual Indonesia memang diklasifikasikan sebagai negara upper-middle income country, dan tingkat kemiskinan ekstrem Indonesia jauh lebih rendah dibanding negara-negara berpendapatan rendah di Afrika Sub-Sahara. “Indonesia jelas bukan termasuk negara termiskin di dunia, apalagi peringkat kedua. Namun isu kerentanan masih menjadi pekerjaan rumah bagi Indonesia. Terlebih, saat ini Indonesia mengalami krisis kelas menengah sehingga lebih sedikit orang yang naik ke kelas di atasnya dan lebih banyak yang turun ke kelas bawahnya,” imbuhnya.
Reportase: Kurnia Ekaptiningrum/ Humas FEB UGM
Penulis : Agung Nugroho
Foto : Tagar.id dan Dok. FEB UGM