Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi perhatian publik setelah muncul berbagai keluhan dari orang tua siswa di Daerah Istimewa Yogyakarta terkait kualitas menu yang diterima anak-anak mereka selama bulan Ramadhan. Sejumlah laporan menyebutkan bahwa paket makanan yang dibagikan di beberapa sekolah didominasi oleh roti sehingga dinilai kurang layak sebagai sumber asupan gizi utama bagi siswa.
Kritik tersebut mendorong Pemerintah Daerah DI Yogyakarta untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program di lapangan. Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X meminta pihak penanggung jawab program untuk merespons berbagai keluhan masyarakat terkait kualitas makanan yang diterima siswa. Pemerintah daerah juga menekankan pentingnya transparansi dalam penyediaan makanan, salah satunya dengan mewajibkan setiap paket MBG mencantumkan informasi kandungan gizi serta rincian harga komponen makanan. Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada masyarakat mengenai nilai paket makanan yang diterima siswa sekaligus memastikan bahwa kualitas makanan benar-benar sejalan dengan anggaran yang telah dialokasikan.
Menanggapi dinamika tersebut, pakar teknologi pangan dari Universitas Gadjah Mada, Prof. Dr. Ir. Sri Raharjo, M.Sc., menilai bahwa program MBG pada dasarnya memiliki tujuan yang sangat baik karena berupaya meningkatkan pemenuhan gizi anak-anak usia sekolah. Ia menjelaskan bahwa secara umum gagasan menyediakan makanan bergizi bagi siswa merupakan langkah yang mendapat dukungan luas dari berbagai kalangan, terutama karena kebutuhan nutrisi pada masa pertumbuhan sangat menentukan perkembangan kesehatan dan kemampuan belajar anak.
Meski demikian, ia menekankan bahwa keberhasilan program semacam ini tidak hanya ditentukan oleh tujuan yang baik, tetapi juga sangat bergantung pada perencanaan kebijakan yang matang, mulai dari penentuan anggaran, penyusunan standar gizi, hingga mekanisme pelaksanaan di lapangan. Tanpa perencanaan yang terstruktur dengan baik, program yang memiliki tujuan positif berpotensi menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya. “Kalau tujuannya untuk meningkatkan gizi anak SD, SMP, dan SMA tentu semua orang setuju. Tetapi persoalannya adalah apakah rencana itu sudah disusun secara baik, termasuk harga yang ditetapkan dari pusat,” ujarnya, Jumat (13/3).
Sri Raharjo menggarisbawahi salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan MBG adalah penetapan harga paket makanan yang diberlakukan secara seragam di seluruh Indonesia. Saat ini, paket MBG ditetapkan dalam kisaran harga sekitar Rp10.000 hingga Rp15.000 per porsi. Menurutnya, kebijakan harga yang sama untuk seluruh wilayah tersebut perlu dikaji secara lebih mendalam, terutama jika dikaitkan dengan variasi kebutuhan gizi siswa pada jenjang pendidikan yang berbeda. ”Kebutuhan energi siswa sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas tidaklah sama sehingga perencanaan menu harus mempertimbangkan perbedaan tersebut,” tuturnya.
Selain itu, ia juga menelisik sistem pelaksanaan program yang melibatkan berbagai pihak dalam rantai distribusi makanan. Dalam skema yang berjalan saat ini, pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional bekerja sama dengan sejumlah yayasan yang kemudian menyalurkan program kepada sekolah melalui satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG). Melalui mekanisme ini, yayasan yang ditunjuk akan bekerja sama dengan pengelola dapur untuk memproduksi makanan sebelum akhirnya didistribusikan kepada siswa di sekolah. Menurut Sri Raharjo, sistem tersebut membuat kualitas makanan yang diterima siswa sangat bergantung pada kemampuan pihak yang mengelola dapur produksi. Sementara pengolahan makanan dalam jumlah besar memerlukan pengalaman, keterampilan teknis, serta manajemen produksi yang baik agar kualitas makanan tetap terjaga secara konsisten. “Dapur yang sudah diisi oleh orang-orang yang memiliki pengalaman kerja biasanya dapat mempertahankan kualitas makanan. Tetapi jika pengelolanya belum terlatih menangani produksi dalam jumlah besar, risiko terhadap keamanan pangan dan nilai gizinya bisa lebih tinggi,” jelasnya.
Selain persoalan pengelolaan dapur, Sri Raharjo juga menyoroti pentingnya memastikan bahwa setiap paket makanan benar-benar mampu memenuhi kebutuhan energi siswa. Ia menjelaskan bahwa kebutuhan kalori untuk sekali makan berbeda-beda pada setiap jenjang pendidikan. Baginya, siswa sekolah dasar rata-rata membutuhkan sekitar 450 kalori, siswa SMP sekitar 550 kalori, sementara siswa SMA dapat membutuhkan sekitar 650 hingga 700 kalori untuk satu kali makan. “Kebutuhan energi tersebut harus dipenuhi melalui komposisi nutrisi yang seimbang, yang terdiri atas karbohidrat, protein, dan lemak dalam proporsi yang tepat,” paparnya.
Ia menambahkan bahwa penyusunan menu makanan harus mempertimbangkan berbagai komponen tersebut agar kebutuhan energi siswa tetap terpenuhi. Dalam praktiknya, menu MBG idealnya terdiri dari sumber karbohidrat seperti nasi, sumber protein baik nabati maupun hewani, serta sayur dan buah sebagai pelengkap gizi. “Kalau satu kali makan harus memenuhi sekitar 500 kalori, komposisinya harus mencakup karbohidrat, protein, dan lemak dalam jumlah yang cukup. Padahal biaya satu paket juga harus mencakup nasi, lauk protein, sayur, dan buah,” katanya.
Kendati demikian, Sri Raharjo menjelaskan bahwa sumber protein hewani seperti telur, ayam, atau ikan umumnya memiliki harga yang lebih mahal dibandingkan protein nabati. Oleh karena itu, penyusunan menu harus dilakukan dengan perencanaan yang sangat cermat agar kebutuhan gizi siswa tetap dapat terpenuhi meskipun anggaran yang tersedia terbatas.
Ia juga menelaah perubahan format menu yang terjadi selama bulan Ramadhan. Dalam periode tersebut, makanan yang dimasak pada pagi atau siang hari biasanya baru dikonsumsi oleh siswa saat waktu berbuka puasa. Situasi ini membuat jenis makanan yang dipilih harus mempertimbangkan daya tahan makanan serta aspek keamanan pangan. Menurut Sri Raharjo, makanan yang disiapkan dalam kondisi tersebut harus dirancang agar tetap aman dikonsumsi beberapa jam setelah dimasak. “Karena makanan dimasak pagi atau siang tetapi dimakan malam, maka harus dipilih makanan yang relatif aman sampai waktu berbuka, biasanya berupa olahan yang lebih kering serta buah utuh,” ujarnya.
Namun, ia menaksir bahwa perubahan bentuk menu tersebut juga berpotensi memengaruhi kandungan gizi yang diterima siswa. Dalam beberapa kasus, menu yang disederhanakan untuk menyesuaikan kondisi distribusi dapat membuat komposisi kalori dan nutrisi menjadi kurang optimal. Kondisi ini, imbuh Sri Raharjo, dapat menjadi salah satu alasan munculnya keluhan dari orang tua siswa yang menilai paket makanan yang diterima anak-anak mereka kurang memenuhi kebutuhan nutrisi.
Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya evaluasi berkelanjutan terhadap pelaksanaan program MBG agar tujuan utama program, yakni meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, dapat tercapai secara optimal. Sebagai bagian dari evaluasi pelaksanaan program, Sri Raharjo juga menilai bahwa mekanisme penyediaan makanan melalui dapur produksi berskala besar masih menyisakan sejumlah tantangan, terutama dalam hal pengawasan kualitas dan keamanan pangan. Produksi makanan dalam jumlah sangat besar setiap hari membutuhkan manajemen dapur yang ketat serta tenaga kerja yang berpengalaman agar kualitas makanan tetap terjaga secara konsisten.
Ia menyarankan pendekatan lain dapat dipertimbangkan untuk membuat pelaksanaan program lebih terkendali, salah satunya dengan memanfaatkan kantin sekolah sebagai basis penyediaan makanan bagi siswa. “Pertama, sebaiknya penyelenggaraan MBG itu berprinsip pada kantin sekolah. Tentang budgetnya Rp10.000 tetap bisa berjalan, tetapi standar gizi minimum diharapkan tetap tercapai,” ujarnya.
Pandangan Sri, sistem tersebut memungkinkan makanan diolah langsung di lingkungan sekolah sehingga proses produksi dan distribusi menjadi lebih sederhana sekaligus lebih mudah diawasi karena pegawai dapurnya juga tidak banyak. “Memang tetap membutuhkan tenaga kerja, tetapi tidak sebanyak dapur SPPG yang harus memasak dalam jumlah sangat besar,” katanya.
Selain itu, ia menilai bahwa aspek keamanan pangan juga dapat lebih terjaga karena makanan diproduksi dan didistribusikan di tempat yang sama. “Kalau diolah dan dibagikan di sekolah, risikonya bisa lebih kecil dan semuanya lebih manageable,” pungkasnya.
Penulis : Zabrina Kumara
Editor : Gusti Grehenson
Foto : Dinkes Bengkalis