Mudik atau pulang ke kampung halaman telah menjadi tradisi menjelang lebaran Idul Fitri. Tradisi inipun ditangkap baik oleh pemerintah maupun pihak swasta dengan menyelenggarakan program mudik gratis. Program ini dinilai bisa membantu masyarakat yang ingin pulang kampung dengan aman dan nyaman, program ini diharapkan memberikan manfaat sosial bagi masyarakat kekompok rentan yang betul-betul membutuhkan.
Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), Hengki Purwoto, S.E., M.A mengatakan total perjalanan mudik secara nasional mencapai sekitar 144 juta pergerakan. Meski secara kapasitas program mudik gratis sangat kecil dibandingkan total pergerakan pemudik nasional, namun diakui tetap memberi manfaat. Ia menyebut fokus pergerakan pemudik terbesar ada di Pulau Jawa, yakni sekitar 70–80 juta pergerakan sementara kapasitas mudik gratis dari Jabodetabek ke Jawa dan Sumatera hanya sekitar 15 ribu orang atau sekitar 0,01 persen. “Jadi secara proporsi memang sangat kecil,” ungkapnya, di FEB UGM, Senin (9/3).
Hengki menjelaskan secara proporsi sekitar 50 persen arus mudik dari Jabodetabek ke wilayah timur Jawa seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, Bali dan Nusa Tenggara, dan sebagian kecil lainya arus mudik dari Jabodetabek ke wilayah Sumatra dan beberapa terjadi regional di Kalimantan dan Sulawesi. Program mudik gratis umumnya difasilitasi untuk rute Jabodetabek menuju Jawa dan sebagian Sumatra menggunakan moda bus serta truk pengangkut sepeda motor roda dua. “Peran program mudik gratis ini memang tidak terlalu besar namun isu mudik gratis menjadi penting karena tingginya risiko kecelakaan di jalur Jabodetabek ke Jawa,” ucap pria yang aktif melakukan penelitian di bidang kebijakan infrastruktur khususnya transportasi ini.
Dalam pandangan Hengki program mudik gratis menyasar kelompok masyarakat berdaya beli rendah, seperti buruh pabrik atau pelaku UMKM yang biasanya mudik menggunakan sepeda motor untuk mudik jarak jauh. Menurutnya, melalui program ini kelompok tersebut dapat mudik menggunakan bus untuk menekan risiko kecelakaan.
Apakah program telah lama berjalan ini efisien? Menurut Hengki penghitungan efisiensi dapat dilakukan melalui perbandingan antara manfaat sosial dan biaya sosial. Bagaimanapun, katanya, manfaat program mudik gratis mengatasi eksternalitas negatif seperti kecelakaan lalu lintas, kemacetan, hingga tekanan berlebih pada infrastruktur jalan, jembatan, dan terminal. Penghitungannya apakah program ini efisien atau tidak dapat dilakukan dengan membandingkan antara biaya penyelenggara mudik gratis dengan biaya kesehatan dan kerusakan infrastruktur.
Dalam penjelasannya, ia mengatakan jika terjadi pengurangan angka kecelakaan maupun fatalitas serta pengurangan kerusakan infrastruktur maka hal itu bisa dikonversi secara ekonomi. Jika nilai manfaat sosial bisa lebih besar daripada biaya penyelenggaraan mudik gratis yang sekitar Rp 2 miliar, maka itu artinya meskipun secara kuantitatif kecil, program ini berpotensi efisien karena manfaat sosialnya melampaui biaya fiskal yang dikeluarkan.
Hengki menilai, program mudik gratis merupakan salah satu bentuk intervensi yang relatif lebih tepat dibandingkan pembatasan tarif secara ketat yang bisa merugikan operator transportasi. “Dengan kata lain, pemerintah tetap menjaga keberlanjutan usaha transportasi namun sekaligus melindungi kelompok rentan,” ujarnya.
Sebagai rekomendasi kebijakan, iapun memandang perlu pengelolaan mudik harus menjadi bagian dari manajemen transportasi regional yang berkelanjutan. Dalam jangka pendek pemerintah bisa melakukan intervensi pembatasan tarif, dan bisa melakukan pengaturan periode libur agar tidak terlalu pendek. Hal ini sebagai upaya untuk mengurangi penumpukan arus mudik lebaran.
Kebijakan untuk jangka menengah pemerintah perlu melakukan penguatan fasilitas antar moda transportasi, diantaranya pengembangan integrated ticketing antar moda transportasi. Sementara dalam jangka panjang, pemerintah perlu melakukan perbaikan yang lebih massif dengan mulai melakukan peningkatan kapasitas armada transportasi, menciptakan iklim industri transportasi yang menarik bagi pelaku usaha, memperkuat infrastruktur hingga mengembangkan bisnis penunjang seperti perusahaan ticketing dan asuransi. “Bagaimanapun transportasi umum harus menjadi andalan. Karena itu, perencanaan layanan harus mencakup peningkatan kualitas dan kuantitas yang dilakukan secara simultan agar setiap tahun kita tidak menghadapi beban fiskal berulang dengan pola yang sama,” pungkasnya.
Reportase : Kurnia Ekaptiningrum/ Humas FEB UGM
Penulis : Agung Nugroho
Foto : Antara dan Dok. FEB UGM