Program transmigrasi telah memainkan peran penting dalam pembangunan nasional Indonesia, khususnya dalam upaya pemerataan persebaran penduduk dan pemanfaatan wilayah-wilayah yang kurang berkembang. Meski begitu, banyak kawasan transmigrasi masih menghadapi tantangan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi. Mereka masih menghadapi sejumlah persoalan seperti konflik sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kawasan transmigrasi di Distrik Muting, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan merupakan salah satu kawasan transmigrasi strategis nasional yang memiliki peran penting dalam pengembangan wilayah perbatasan timur Indonesia. Luas kawasan ini tercatat sekitar 78.200 hektar, mencakup sejumlah satuan pemukiman (SP) dan desa yang tersebar di tiga distrik (kecamatan). Berdasarkan data teknis, luasan APL mencapai ± 59.110 hektar dan HPK ± 9.307 hektar, sehingga total areal kerja kawasan transmigrasi mendekati 68.417 hektar, sejalan dengan data resmi nasional. Untuk mencapai kesejahteraan yang diharapkan masyarakt, Tim Ekspedisi Patriot (TEP) Output 1 UGM melakukan sejumlah kajian di kawasan ini. Bahkan sejumlah temuan penting dalam kajian, mereka paparkan dalam penyelanggaraan Focus Group Discussion (FGD) belum lama ini di Distrik Muting dan Ulilin, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. FGD menghadirkan Narasumber Doddy Aditya Iskandar, S.T., MCP, Ph.D selaku pakar pengembangan wilayah dan dosen Universitas Gadjah Mada (UGM).
Dalam FGD yang mengusung topik Penyusunan Rekomendasi Evaluasi Kawasan Transmigrasi pada Kawasan Transmigrasi Muting, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, Doddy Aditya mengatakan untuk memperkuat keberlanjutan pembangunan kawasan Muting diperlukan beberapa langkah strategis diantaranya penguatan dialog sosial dan kelembagaan lokal antara transmigran dan masyarakat adat sebagai fondasi integrasi sosial budaya, serta diperlukan skema pengakuan dan perlindungan tanah ulayat, dengan pendekatan kolaboratif agar lahan transmigrasi dan lahan adat dapat dimanfaatkan secara berkeadilan.
Agar masyarakat mencapai taraf hidup sejahtera, menurutnya, sangat perlu dilakukan pemberdayaan masyarakat adat melalui transfer teknologi pertanian, penguatan koperasi kampung, dan akses modal setara, dan juga dilakukan pembangunan infrastruktur konektivitas untuk memperkuat pasar dan mempercepat arus barang serta hasil produksi. Menurut Doddy adaptasi program transmigrasi dengan kearifan lokal Papua perlu mendapat perhatian baik dalam perumahan, pola tanam, maupun tata kelola sumber daya alam. “Hilirisasi dan pengembangan rantai pasok lokal perlu menjadi target pembangunan, agar kawasan ini tidak hanya menjadi sentra produksi mentah, tapi juga basis ekonomi masyarakat setempat,” ungkapnya, Kamis (18/12).
Tim Ekspedisi Patriot (TEP) Output 1 UGM di kawasan transmigrasi Muting, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan beranggotakan Jan Prabowo Harmanto, S.Si. M.Sc (Ketua), Dwi Okti Bastiani S.T, Wahyu Fitri Yulianto, S.Fil, Dika Kurniawan dan Harits Nuraga Padika. Tim inipun berkolaborasi dengan TEP Output 2 dan 4 UGM.
Jan Prabowo Harmanto menyatakan Tim Ekspedisi Patriot (TEP) Output 1 UGM berkegiatan di kawasan transmigrasi Muting untuk mengevaluasi kondisi kawasan serta menggali pandangan, pengalaman, dan aspirasi masyarakat guna merumuskan solusi bersama dalam pengembangan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan dan inklusif. Sejumlah temuan penting adanya harapan besar terwujudnya pembangunan fasilitas pendidikan tinggi atau sekolah keterampilan di Muting. Keberadaan lembaga pendidikan tinggi kejuruan atau sekolah keterampilan, disebutnya akan menjadi motor penggerak peningkatan kapasitas sumber daya manusia lokal, khususnya generasi muda. “Dengan adanya akses pendidikan lanjutan di wilayah sendiri, masyarakat berharap dapat memperoleh keterampilan yang relevan dengan potensi wilayah, seperti pertanian modern, peternakan, pengolahan hasil, serta kewirausahaan. Hal ini tentu sangat penting untuk memperkuat kemandirian masyarakat Muting dan mempercepat proses transformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru,” ujarnya.
Menurut Jan Prabowo, keterbatasan sarana dan prasarana infrastruktur menjadi kendala utama mobilitas masyarakat dan kegiatan ekonomi lokal. Jalan penghubung antar kampung yang rusak atau belum terbangun, serta akses transportasi yang terbatas antar distrik dinilai menghambat kelancaran distribusi hasil pertanian dan pelayanan publik. “Kita pun paham apa yang menjadi keinginan masyarakat. Masyarakat secara tegas menyampaikan harapannya agar pemerintah memberikan prioritas pada peningkatan infrastruktur konektivitas yang dapat mendukung aktivitas ekonomi dan sosial secara lebih luas,” paparnya.
Selain infrastruktur dasar, tim juga mendapati temuan soal keterbatasan sarana penunjang kegiatan produksi, seperti peralatan pasca panen, fasilitas penyimpanan hasil pertanian, serta sarana transportasi hasil produksi ke pusat pasar. Minimnya fasilitas ini dinilai menghambat upaya masyarakat untuk mengembangkan kegiatan ekonomi produktif secara berkelanjutan. Di sisi lain, masyarakat juga menekankan pentingnya peningkatan layanan dasar, terutama akses terhadap fasilitas kesehatan dan pendidikan yang memadai. Bahkan tidak sedikit kampung yang belum memiliki fasilitas kesehatan yang representatif.
Kegiatan Tim Ekspedisi Patriot masih berlangsung hingga awal Desember 2025. Dalam rentang waktu tersebut, sebanyak 4 anggota tim tinggal di lokasi untuk melakukan identifikasi dan pengamatan lapangan maupun pengumpulan data sekunder di Dinas terkait, untuk selanjutnya disusun analisis dan rekomendasi. Harapannya, hasil kegiatan inipun dapat memberikan input yang bermanfaat bagi Kementerian Transmigrasi maupun kementerian terkait untuk menyusun program yang diperlukan.
Penulis : Agung Nugroho