Tragedi longsornya gunungan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang kembali menyoroti rapuhnya sistem pengelolaan sampah di Indonesia. Peristiwa yang menelan 7 korban jiwa pada 8 Maret silam menunjukkan bahwa persoalan sampah tidak lagi sekedar isu lingkungan, tetapi menyangkut keselamatan manusia. Penumpukan sampah dalam skala besar di tempat pembuangan akhir menyimpan resiko tinggi apabila tidak dikelola dengan sistem yang memadai. Kondisi ini mendorong berbagai pihak kembali menyoroti perlunya perubahan pendekatan dalam menangani sampah perkotaan.
Menanggapi peristiwa tersebut, Guru Besar Program Studi Teknik Kimia Universitas Gadjah Mada sekaligus pemerhati lingkungan, Prof. Ir. Wiratni, S.T., M.T., Ph.D., IPM menilai akar persoalan terletak pada cara pandang terhadap pengelolaan sampah. Menurutnya, praktik yang berjalan selama ini masih berorientasi pada pembuangan sampah, bukan pengolahan. Akibatnya, volume sampah terus menumpuk di tempat pembuangan akhir tanpa melalui proses pengurangan yang memadai. Padahal sistem pengelolaan ideal menuntut upaya pengurangan di hulu serta pengolahan yang tepat di hilir. “Akar permasalahannya itu sebetulnya karena pengelolaan sampah masih dianggap pembuangan, bukan upaya pengolahan,” ujarnya, Kamis (12/3).
Lebih lanjut, Wiratni menjelaskan bahwa praktik landfill sebenarnya masih memiliki peran dalam sistem pengelolaan sampah modern. Namun, landfill seharusnya menjadi tahap terakhir setelah berbagai proses pengolahan dilakukan. Pengolahan dapat dimulai dari pemilahan sampah di sumber, composting untuk sampah organik, hingga proses termal bagi material anorganik. Dengan sistem tersebut hanya sebagian kecil residu yang akhirnya masuk ke landfill. “Dalam pengelolaan sampah yang ideal, landfill memang masih diperlukan tapi hanya sebagai tahapan terakhir dalam sistem pengolahan sampah,” jelasnya.
Menurut Guru Besar bidang Bioproses ini, praktik yang terjadi di banyak tempat pembuangan akhir di Indonesia masih jauh dari standar pengelolaan yang semestinya. Penimbunan sampah sering dilakukan tanpa memperhatikan kaidah desain landfill yang aman. Padahal pengelolaan landfill memerlukan pengaturan kemiringan lereng, batas ketinggian tumpukan, serta sistem pengelolaan air lindi yang baik. Tanpa pengelolaan tersebut, resiko longsor dan pencemaran lingkungan semakin besar. “Yang terjadi di Indonesia justru landfill itu hanya dimanfaatkan untuk menumpuk sampah tanpa memerhatikan standard yang seharusnya,” tutur Wiratni.
Wiratni lalu menyayangkan banyak pihak yang menilai persoalan sampah sering kali dipersepsikan sebagai masalah teknologi semata. Padahal jika dirunut, akar persoalan justru berkaitan dengan perilaku masyarakat dalam menghasilkan dan mengelola sampah. Karena itu, pendekatan sosial dan humaniora menjadi faktor penting dalam mencari solusi yang efektif. Setiap wilayah memiliki kondisi sosial ekonomi yang berbeda sehingga pendekatan teknologi perlu disesuaikan dengan konteks masyarakatnya. “Masalah sampah ini menjadi berlarut-larut, ya karena perilaku masyarakat yang belum mau berubah,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa penerapan teknologi pengolahan sampah sering terhambat karena tidak didukung rekayasa sosial yang memadai. Tanpa perubahan perilaku dan sistem pengelolaan yang tepat, teknologi yang tersedia sulit memberikan dampak nyata. Hal ini menjelaskan mengapa berbagai teknologi pengolahan sampah belum sepenuhnya berhasil diterapkan di banyak daerah. Menurutnya integrasi antara teknologi dan rekayasa sosial menjadi kunci keberhasilan pengelolaan sampah.
Wiratni menekankan, dalam konteks pencegahan bencana serupa di masa depan, perguruan tinggi memiliki peran penting sebagai ruang uji coba berbagai inovasi. Kampus dapat menjadi laboratorium hidup yang mengintegrasikan pengembangan teknologi dengan pendekatan sosial. Hasil pengujian tersebut kemudian dapat menjadi dasar rekomendasi kebijakan bagi pemerintah. Pendekatan tersebut ia yakini memungkinkan solusi yang dihasilkan lebih kontekstual dan mudah diterapkan. “Sebagai contoh, UGM mengembangkan model pengelolaan sampah berbasis komunitas di Pusat Inovasi Agroteknologi (PIAT),” jelasnya.
Berlokasi di Berbah, Sleman, PIAT mengolah sekitar 8 hingga 10 ton sampah yang berasal dari kampus dan kawasan pemukiman sekitarnya. Sistem yang dibangun di fasilitas tersebut memadukan pengolahan sampah dengan pendekatan sosial untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat. Menurut Wiratni, pendekatan skala mikro seperti ini dapat mengurangi ketergantungan pada landfill besar. “Di PIAT kami membangun ekosistem pengolahan sampah yang terintegrasi dengan berbagai pemanfaatan produk hasil olahan,” katanya.
Sebagai bagian dari pengembangan sistem tersebut, UGM membangun ekosistem pengelolaan sampah yang terintegrasi di lingkungan kampus. Teknologi timbangan berbasis Internet of Things digunakan untuk memantau timbulan sampah sekaligus memotret perilaku warga kampus dalam menghasilkan sampah. Produk hasil pengolahan seperti kompos, maggot, dan material bangunan kemudian dihubungkan dengan berbagai inovasi lain di lingkungan kampus sehingga memiliki nilai guna. Menurut Wiratni, pendekatan ini menjadi wahana pembelajaran bagi masyarakat dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan. “Secara keseluruhan yang dibangun UGM bukan sekadar teknologi pengolahan sampah, tetapi ekosistem ekonomi sirkuler yang menjadi showcase kontribusi seluruh bidang kepakaran di UGM,” pungkasnya.
Penulis: Triya Andriyani
Foto: Antara dan Dok. Humas UGM