Pusat Kajian Sistem Informasi (PKSI) Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) Republik Indonesia memberikan Penganugerahan Gadjah Mada Digital Transformation Governance Index (GM-DTGI) Tahun 2025 untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pemberian penghargaan diserahkan di sela kegiatan Seminar Nasional “Mengoptimalkan Big Data dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Untuk Mendukung Akselerasi Transformasi Digital”, Kamis (18/9) di Auditorium MM FEB UGM.
Prof. Syaiful Ali, MIS., Ph.D., Ak., CA., selaku Ketua Tim Peneliti GM-DTGI, menjelaskan bahwa tahun ini, GM-DTGI melakukan penilaian terhadap 508 kabupaten/kota, dengan indeks yang mengacu pada tujuh pilar utama berbasis praktik global terbaik. Pilar tersebut meliputi aspek teknologi, manusia, proses, data, organisasi, hingga keamanan. “Adapun data penilaian bersumber dari situs resmi pemerintah daerah, konfirmasi langsung dengan pemerintah kabupaten/kota, serta referensi kredibel lainnya,” katanya.
Untuk kategori Tata Kelola Transformasi Digital Terbaik di tingkat provinsi, penghargaan diberikan kepada sejumlah daerah, di antaranya Kabupaten Tangerang (Banten), Kabupaten Gorontalo (Gorontalo), Kabupaten Katingan (Kalimantan Tengah), Kabupaten Nunukan (Kalimantan Utara), Kota Batam (Kepulauan Riau), Kabupaten Lampung Tengah (Lampung), Kabupaten Lombok Barat (Nusa Tenggara Barat), Kabupaten Raja Ampat (Papua Barat Daya), Kabupaten Mimika (Papua Tengah), Kabupaten Banggai (Sulawesi Tengah), Kabupaten Ogan Komering Ilir (Sumatera Selatan), dan Kota Medan (Sumatera Utara).
Selanjutnya kategori Pemerintah Kabupaten Terbaik se-Indonesia, posisi pertama diraih Kabupaten Banyuwangi, disusul Kabupaten Sukoharjo di peringkat kedua, Kabupaten Sleman di peringkat keempat, serta Kabupaten Sidoarjo, Sragen, dan Bantul di peringkat kelima. Kabupaten Sumedang menempati peringkat ketujuh, Kabupaten Bogor di peringkat kedelapan, sementara Kabupaten Penajam Paser Utara (Kalimantan Timur) melengkapi daftar sepuluh besar.
Adapun untuk kategori Pemerintah Kota Terbaik se-Indonesia, Kota Semarang berhasil meraih posisi pertama, diikuti Kota Bandung di peringkat kedua, Kota Surabaya di peringkat ketiga, Kota Yogyakarta di peringkat keempat, Kota Pekalongan di peringkat kelima, serta Kota Makassar di peringkat keenam. Kota Depok menempati peringkat kesembilan, Kota Singkawang di peringkat kesepuluh, sementara sejumlah kota lainnya turut melengkapi daftar 10 besar.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Nezar Patria, S.Fil., M.Sc., M.B.A., menyampaikan ucapan selamat kepada pemerintah daerah yang berhasil mendapatkan penghargaan untuk tata kelola transformasi digital. Ia menyoroti pentingnya big data bagi tata kelola pemerintahan. Menurutnya, hal ini menawarkan akurasi dan kecepatan dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kebijakan publik dapat lebih tepat sasaran. “Selain itu, penggunaan data terbuka juga diyakini mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” jelasnya.
Nezar memaparkan bahwa pemerintah mencatat saat ini konektivitas internet telah menjangkau 97 persen wilayah berpenduduk, dengan penetrasi internet mencapai 80 persen atau sekitar 222 juta jiwa. Hal tersebut menunjukkan bahwa kondisi ini membuat aktivitas digital masyarakat semakin masif dan menghasilkan data dalam jumlah melimpah.
Kendati demikian, ia menegaskan di balik peluang tersebut masih terdapat sejumlah tantangan, terutama terkait kualitas data, kecepatan layanan internet, serta tata kelola. Selain itu, lemahnya disiplin dalam manajemen data, hingga ancaman kebocoran informasi akibat lemahnya keamanan siber menjadi persoalan serius yang harus diatasi.“Kesalahan membaca data dapat memengaruhi kebijakan yang diambil. Karena itu, inisiatif Satu Data Indonesia menjadi penting untuk menjamin kualitas data, dan integrasi data dari pusat hingga daerah,” ungkap Nezar.
Untuk mengoptimalkan pengelolaan big data, pemerintah menekankan dua strategi utama. Pertama, Public-Private Partnership (PPP), sektor publik bekerja sama dengan pihak swasta dalam pemanfaatan big data dengan menjunjung tinggi prinsip kepercayaan dan tata kelola yang kuat. Kedua, Citizen Generated Data, yaitu pengumpulan data melalui jaringan yang luas dan terbuka guna menjawab langsung kebutuhan publik.
Nezar menekankan prinsip keamanan dan perlindungan data pribadi menjadi prioritas utama, mengingat sejumlah kasus kebocoran data nasional pernah terjadi akibat lemahnya standar keamanan di tingkat daerah. “Bisa dibaca dari Perpres Satu Data, Perpres soal SPBE, UU ITE, UU Perlindungan Data Pribadi, yang terbaru ada akselerasi transformasi digital, sampai juga pembentukan komite digital untuk mempercepat program-program strategis nasional lewat adopsi teknologi digital di sektor pemerintahan,” lengkap Nezar.
Salah satu contoh sukses pemanfaatan big data datang dari Kabupaten Sumedang yang berhasil menurunkan angka stunting melalui pemantauan digital sejak masa kehamilan hingga asupan gizi anak. “Inovasi ini menjadi bukti bahwa data yang dikelola dengan baik dapat menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran,” katanya.
Nezar menilai transformasi digital yang dijalankan selama lebih dari satu dekade masih menghadapi banyak tantangan. Sehingga demikian, ia memberikan apresiasi tinggi kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UGM atas inisiatifnya mengembangkan Digital Transformation Governance Index serta menghadirkan penghargaan bagi kota maupun kabupaten yang mampu menghadirkan inovasi pada tujuh pilar transformasi digital.
Penulis : Hanifah
Editor : Gusti Grehenson
Foto : Jesi