Universitas Gadjah Mada (UGM) menjalin kerja sama strategis dengan Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia guna memperkuat upaya pemberdayaan dan pembangunan kawasan transmigrasi. Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang berlangsung pada Rabu (14/5) di Kampus MM UGM Jakarta. Penandatanganan ini menjadi bagian dari upaya UGM untuk memperluas kontribusinya dalam pembangunan nasional. Acara berlangsung dalam suasana penuh semangat kolaboratif antara akademisi dan pemangku kebijakan.
MoU antar kedua instansi ditandatangani langsung oleh Rektor UGM, Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed., Sp.OG(K)., Ph.D., dan Sekretaris Jenderal Kementerian Transmigrasi RI, Danton Ginting Munthe. Pada kesempatan tersebut, Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara turut hadir dan menyaksikan penandatanganan sebagai bentuk dukungan atas sinergi antara dunia pendidikan tinggi dan pemerintah. Kerja sama ini menjadi tonggak penting dalam membangun jejaring lintas sektor untuk pembangunan berbasis pengetahuan. Pemerintah dan UGM sepakat untuk memperkuat kolaborasi yang berorientasi pada solusi konkret di lapangan.
Dalam sambutannya, Rektor UGM menyampaikan pentingnya kemitraan strategis dalam pembangunan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan. Rektor berujar sinergi dengan kementerian merupakan bagian dari misi UGM untuk hadir di tengah masyarakat. Dengan pendekatan ini, hasil-hasil riset diharapkan bisa langsung memberikan manfaat nyata.“UGM memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk turut serta dalam pembangunan bangsa, khususnya melalui kontribusi keilmuan yang dapat diterapkan secara langsung di tengah masyarakat. Kerja sama ini menjadi wujud nyata komitmen kami untuk membangun kawasan transmigrasi secara partisipatif dan berbasis riset,” ujarnya.
Selain penandatanganan MoU, dilakukan pula penandatanganan dua PKS yang mempertegas implementasi kerja sama di tingkat teknis. PKS pertama ditandatangani antara Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi (PEMT) dengan UGM, yang diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Alumni, Dr. Arie Sujito, S.Sos., M.Si. Fokus kerja sama ini terletak pada pengembangan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi secara berkelanjutan. Upaya ini juga mencerminkan komitmen UGM dalam mendorong kemandirian ekonomi komunitas di daerah. Berbagai program pemberdayaan akan dirancang agar sesuai dengan potensi dan kebutuhan masing-masing kawasan.
“UGM berkomitmen untuk hadir tidak hanya sebagai institusi akademik, tetapi juga sebagai mitra aktif pemerintah dalam mendorong transformasi sosial dan ekonomi masyarakat. Melalui pendekatan pemberdayaan yang kolaboratif dan berbasis kebutuhan riil, kita ingin menjadikan kawasan transmigrasi sebagai ruang tumbuhnya kemandirian dan inovasi masyarakat,” ungkap Dr. Arie Sujito. Ia menekankan pentingnya kepekaan sosial dalam merancang program pengabdian di kawasan transmigrasi. Hal ini dinilai penting agar kebijakan yang dibuat tidak hanya bersifat top-down, tetapi juga mengakar dari kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, PKS kedua ditandatangani antara Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PPKT) dan UGM, yang diwakili oleh Direktur Pengabdian kepada Masyarakat, Dr. Rustamadji, S.IP., M.Si. Kerja sama ini diarahkan pada pengembangan kawasan transmigrasi secara terpadu melalui model pengabdian dan pendampingan berbasis riset dan inovasi. Program yang akan dijalankan mencakup pelatihan, riset terapan, dan pendampingan langsung oleh tim UGM. Dengan dukungan lintas keilmuan, UGM berharap dapat mendorong percepatan transformasi kawasan transmigrasi menjadi wilayah yang produktif dan layak huni.
Melalui kolaborasi ini, UGM memperkuat perannya sebagai universitas kerakyatan yang berkontribusi nyata terhadap persoalan bangsa. Kerja sama ini diharapkan menjadi contoh sinergi antara dunia pendidikan dan pemerintah dalam menjawab tantangan pembangunan secara bersama yang tidak hanya menghasilkan kebijakan berbasis data, tetapi juga aksi nyata di lapangan. UGM percaya bahwa perubahan sosial dimulai dari kerja bersama yang terencana dan berkelanjutan.
Penulis : Triya Andriyani
Foto : Dokumentasi MM UGM Jakarta