Indonesia saat ini tengah menghadapi persoalan terkait pengelolaan sampah dan limbah, pertumbuhan urbanisasi yang begitu cepat, tantangan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan kontribusi pada mitigasi perubahan iklim global. Oleh karena itu, UGM mendorong pengembangan ekonomi sirkular melalui akselerasi pengarusutamaan ekonomi sirkular pada level pemerintah, komunitas, aktor privat, serta masyarakat dengan menitikberatkan pada kolaborasi. Hal itu mengemuka dalam Lokakarya yang bertajuk “Mainstreaming Circular Economy for Transformative and Sustainable Change” yang berlangsung di auditorium FISIPOL UGM, Senin (6/5).
Lokakarya yang diselenggarakan oleh Institute of International Studies Universitas Gadjah Mada (IIS UGM) bekerja sama dengan BAPPENAS melalui Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, UN-PAGE/UNDP Indonesia, menghadirkan beberapa orang pembicara diantaranya Dosen Politik dan Pemerintahan Dr. Wawan Mas’udi, Peneliti IIS UGM, Dr. Luqman Nul Hakim. Selanjutnya, Programme Manager, Environment & Climate Change, the EU Delegation to Indonesia and Brunei Darussalam, Novita Sari, M.Sc., dan Head of Environment Unit di UNDP Country Office Indonesia, Dr. Aretha Aprilia.
Wawan Mas’udi mengatakan pengarusutamaan ekonomi sirkular sangat diperlukan di tengah isu adaptasi perubahan iklim melalui langkah nyata di lapangan. Upaya untuk mendorong konsep ekonomi sirkular bisa dimulai pada tingkat pemerintah, komunitas, aktor privat, serta masyarakat dengan menitikberatkan kolaborasi sebagai kunci dalam pengembangan ekonomi sirkular. Bahkan bisa dimulai dari lingkup kecil di kehidupan sehari-hari bagi setiap warga masyarakat. “Langkah-langkah adaptasi perubahan iklim tidak bisa dimulai dari diskursus besar. Namun, harus kita mulai dari langkah-langkah yang paling dekat dan paling terjangkau,” ujar Dr. Wawan Mas’udi.
Dr. Aretha Aprilia menekankan pentingnya urgensi kolaborasi lintas sektor dalam menerapkan konsep ekonomi sirkular. Menurutnya, penerapan kebijakan ekonomi sirkular membutuhkan kerjasama antar-aktor dan inisiatif personal untuk mendorong tindakan yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. “Diperlukan ruang dialog dalam mendorong kolaborasi implementasi ekonomi sirkular di Indonesia,” kata Novita.
Dosen Hubungan Internasional Fisipol UGM Suci Lestari Yuana, M.I.A., mengatakan pengembangan pengetahuan ekonomi sirkular di Indonesia sebaiknya disesuaikan dengan konteks kearifan masyarakat lokal. Menurutnya, tidak sepenuhnya setiap persoalan sosial dan lingkungan dapat diselesaikan dari ide-ide negara-negara maju. “Sangat dimungkinkan pengetahuan baru yang bersumber dari kebutuhan masyarakat lokal,” paparnya.
Penulis: Dita
Editor: Gusti Grehenson
Foto: Freepik