Komitmen pemerintah dalam menangani persoalan sampah nasional semakin ditegaskan melalui arahan Presiden kepada perguruan tinggi untuk mengembangkan teknologi pengolahan sampah yang aplikatif dan dapat diuji coba secara nyata. Kebijakan ini diperkuat dukungan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Prof. Brian Yuliarto, yang mendorong solusi berbasis riset. Dalam kunjungan ke Universitas Gadjah Mada beberapa waktu lalu, Menteri meninjau fasilitas pengolahan sampah di Pusat Inovasi Agroteknologi (PIAT) UGM. Apresiasi terhadap fasilitas tersebut menandakan kesiapan infrastruktur dan inovasi UGM untuk berkontribusi lebih luas. Momentum ini membuka ruang diskusi mengenai kesiapan kampus menjawab mandat nasional dalam pengelolaan sampah skala mikro.
Menanggapi hal itu, dosen Program Studi Teknik Kimia UGM sekaligus pemerhati lingkungan, Prof. Ir. Wiratni, S.T., M.T., Ph.D., IPM., menilai perguruan tinggi memiliki kapasitas teknologi yang memadai. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa teknologi bukan satu-satunya kunci penyelesaian persoalan sampah. Menurut Wiratni, pendekatan yang dibutuhkan adalah pengelolaan menyeluruh dari hulu hingga hilir. “Saya yakin UGM dan kampus-kampus lain punya berbagai teknologi unggulan untuk mengolah sampah, tetapi problem sampah di Indonesia memerlukan pengelolaan dari hulu sampai hilir dalam sebuah ekosistem yang kuat,” ujarnya, Rabu (25/2).
Dalam konteks tersebut, ia menjelaskan bahwa persoalan sampah memiliki dimensi sosial yang sangat kuat. Karena itu, pilihan teknologi tidak bisa diseragamkan untuk seluruh daerah. Setiap wilayah memiliki karakteristik berbeda yang memengaruhi strategi pengolahan. Wiratni mencontohkan perbedaan kebutuhan antara Kota Yogyakarta dan Kabupaten Gunungkidul dalam aspek ketersediaan lahan. “Sukses tidaknya teknologi yang dipilih sangat kontekstual dan memerlukan pemetaan sosial yang akurat,” jelasnya.
Berangkat dari pengalaman di lingkungan kampus yang mengelola sekitar delapan ton sampah per hari di UGM, Wiratni menyebut ada tiga teknologi yang sangat krusial memengaruhi keberhasilan ekosistem pengelolaan sampah. Pertama, data timbulan sampah menjadi fondasi penting dalam merancang kebijakan pengurangan. Untuk itu, kini UGM mengembangkan timbangan digital berbasis Internet of Things yang terpasang di berbagai unit kerja. Informasi tersebut ditampilkan melalui dashboard agar mudah dipantau dan dievaluasi. “Timbangan ini adalah cermin perilaku sivitas UGM yang menjadi dasar program menuju zero waste campus,” tutur Wiratni.
Kedua, setelah sistem pemantauan berjalan, langkah berikutnya adalah pengolahan material sesuai karakteristiknya. Wiratni menjelaskan sampah organik dapat diolah melalui teknologi komposting dan budidaya maggot dengan rekayasa percepatan proses. Ketiga, residu kemudian diproses melalui teknologi pelelehan dan karbonisasi menjadi bahan konstruksi seperti papan, genteng, dan konblok, serta karbon untuk campuran pupuk. Pilihan ini disesuaikan dengan volume sampah kampus yang belum memenuhi keekonomian skema waste-to-energy. “Konversi sampah menjadi solid carbon merupakan pilihan beremisi rendah yang selaras dengan misi gaya hidup rendah karbon,” paparnya.
Penguatan teknologi tersebut terpusat di PIAT UGM melalui Rumah Inovasi Daur Ulang (RINDU). Fasilitas itu kini bergerak dari tahap eksperimental menuju instalasi berskala penuh untuk mengolah seluruh sampah dari UGM. Saat memasuki skala aktual, perhitungan teknoekonomi menjadi perhatian utama. Selain menjalankan fungsi layanan pengolahan, RINDU dikembangkan sebagai laboratorium hidup bagi pembelajaran ekosistem sirkuler. “RINDU memang dibangun untuk diproyeksikan sebagai Living Laboratory dan Learning Center tempat komunitas dan pemerintah bersama-sama dengan UGM menginkubasi ide sebelum diadopsi lebih luas,” ucap Wiratni.
Transformasi menuju skala penuh tersebut menghadirkan tantangan besar dalam proses hilirisasi inovasi. Menurut Wiratni, kendala utama perguruan tinggi terletak pada kemitraan strategis yang belum sepenuhnya solid. Banyak inovasi lahir di kampus, namun kesiapan pasar dan dukungan kebijakan kerap belum sejalan sehingga implementasi berjalan lambat. Tanpa kolaborasi sejak tahap perancangan, teknologi berisiko berhenti sebagai prototipe laboratorium. “Hilirisasi tidak akan terjadi jika kita hanya sibuk menyempurnakan produk di laboratorium,” tegasnya.
Tantangan lain muncul pada aspek koordinasi antar inisiatif pengelolaan sampah yang sudah berkembang di berbagai tempat. Ia melihat banyak gerakan baik di kampus maupun komunitas, namun berjalan sendiri-sendiri dan belum terkonsentrasi. Kondisi ini membuat potensi duplikasi program dan pemborosan sumber daya sulit dihindari. Karena itu, kepemimpinan yang mampu mensinergikan kepakaran lintas bidang menjadi kebutuhan mendesak. “Leadership diperlukan untuk mengorkestrasi berbagai keunggulan agar sinergis,” kata Wiratni.
Sebagai respons atas berbagai tantangan tersebut, Wiratni berujar UGM mulai memperkuat pengembangan ekosistem secara lebih terstruktur. Upaya ini diperluas melalui dukungan hibah pemandatan Equity yang mendorong orkestrasi kepakaran lintas klaster. PIAT UGM menjadi lokus pengolahan sampah internal kampus, sementara Kelurahan Terban dipilih sebagai lokasi uji coba replikasi sistem di luar kampus. Data operasional riil terus dikumpulkan untuk menghitung biaya pengolahan per ton sampah berbasis timbangan IoT sekaligus menjadi dasar penyusunan kebijakan internal. “UGM membangun instalasi berkapasitas aktual dan mengumpulkan data operasional untuk memastikan kesiapan implementasi lebih luas,” pungkasnya.
Penulis: Triya Andriyani
Foto: Dok. Humas