YOGYAKARTA – Daerah kabupaten yang rawan bencana gempa bumi memiliki persentase penduduk miskin cukup besar dibandingkan dengan rata-rata provinsinya, seperti di Kabupaten Seimeuleu (26,45%), Aceh Barat (29,96%), dan Kota Sabang (25,72%). Contoh lain adalah Nias (25,19%), Nias Selatan (24,36%), dan Sibolga (17,67%). Berikutnya, Kepulauan Mentawai (22,86%), Padang Pariaman (14,15%), Bengkulu Selatan (27,53%), Lampung Barat (21,74%), dan Lampung Selatan (24,72%). Tingkat kemiskinan di atas rata-rata provinsinya juga terjadi di bagian selatan Pulau Jawa, meliputi Tasikmalaya (26,08%), Cilacap (21, 40%), dan Pacitan (21,17%).
Ketua Dewan Pertimbangan Presiden RI, Prof. Dr. Emil Salim, mengatakan kawasan daerah rawan gempa mengalami ketertinggalan dalam penurunan kemiskinan penduduknya. "Tantangan besar yang kita hadapi bersama adalah menaikkan kesejahteraan penduduk dan menurunkan tingkat kemiskinan penduduk di daerah-daerah yang rawan gempa," kata Emil Salim dalam pidato ilmiah yang disampaikan dalam Dies Natalis ke-65 Fakultas Teknik UGM, Kamis (17/2).
Untuk mengatasi persoalan kemiskinan di daerah yang rawan bencana ini, menurut Emil Salim, adalah dengan menerapkan ilmu tekno-sains dan ekonomi. Berdasarkan tantangan pembangunan yang dihadapi sekarang, pendekatan dan pola pikir ilmu ekonomi saja tidaklah cukup, tetapi menerapkan pola pembangunan berkelanjutan dengan membangun jejaring antara pelaku ekonomi, pelaku sosial, dan pelaku lingkungan. Interaksi dan interkoneksi antarketiga pelaku ini memungkinkan tumbuhnya pola pembangunan yang pro growth, pro job, pro poor dan pro environment. "Sesungguhnya ini sangat penting untuk membangun tatanan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang tangguh menghadapi perubahan dinamis," katanya.
Sementara itu, Dekan Fakultas Teknik, Dr. Tumiran, mengatakan dalam menanggapi situasi bencana dalam lima tahun terakhir, Fakultas Teknik (FT) UGM berperan aktif menyikapi berbagai kejadian bencana geologi, seperti gempa di Sumatera Barat, banjir bandang di Wasior, dan bencana erupsi Merapi. "Kejadian-kejadian bencana geologi ini, civitas akademika Fakultas Teknik telah mengambil peran strategisnya sesuai dengan kompetensi dan kepakaran yang dimilikinya," kata Tumiran dalam laporan tahunan Fakultas Teknik 2010.
Selama erupsi Merapi, FT UGM telah membantu melakukan survei lapangan dan kajian cepat (rapid assessment). Hasil kajian ini menjadi bahan masukan bagi tim pengambil keputusan darurat pada level manajemen di BNPB, BPTTK, Pemda DIY, Dinas PU-ESDM, Balai Besar Wilayah Opak Serayu Progo, Pemkot Yogyakarta, Pemda Magelang, dan kelompok LSM. Selain itu, FT UGM didukung para mahasiswa juga melakukan edukasi ancaman bencana lahar Merapi dan penanganannya pada kelompok-kelompok masyarakat di bantaran sungai serta mengembangkan Early Warning System (EWS) ancaman lahar melalui ‘SMS blasting’.
Tumiran menambahkan FT UGM bersama dengan Forum Pemerhati Code dan Internasional Organization for Migration (IOM) juga telah meluncurkan peta 1.000 ide untuk Code. Kegiatan ini untuk untuk mengetahui kondisi terkini Code pascaerupsi Merapi. Peta ini selanjutnya akan digunakan sebagai landasan dalam penyusunan rencana aksi dan mitigasi berbasis komunitas. (Humas UGM/Gusti Grehenson)