Universitas Gadjah Mada (melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) terus menunjukkan komitmennya sebagai kampus yang berdampak dengan menyelenggarakan bimbingan teknis (bimtek) pelaksanaan evaluasi dan monitoring (e-monev) keterbukaan informasi publik desa. Kegiatan ini menggandeng Komisi Informasi Daerah (KID) Daerah Istimewa Yogyakarta dan menyasar tiga kalurahan serta empat kapanewon/kemantren di DIY.
Dr. Andi Sandi Antonius Tabusassa Tonralipu, S.H., LL.M., selaku PPID utama UGM menyampaikan bahwa keterbukaan informasi bukan semata-mata kewajiban administratif, tetapi bagian dari budaya demokrasi yang harus ditanamkan hingga tingkat desa. “UGM sebagai institusi pendidikan ingin hadir langsung dalam proses transformasi desa menuju tata kelola yang transparan. Keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban legal, tapi landasan untuk membangun kepercayaan publik,” tegas Dr. Andi Sandi, Senin (16/6), di ruang multimedia Gedung Pusat UGM.
Seperti diketahui, Data dari Komisi Informasi Daerah DIY menunjukkan bahwa keterbukaan informasi publik di tingkat desa masih perlu mendapat perhatian serius. Dari seluruh desa atau kalurahan yang dievaluasi, hanya 1% yang berada dalam kategori informatif, sedangkan 42% masih tergolong tidak informatif.
Akhmad Nasir, Komisioner KID DIY. Ia menekankan pentingnya pemahaman regulasi dan penggunaan platform digital untuk mempermudah pelaporan keterbukaan informasi. “E-monev ini bukan kompetisi melainkan alat bantu untuk melihat sejauh mana desa sudah melakukan transparansi,” ujarnya.
Nurjayanto, S.T., Carik Kalurahan Srimulyo, sebagai perwakilan daerah yang berhasil meningkatkan sistem keterbukaan informasi publik. Pada 2023, Srimulyo berhasil menjadi salah satu dari sepuluh pemerintah desa yang memperoleh apresiasi nasional dalam Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Desa.
Menurut Nurjayanto, salah satu tantangan utama dalam mendorong keterbukaan informasi publik adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan teknologi. Untuk mengatasi hal ini, Srimulyo merekrut staf baru yang memiliki keahlian di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Dalam proses tersebut, Kalurahan Srimulyo mendapat dukungan dari Fakultas Psikologi UGM.“Kami dibantu oleh Fakultas Psikologi UGM dalam proses rekrutmen. Karena masa kerja staf yang panjang, maka sejak awal harus betul-betul selektif. Ini sangat membantu kami,” jelas Nurjayanto.
Melalui kegiatan ini, UGM tidak hanya hadir sebagai fasilitator, tetapi juga mitra strategis desa dalam membangun kapasitas. Pendekatan interdisipliner, keterlibatan fakultas, dan dukungan kelembagaan menjadi bagian dari strategi UGM dalam menciptakan perubahan nyata di tingkat akar rumput. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi titik tolak bagi kalurahan dan kapanewon di DIY untuk memperkuat keterbukaan informasi sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang inklusif, transparan, dan akuntabel.
Penulis : Rahma Khoirunnisa
Editor : Gusti Grehenson
Foto : Donnie