Sejarah pelaksanaan kebijakan kesehatan di Indonesia sebenarnya sangat menarik untuk diteliti. Berdasarkan pola perkembangan dalam pengambilan kebijakan kesehatan di Indonesia, selalu ada peran eksternal yang mempengaruhi seperti dari sisi politik, sistem pemerintahan, dan ancaman pandemi. Namun begitu, pola pengambilan kebijakan di masa lalu, masa kini maupun untuk masa depan sebaiknya selalu mengedepankan unsur pemerataan dan kesetaraan dalam pelayanan kesehatan.Hal itu mengemuka dalam The 10th International Conference on the History of Medicine in Southeast Asia yang berlangsung di Auditorium Gedung Soegondo Fakultas Ilmu Budaya, Rabu (25/6).
Dosen Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya (FIB) UGM, Dr. Abdul Wahid, menyebutkan ada empat periode yang menunjukan pola perubahan kebijakan kesehatan dari berbagai masa pemerintahan. Pada tahun 1999-2009 sebagai bentuk demokratisasi pemerintah memindahkan kewenangan pengelolaan daerah ke pemerintah daerah, termasuk sektor kesehatan. “Tantangannya di sini tentunya aspek finansial dan fiskal belum mumpuni,” ujar Wahid.
Jika menilik beberapa daerah tertinggal, aksesibilitas kesehatan masih membutuhkan perhatian. Adanya desentralisasi diharapkan mampu memberikan pelayanan publik secara merata. Namun implementasinya masih menghadapi banyak tantangan, terutama kurangnya pemahaman pemimpin daerah akan problematika kesehatan.
Kemudian pada tahun 2009-2019, menandai perkembangan awal Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Mulai ada pergeseran paradigma kesehatan nasional, di mana BPJS berperan memberikan jaminan kesehatan preventif secara berkeadilan dan non-diskriminatif. Sistem desentralisasi tentunya masih terus berlangsung, namun tantangan yang lebih besar ternyata muncul. Prosedur dan administrasi BPJS seringkali menghambat layanan kesehatan masyarakat, serta adanya perbedaan implementasi antar daerah. “Perkembangan paling menarik muncul ketika kita mengatasi pandemi Covid-19 lalu. Intervensi teknologi mulai dimanfaatkan untuk mengendalikan persebaran pandemi. Hasilnya juga cukup berhasil,” kata Wahid.
Wahid menyebutkan, Indonesia termasuk salah satu negara yang berhasil menekan kerugian akibat pandemi Covid-19. Langkah cepat dan tanggap terus dilakukan untuk menekan lonjakan kasus penularan virus. “Inisiasi vaksin pun berhasil diselenggarakan melalui kerja sama internasional,” paparnya.
Dosen Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK-KMK UGM, Prof. Laksono Trisnantoro, mengatakan selalu ada peran eksternal yang mempengaruhi kebijakan kesehatan nasional seperti politik, sistem pemerintahan, dan pandemi. Pada dasarnya kajian sejarah hadir sebagai bentuk evaluasi, pembelajaran, dan pertimbangan untuk kebijakan di masa depan. Namun perlu diingat bahwa pengaruh eksternal tersebut tidak boleh menghalau unsur pemerataan dan kesetaraan dalam layanan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah.
Penulis : Tasya
Editor : Gusti Grehenson