Dosen Departemen Ilmu Ekonomi FEB UGM, Akhmad Akbar Susamto, S.E., M.Phil., Ph.D., menyebutkan target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8 persen masih sulit dicapai dalam waktu dekat. Meski perekonomian nasional masih cukup resilien, menurutnya masih butuh waktu yang cukup untuk mewujudkan optimisme pemerintah mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional 8 persen. Namun melihat kondisi ekonomi sekarang ini, kebijakan ekonomi pemerintah dinilai masih menahan laju pertumbuhan sehingga belum mampu meningkat lebih cepat. “Kita semua tentu menginginkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Namun secara realistis, target 8% masih sangat jauh dari kondisi struktural ekonomi Indonesia saat ini,” ucapnya di Kampus UGM, Senin (2/3).
Akbar menjelaskan pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pernah dicapai oleh pemerintah, dan terjadi empat kali di sepanjang sejarah ekonomi Indonesia. Bahkan dalam 30 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi nasional belum pernah mencapai 7 persen. “Dalam 30 tahun terakhir, Indonesia tak pernah lagi mencapai pertumbuhan 7 persen atau lebih,” jelasnya.
Menakar proyeksi dari para ekonom lembaga internasional maupun nasional seperti IMF, Bank Dunia, ADB hingga lembaga riset domestik, Akbar menandaskan bila pertumbuhan ekonomi tahun 2026 masih berada di angka 5 persen. Seperti pernyataannya sebelumnya, meski perekonomian Indonesia masih cukup resilien, namun di sisi lain masih tertahan dan belum bisa tumbuh lebih cepat lagi. “Perekonomian Indonesia tahun 2026 diperkirakan tumbuh di angka normal 5 persen,” tuturnya.
Lebih lanjut Akbar menjelaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan investasi. Konsumsi rumah tangga diperkirakan akan tetap menjadi penyumbang utama pertumbuhan PDB menurut komponen pengeluaran. Meski cenderung fluktuatif, Investasi dinilainya juga memberikan kontribusi cukup besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. “Penurunan realisasi PMA terjadi pada banyak sektor, termasuk pertambangan, kimia, dan transportasi, yang sebelumnya menjadi penopang perkembangan investasi,” terangnya.
Sementara sektor perdagangan luar negeri diperkirakan tidak bisa menjadi mesin pertumbuhan tahun 2026. Nilai ekspor Indonesia, menurutnya, akan terus tertekan oleh kebijakan tarif resiprokal Amerika Serkat dan melemahnya beberapa harga komoditas penting. Sementara, nilai impor Indonesia diperkirakan akan meningkat, terutama dari Tiongkok seiring pengalihan pasar global akibat perang dagang dan upaya negara mitra melepas kelebihan kapasitas manufaktur.
Lantas upaya apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan? Dalam jangka pendek, kata Akbar, perlu mengupayakan setiap rupiah yang dibelanjakan oleh pelaku-pelaku ekonomi menghasilkan output yang lebih besar. “Setiap rupiah belanja pemerintah juga harus menghasilkan output lebih besar,” imbuhnya.
Iapun turut menyoroti postur APBN 2026 yang defisit Rp689,1 triliun. Hal tersebut, menurutnya, bersifat ekspansif untuk mendorong gerak perekonomian namun belum pro-pertumbuhan, sebagai contoh adanya pengurangan belanja modal pemerintah hingga 20 persen. Padahal belanja modal pemerintah tersebut, dinilainya tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi secara langsung, namun turut menghasilkan pengganda yang lebih kuat melalui pembentukan modal tetap bruto (PMTB), yang meningkatkan kapasitas produksi dan menopang pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah dan panjang. Sebaliknya, meskipun belanja program Makan Bergizi Gratis (MBG) memberikan kontribusi langsung terhadap PDB, dampak penggandanya terhadap pertumbuhan ekonomi relatif lebih terbatas karena manfaat ekonomi program tersebut terjadi secara tidak langsung dan dalam jangka panjang.
“Dalam jangka pendek, yang perlu dilakukan adalah mendesain program tersebut agar efek pengganda dan spillover ekonominya dapat diperkuat,” ucapnya pria yang juga menjabat sebagai Direktur Riset Bidang Makroekonomi dan Kebijakan Fiskal Moneter Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia.
Soal upaya pemerintah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang, Akbar berpandangan dapat dilakukan dengan memperbesar belanja modal pemerintah, mempercepat realisasi dan kepastian proyek investasi, dan mendorong ekspansi investasi swasta dan PMA yang berkualitas. Bisa pula dengan mengarahkan belanja dan investasi ke sektor penurun biaya ekonomi, khususnya logistik, energi, dan konektivitas, menata ulang program belanja besar, serta mengintegrasikan program sosial dan pembangunan dengan agenda produktivitas. “Lebih penting dari sekadar meningkatkan investasi atau memperluas belanja pemerintah, kita perlu mengubah perilaku para pelaku ekonomi melalui pembenahan institusi (rules of the game) yang lebih sehat,” pungkasnya.
Reportase: Kurnia Ekaptiningrum/ Humas FEB UGM
Penulis : Agung Nugroho
Foto : Infobanknews & Dok.FEB UGM