Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup terus menggencarkan pembangunan Proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) sebagai langkah strategis pengelolaan sampah nasional. Dengan pendekatan aglomerasi, pemerintah mempercepat penyelenggaraan PSEL di berbagai wilayah guna memastikan kecukupan pasokan dan keberlanjutan fasilitas. Meskipun demikian, implementasi teknologi ini di Indonesia menghadapi tantangan yang besar, yakni karakteristik sampah domestik yang didominasi oleh sampah organik basah.
Guru Besar Departemen Teknik Kimia, FT UGM, Prof. Wiratni, S.T., M.T., Ph.D., IPM., menjelaskan bahwa teknologi pembakaran atau insinerasi yang umum digunakan pada PSEL sangat bergantung pada tingkat kekeringan sampah. Menurutnya, kandungan air yang tinggi pada sampah domestik berpotensi menghambat optimalisasi panas. Hal ini berdampak langsung pada penurunan volume listrik yang dihasilkan per ton sampah. “Teknologi PSEL akan berfungsi secara optimal pada kondisi sampah dengan kadar air rendah. Keberadaan air akan mengurangi efisiensi utilisasi panas sehingga jumlah energi listrik per ton sampah akan berkurang,” jelasnya, Senin (27/4).
Wiratni menegaskan bahwa jika kondisi kandungan air tidak diantisipasi dengan ketat dari proses pemilahan, maka fasilitas PSEL terpaksa melakukan modifikasi alur kerja guna menurunkan kadar air, baik secara mekanis maupun termal. Menurutnya, hal ini tidak hanya memperumit skema teknis, tetapi juga berdampak pada signifikansi pembiayaan proyek. “jika sampah yang masuk PSEL masih merupakan sampah tidak terpilah dan didominasi oleh sampah organik, maka diperlukan pengeringan terlebih dahulu. Hal ini tentu akan menambah biaya investasi alat, dan biaya operasional, serta membutuhkan lebih banyak kebutuhan energi,” tegasnya.
Terkait kekhawatiran pada fasilitas PSEL akan kekurangan bahan bakar jika masyarakat mulai aktif mengurangi sampah, Prof. Wiratni memberikan penjelasan. Ia menyebut bahwa kebutuhan berton-ton sampah saat ini kemungkinan besar dihitung berdasarkan sampah tidak terpilah. “Karena sampah masih memiliki kandungan air cukup tinggi, maka diperlukan jumlah sampah yang besar untuk menghasilkan setiap kWh listrik. Sebetulnya kalau sampah terpilah dengan baik sehingga merupakan sampah kering, maka untuk menghasilkan 1 kWh cukup dengan jumlah sampah yang lebih sedikit karena efisiensi panasnya lebih baik,” jelasnya.
Lebih dalam, mengenai pengoptimalan kinerja PSEL, akademisi yang menggeluti bidang teknik bioproses ini menyarankan agar dapat memanfaatkan unit pengolahan berbasis komunitas yang sudah ada sebagai garda terdepan pemilahan. Menurutnya, pengoptimalan unit seperti Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) yang merupakan program kementerian PUPR sejak tahun 2012 menjadi salah satu langkah penunjang keberhasilan proyek PSEL. “Sampah organik di TPS3R bisa diolah menjadi kompos atau maggot yang laku dijual dan tidak terlalu sulit dilakukan pada skala kecil. Komponen anorganiknya dikirim ke PSEL sebagai bahan bakar dengan kualitas tinggi dari sisi nilai kalor pembakarannya,” jelasnya.
Wiratni juga mengingatkan bahwa solusi teknologi tidak akan berdampak panjang tanpa adanya perubahan perilaku masyarakat. “Kalau hanya membangun PSEL saja, tanpa merancang sense of belonging, maka teknologi apa pun tidak akan bertahan lama. Jadi idealnya, paralel dengan pembangunan PSEL, dilakukan juga pemetaan sosial di area yang akan dilayani PSEL, untuk mengoptimalkan keterlibatan aktif komunitas melalui TPS3R, bank sampah, dan lain-lain sebagai pendukung operasional PSEL,” pungkasnya.
Penulis : Aldi Firmansyah
Editor : Gusti Grehenson
Foto : Freepik