Pemerintah menutup sejumlah program studi (prodi) yang dinilai tidak relevan dengan kebutuhan ekonomi di masa depan menjadi polemik dan memicu perdebatan di ruang publik. Ekonom dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), Wisnu Setiadi Nugroho, S.E., M.Sc., Ph.D., menyebutkan terdapat penyederhanaan yang berbahaya dari kebijakan menutup prodi yang sepi peminat atau tidak relevan dibungkus jargon link and match. Menurutnya, narasi tersebut berpotensi mendorong kampus untuk dipaksa tunduk pada logika pasar jangka pendek. “Menutup program studi karena dianggap tidak dibutuhkan industri terdengar rasional sampai kita bertanya lebih jauh, sejak kapan pasar kerja menjadi penentu tunggal arah pendidikan tinggi?” ucap Wisnu dalam keterangan tertulisnya, Rabu (3/6).
Wisnu menjelaskan bahwa persoalan pertama yang muncul dari kebijakan tersebut adalah asumsi bahwa kebutuhan industri dapat diprediksi dan diikuti secara stabil. Sementara itu, faktanya, perubahan teknologi berlangsung jauh lebih cepat daripada siklus pendidikan. Ia mengutip laporan World Economic Forum (WEF) menunjukkan bahwa sekitar 44 persen keterampilan kerja diperkirakan akan berubah dalam lima tahun ke depan. “Artinya, apa yang hari ini dianggap relevan bisa dengan sangat cepat menjadi usang. Dalam kondisi seperti ini, memaksa kampus mengejar kebutuhan industri justru seperti berlari mengejar bayangan,” tutur Wisnu yang banyak mengkaji Ekonomi Pendidikan dan Ekonomi Gender.
Ironisnya, kebijakan yang terlalu menekankan kesiapan kerja instan sering berujung pada jebakan jangka pendek. Menurutnya, banyak keterampilan teknis, mulai dari koding dasar hingga pekerjaan administratif, semakin rentan tergantikan oleh otomatisasi dan kecerdasan buatan. Laporan McKinsey & Company memperkirakan hingga 30 persen aktivitas kerja global berpotensi diotomatisasi pada 2030. Jika kampus hanya fokus pada keterampilan teknis yang sedang tren, lulusan yang dihasilkan justru berisiko menjadi tidak relevan dengan cepat.
Sebaliknya, keterampilan yang bertahan melintasi zaman justru bersifat mendasar seperti berpikir kritis, kemampuan analitis, komunikasi, dan pemahaman sosial. Data dari National Association of Colleges and Employers (NACE) secara konsisten menunjukkan bahwa kompetensi seperti problem solving, komunikasi, dan teamwork selalu berada di posisi teratas dalam kebutuhan pemberi kerja, melampaui keterampilan teknis spesifik. “Justru keterampilan fundamental inilah yang diasah secara sistematis dalam ilmu dasar, humaniora, dan ilmu sosial, bidang-bidang yang kerap diposisikan sebagai prodi tidak laku,” tegas Sekretaris Departemen Ilmu Ekonomi FEB UGM tersebut.
Lebih lanjut, Wisnu menyampaikan narasi terkait bidang STEM (Sains, Teknologi, Engineering, Matematika) saja yang memiliki nilai ekonomi juga tidak ditopang oleh fakta. Studi terhadap pimpinan perusahaan besar menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan mereka sangat beragam.
Banyak pemimpin global tidak berasal dari jalur teknis semata. Susan Wojcicki, misalnya, memiliki latar belakang sejarah dan sastra sebelum memimpin YouTube, salah satu platform digital terbesar di dunia. Howard Schultz (mantan CEO Starbucks) berasal dari ilmu komunikasi, sementara Ken Chenault (mantan CEO American Express) menempuh studi sejarah. Bahkan, berbagai analisis terhadap perusahaan Fortune 500 menunjukkan bahwa proporsi signifikan CEO memiliki latar belakang non teknis, termasuk humaniora dan ilmu sosial.
Menurut Wisnu, fakta tersebut menjadi krusial. Keberhasilan di puncak kepemimpinan organisasi tidak semata ditentukan oleh keterampilan teknis, melainkan oleh kemampuan membaca konteks, memahami kompleksitas manusia, dan mengambil keputusan strategis. Pendidikan yang terlalu sempit pada kebutuhan teknis justru berisiko mengabaikan fondasi kepemimpinan itu sendiri. Inovasi, disebutkan Wisnu, tidak lahir dari kepatuhan terhadap tren, melainkan dari kemampuan melampauinya. Terobosan besar dalam ekonomi digital, kesehatan, maupun kebijakan publik hampir selalu muncul dari interaksi lintas disiplin, bukan dari spesialisasi sempit yang patuh pada permintaan pasar hari ini. “Jika kampus direduksi sekadar menjadi penyedia tenaga kerja, ruang eksperimen intelektual yang melahirkan inovasi justru akan tergerus,” ucapnya.
Wisnu menyebutkan bahwa kebijakan menutup prodi yang sepi peminat atau tidak relevan dengan industri tidak berhenti pada aspek ekonomi. Menyerahkan arah pendidikan tinggi sepenuhnya kepada pasar berarti mengabaikan fungsi sosial dan politik kampus. Perguruan tinggi adalah ruang produksi pengetahuan, kritik, dan refleksi. Ketika fungsi ini dilemahkan, masyarakat kehilangan kapasitas untuk memahami perubahan, apalagi mengoreksinya. Pemikir Martha Nussbaum telah lama memperingatkan bahwa pengabaian terhadap humaniora berpotensi menurunkan kualitas deliberasi publik dan daya kritis warga negara.
Dalam konteks Indonesia, lanjutnya, pendekatan simplistik terhadap relevansi berisiko mempersempit horizon pendidikan tinggi. Jika indikator keberhasilan hanya ditentukan oleh serapan kerja jangka pendek, bidang-bidang yang berkontribusi pada pembangunan jangka panjang, termasuk kebudayaan, pemikiran kritis, dan riset dasar, akan semakin terpinggirkan. Padahal, negara yang mampu bertahan dalam disrupsi adalah negara yang memiliki kapasitas refleksi dan inovasi, bukan sekadar pemasok tenaga kerja yang patuh. “Pendidikan tinggi bukanlah balai latihan kerja tambahan bagi industri. Menutup program studi hanya karena tidak sesuai dengan selera pasar hari ini adalah bentuk keputusan rabun jauh yang mengabaikan dinamika masa depan,” tegasnya.
Menurutnya, kampus tidak seharusnya berfungsi sebagai pabrik yang memproduksi tenaga kerja sesuai pesanan, melainkan institusi yang membentuk manusia dengan kemampuan berpikir, beradaptasi, dan mencipta. Perguruan tinggi seyogianya kembali menjadi kompas yang mengarahkan peradaban, bukan sekadar baling-baling cuaca yang berputar mengikuti arah angin ekonomi. “Jika kita terus memaksakan logika pasar sebagai satu-satunya ukuran relevansi, yang dihasilkan bukanlah generasi yang siap menghadapi masa depan, melainkan generasi yang dilatih untuk masa lalu,” pungkasnya.
Reportase : Kurnia Ekaptiningrum/Humas FEB
Editor : Gusti Grehenson
Foto : Magnific