Universitas Gadjah Mada melalui Pusat Unggulan Antar Perguruan Tinggi (PUAPT) Food Security menyelenggarakan Lokakarya Sistem Pangan untuk memperkuat pemahaman sivitas akademika mengenai sistem pangan dan pertanian serta strategi transformasinya. Kegiatan yang berlangsung Jumat (14/8) ini menjadi ruang pembelajaran mengenai prinsip dan pilar agri-food systems, tantangan pengembangan sistem pangan berkelanjutan, serta kebutuhan koordinasi lintas sektor dalam mendukung ketahanan pangan. Lokakarya diikuti sekitar 30 sivitas akademika UGM yang tergabung dalam PUAPT Working Group Food Security. Kegiatan juga dirancang untuk membekali peserta dengan kemampuan menganalisis persoalan sistem pangan secara lebih terintegrasi.
Kepala Biro Manajemen Strategis UGM, Dr. Wirastuti Widyatmanti, S.Si., Ph.D., mengatakan lokakarya tersebut merupakan tindak lanjut dari kegiatan PUAPT yang telah dilaksanakan sejak 2024. Menurutnya, aspek administratif maupun operasional tidak semestinya menghambat upaya peningkatan pengetahuan dan keterampilan sivitas dalam mengikuti perkembangan isu strategis. Ia berharap pengetahuan yang diperoleh melalui pelatihan dapat menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan dan peta jalan penelitian UGM, khususnya dalam bidang food security. “Harapannya setelah ada pelatihan ini kita bisa menggunakan pengetahuan yang kita dapatkan sebagai dasar semua kebijakan dan juga peta jalan penelitian kita, terutama dari aspek food security,” tuturnya.
Harapan tersebut kemudian diterjemahkan melalui pemaparan mengenai pendekatan sistem pangan yang disampaikan Dr. Ir. Ageng Setiawan Herianto, M.Sc., Assistant FAO Representative – Programme in Indonesia. Ia mengajak peserta melihat pangan melalui pendekatan sistem, bukan semata-mata dari sisi produksi. Menurutnya, food security merupakan tujuan akhir yang ingin dicapai, sedangkan pendekatan food system diperlukan untuk memastikan pangan tersedia dan dapat diakses masyarakat secara berkelanjutan. Pendekatan tersebut mencakup berbagai aspek mulai dari produksi, pengolahan, distribusi, akses fisik dan daya beli hingga konsumsi, food loss, dan food waste. “Food security ini itu ultimate objective. Apa yang kita inginkan itu food system, karena harusnya semua itu tersedia bagi setiap orang,” papar Ageng.
Ageng menjelaskan, transformasi sistem pangan diperlukan karena persoalan pangan berkaitan dengan berbagai faktor yang saling terhubung, mulai dari ekonomi, sosial, lingkungan, infrastruktur, kebijakan, teknologi, hingga demografi. Menurutnya, pendekatan yang hanya berfokus pada satu sektor berisiko mengabaikan keterkaitan persoalan pada sektor lain. Karena itu, sistem pangan perlu dipahami secara menyeluruh dengan melihat hubungan antara produksi, distribusi, konsumsi, serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Ia juga menekankan pentingnya perubahan orientasi dari sekadar memenuhi kuantitas pangan menuju penyediaan pangan yang bergizi dan mendukung pola konsumsi seimbang.
Paparan tersebut kemudian berkembang melalui sejumlah pertanyaan dan tanggapan peserta yang muncul di tengah sesi. Salah satunya menyoroti kompleksitas persoalan sistem pangan Indonesia ketika dilihat dalam skala makro. Peserta meminta contoh negara yang dinilai berhasil menerapkan program pangan secara individual sekaligus mengintegrasikannya dengan berbagai program lain. Menanggapi hal tersebut, Ageng menyebut Singapura sebagai salah satu contoh negara yang mampu membangun sistem pangan secara efisien meskipun memiliki keterbatasan lahan. Menurutnya, keberhasilan sistem pangan perlu dilihat dari kemampuan menyediakan pangan yang bergizi bagi masyarakat.
Pertanyaan lain mengemuka mengenai konektivitas dan distribusi pangan dalam konteks Indonesia sebagai negara kepulauan. Peserta membagikan pengalaman penelitian mengenai konektivitas dan distribusi di sejumlah wilayah serta potensi kehilangan pangan dalam proses tersebut. Ageng kemudian menegaskan bahwa konektivitas merupakan salah satu faktor penting dalam sistem pangan. Kompleksitas konektivitas di Indonesia perlu menjadi perhatian karena sistem pangan tidak berhenti pada proses produksi, melainkan mencakup keterhubungan antardaerah hingga pangan dapat diakses oleh masyarakat. “Di dalam food system itu salah satu faktor terpentingnya adalah satu konektivitas, dan itu memang menjadi ukuran dari bagaimana food system itu sudah diterapkan atau belum,” jelas Ageng.
Ageng juga menyoroti persoalan food loss dan food waste sebagai bagian penting dalam transformasi sistem pangan. Ia menjelaskan bahwa kehilangan dan pemborosan pangan perlu dilihat sebagai persoalan sistem karena berkaitan dengan proses produksi, distribusi, hingga konsumsi. Dalam paparannya, ia menyampaikan bahwa pengurangan food loss dan food waste memiliki potensi besar dalam meningkatkan ketersediaan pangan bagi masyarakat. Karena itu, upaya mengurangi kehilangan dan pemborosan pangan perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi transformasi sistem pangan, bukan sebagai persoalan yang berdiri sendiri.
Persoalan lain yang dibahas adalah kecenderungan pengelolaan pangan yang masih berjalan secara sektoral ketika masing-masing sektor atau lembaga bekerja berdasarkan kepentingannya sendiri. Ageng menjelaskan bahwa pendekatan tersebut membuat penyelesaian persoalan pangan cenderung parsial dan baru direspons ketika masalah telah muncul. Ia mencontohkan koordinasi antarlembaga dalam pengembangan sistem pangan yang dapat terhambat oleh perbedaan kepentingan, pendekatan, hingga mekanisme pembiayaan. Menurutnya, transformasi sistem pangan membutuhkan tata kelola yang mampu menjembatani berbagai kepentingan dan mendorong kerja sama lintas sektor sejak awal. “Kita tidak ingin seperti itu lagi. Harusnya kita kemudian looking beyond market dan identify inter-connection,” ujarnya.
Dalam konteks tata kelola, Ageng menekankan bahwa transformasi sistem pangan juga perlu mempertimbangkan karakteristik setiap wilayah. Ia mengatakan pendekatan sistem pangan tidak cukup berhenti pada tingkat nasional, melainkan perlu diregionalisasi hingga menjangkau pelaku dan konsumen yang terdampak. Setiap provinsi memiliki karakter produksi, konsumsi, ketahanan, dan kebutuhan kesehatan yang berbeda sehingga kebijakan pangan perlu mengakomodasi keragaman tersebut. Pendekatan regional diperlukan agar intervensi yang dilakukan lebih sesuai dengan persoalan dan kebutuhan masyarakat setempat. “Harus ada regionalisasi, harus sampai kepada pelaku atau konsumen terdampak,” pesan Ageng.
Selain pemaparan materi dan diskusi, lokakarya juga dilengkapi dengan dua sesi studi kasus yang memberikan kesempatan kepada peserta untuk menerapkan pendekatan agri-food systems dalam menganalisis persoalan pangan. Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan presentasi kelompok sebagai bagian dari upaya memperkuat kapasitas peserta dalam mengidentifikasi tantangan, peluang, dan strategi pengembangan sistem pangan berkelanjutan.
Penulis: Triya Andriyani
Foto: Donnie