Di tengah perkembangan teknologi digital, kecerdasan buatan (AI), dan kebutuhan ekosistem pendidikan tinggi, perpustakaan kini dituntut tidak sekadar menyediakan sumber informasi, tetapi juga mendukung pembelajaran, pengembangan penelitian, dan pemerataan akses pengetahuan.
Hal itu mengemuka dalam Musyawarah Nasional (Munas) XI dan Seminar Nasional Forum Kerja Sama Perpustakaan Perguruan Tinggi Negeri (FKP2TN) 2026 pada 28–30 Oktober 2026. Mengangkat tema “Reimagining Academic Libraries: Advancing Learning, Research, and Inclusive Services”, kegiatan yang berlangsung di University Club (UC) Hotel UGM Yogyakarta ini mempertemukan pimpinan, pustakawan, akademisi, dan pengelola perpustakaan perguruan tinggi negeri dari berbagai wilayah di Indonesia.
Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran UGM, Prof. Dr. Wening Udasmoro, S.S., M.Hum., DEA,, menyoroti pentingnya perubahan paradigma dalam pengelolaan perpustakaan perguruan tinggi. Menurutnya, melimpahnya informasi di ruang digital menghadirkan tantangan baru bagi pengguna, yakni kemampuan memilah, mengevaluasi, memahami, dan memanfaatkan informasi secara kritis. “Tantangan hari ini bukan hanya menemukan informasi, tetapi memilah, mengevaluasi, memahami, dan menggunakan,” ujarnya.
Perkembangan AI turut mengubah cara sivitas akademika mengakses informasi dan menjalankan kegiatan pembelajaran. Meskipun teknologi ini mempermudah pencarian jawaban, penggunaannya tetap perlu diimbangi kemampuan berpikir kritis dan integritas akademik. Dalam hal ini, perpustakaan memiliki posisi strategis sebagai mitra universitas dalam membangun kualitas pengetahuan dan budaya akademik.
Wening mengaitkan transformasi perpustakaan dengan tanggung jawab perguruan tinggi dalam pembangunan bangsa. Pendidikan tinggi diharapkan tidak berhenti pada kegiatan menghasilkan lulusan dan memproduksi pengetahuan, tetapi turut mendorong lahirnya inovasi yang dapat menjawab persoalan masyarakat. Karena itu, perpustakaan perlu menjadi bagian dari infrastruktur pengetahuan yang mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045.“Indonesia Emas 2045 membutuhkan bukan hanya manusia pembelajar, tetapi manusia yang melahirkan pengetahuan dan inovasi. Perpustakaan perlu hadir sebagai penyokong utama infrastruktur pengetahuan nasional,” paparnya.
Dalam pengembangan pembelajaran, Wening menekankan perlunya perpustakaan mengambil peran dalam membangun literasi AI. Mahasiswa perlu memahami cara menggunakan AI sekaligus mengetahui kapan dan untuk tujuan apa teknologi itu dapat dimanfaatkan. Perpustakaan juga diharapkan mampu mendukung pembelajaran sepanjang hayat melalui penyediaan akses informasi yang mendorong kemandirian dan kemampuan berpikir kritis.
Di UGM, penguatan ekosistem pengetahuan dilakukan melalui sejumlah inisiatif, antara lain UGM Online, UGM Search, dan pengembangan layanan disabilitas. Wening menyebut unit layanan disabilitas UGM juga dipersiapkan menjadi rujukan bagi 26 perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTN-BH) di Indonesia.
Pengembangan layanan inklusif menjadi perhatian tersendiri dalam transformasi perpustakaan. Wening mengungkapkan pengalamannya menjalani operasi lutut membuatnya menyadari sejumlah fasilitas di lingkungan kampus yang masih perlu diperbaiki agar lebih ramah bagi penyandang disabilitas. “Saya menjadi tahu di mana di UGM ini yang belum ramah dengan disabilitas. Misalnya, set yang terlalu tinggi, kemudian beberapa fasilitas yang belum tersedia,” ungkapnya.
Ia menyebutkan, saat ini terdapat 104 mahasiswa penyandang disabilitas yang tercatat di UGM. Meskipun jumlahnya relatif kecil dibandingkan keseluruhan mahasiswa, penyediaan layanan yang inklusif tetap menjadi tanggung jawab perguruan tinggi. Aksesibilitas perpustakaan tidak hanya berkaitan dengan fasilitas fisik, tetapi juga mencakup akses digital, informasi, teknologi asistif, dan desain layanan yang mampu mengakomodasi kebutuhan pengguna yang beragam. “Knowledge for all. Perpustakaan harus menjadi ruang yang memastikan tidak ada yang tertinggal dari ekosistem pengetahuan,” tegasnya.
Sejalan dengan hal itu, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Dr. Beny Bandanadjaja, S.T., M.T., yang hadir secara daring, memaparkan kebijakan pemerintah dalam mendukung ekosistem pembelajaran, penelitian berdampak, dan layanan inklusif di perguruan tinggi. Ia menjelaskan tiga aspek transformasi penjaminan mutu pendidikan tinggi, meliputi pembelajaran adaptif, perluasan akses inklusif, serta penguatan layanan mahasiswa.
Menurut Beny, transformasi pendidikan tinggi perlu diarahkan pada pemanfaatan teknologi digital dan penyediaan lingkungan pembelajaran yang lebih fleksibel. Pada saat yang sama, perguruan tinggi perlu memastikan mahasiswa penyandang disabilitas memperoleh akomodasi yang layak selama menjalani proses pendidikan. Upaya ini perlu terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran, bukan sebatas penyediaan fasilitas maupun pembentukan unit layanan disabilitas.
Beny juga menyoroti peluang dan risiko penggunaan generative AI dalam kegiatan akademik. Bagi dosen, teknologi ini dapat dimanfaatkan untuk membantu perancangan kurikulum dan proses pembelajaran. Sementara bagi mahasiswa, AI dapat menjadi sarana untuk memahami konsep, mencari informasi, dan berdiskusi. Namun, penggunaannya tetap perlu memperhatikan risiko bias informasi, kesenjangan akses teknologi, dan plagiarisme.“AI bisa menjadi mitra berpikir dan mitra diskusi bagi mahasiswa. Namun, kita perlu menyadari adanya bias data. Tidak semua jawaban yang dihasilkan AI benar,” jelasnya.
Ia menambahkan, pemanfaatan AI di lingkungan perguruan tinggi perlu disertai penguatan kompetensi dan pemahaman etika. Transparansi penggunaan teknologi, atribusi sumber, verifikasi informasi, serta perlindungan data menjadi aspek yang perlu diperhatikan oleh dosen maupun mahasiswa. Menurutnya, kecerdasan manusia harus tetap menjadi pengendali utama dalam pemanfaatan teknologi.
Dalam kaitannya dengan pendidikan inklusif, Beny mendorong perguruan tinggi untuk mengembangkan Unit Layanan Disabilitas (ULD) sebagai pusat pendampingan dan penyediaan akomodasi yang layak. Perguruan tinggi juga perlu melakukan penyesuaian metode pembelajaran, penyajian materi, hingga bentuk evaluasi berdasarkan kebutuhan mahasiswa. Dengan demikian, mahasiswa penyandang disabilitas dapat mengikuti proses pendidikan tanpa menghadapi hambatan yang seharusnya dapat diakomodasi oleh institusi.
Lebih lanjut, ia menyoroti potensi perpustakaan dalam memperluas akses pengetahuan melalui pengembangan literasi AI, penyediaan referensi ilmiah, dan infrastruktur akses terbuka. Fasilitas seperti accessibility corner dan teknologi asistif juga dapat dikembangkan untuk memberikan kemudahan bagi pengguna dengan kebutuhan yang beragam.
Selain seminar nasional, rangkaian Munas XI FKP2TN 2026 juga diisi dengan sharing session yang menghadirkan praktik baik pengelolaan perpustakaan dari Universitas Khairun, Universitas Udayana, Universitas Borneo Tarakan, dan Universitas Andalas. Forum ini menjadi kesempatan bagi pengelola perpustakaan untuk bertukar pengalaman dan memperkenalkan inovasi layanan di institusi masing-masing. Pada kesempatan yang sama, FKP2TN Award diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap perpustakaan perguruan tinggi negeri atas inovasi, kualitas layanan, dan capaian yang diraih.
Peserta juga mengikuti cultural visit ke Istana Kepresidenan Yogyakarta, Keraton Yogyakarta, dan Taman Sari. Kunjungan ini menjadi bagian dari rangkaian kegiatan untuk memperkenalkan kekayaan budaya Yogyakarta sekaligus mempererat hubungan antarpeserta dari berbagai perguruan tinggi negeri.
Melalui penyelenggaraan Munas XI dan Seminar Nasional FKP2TN 2026, UGM bersama FKP2TN mendorong penguatan kolaborasi antarpengelola perpustakaan perguruan tinggi. Transformasi perpustakaan diharapkan tidak berhenti pada pengembangan koleksi dan layanan digital, tetapi juga mampu memperluas kontribusinya terhadap kualitas pembelajaran, penelitian, dan pemanfaatan pengetahuan bagi masyarakat.
Penulis : Zabrina Kumara
Editor : Gusti Grehenson
Foto : Donnie