BULAKSUMUR – Tim peneliti UGM mengusulkan seluruh kawasan permukiman lereng Merapi yang kini tenggelam atau terkubur akibat luapan lahar dan terjangan awan panas untuk dijadikan sebagai kawasan sabana kolektif, yang berfungsi sebagai sumber pakan ternak dan zona bebas hunian dan bangunan tegak dengan kepemilikan lahan dijamin tetap berada di tangan warga. Hal itu disampaikan arsitek UGM, Prof. Ir. Sudaryono, M.Eng., Ph.D., dalam Workshop Gagasan Tata Ruang Wilayah Merapi yang digelar di Grha Sabha Pramana, Sabtu (4/12).
Menurut Sudaryono, seluruh kawasan dusun yang terkubur oleh lahar kini telah menjadi koridor baru dari luncuran lahar dan awan panas Merapi. Apabila akan dihuni kembali, diperkirakan membawa risiko yang tinggi pada waktu mendatang ketika erupsi dan awan panas menerjang kembali desa-desa itu. Daerah yang kini tenggelam akibat luapan lahar memiliki ketebalan pasir mencapai 2-10 meter, lebar 200 meter, dan panjang 15 kilometer. "Seluruh kawasan dusun yang tenggelam hanya diperuntukkan untuk kegiatan sabana saja, mengingat desa ini telah menjadi daerah luncuran baru untuk lahar dan awan panas Merapi," jelasnya.
Untuk hunian warga digeser pada posisi lintang dengan jarak area 500 meter dari garis tepi terluar potensial luapan lahar dan terjangan awan panas Merapi. "Menggeser sekitar 500 meter dari tepi zona luberan," katanya.
Ia menambahkan prinsip-prinsip penataan kembali berdasar konsep mitologi ruang, yakni zona watu tumpeng, watu gajah, ringin putih, grojogan dan labuhan. Lalu, konsep ekonomi teritori, meliputi zona petit opak atau zona pencarian rumput, zona kandang sapi. Terakhir, konsep sosiologis ruang, meliputi kluster dan kekerabatan. "Hunian baru semestinya ditata berdasarkan nilai-nilai yang dimiliki oleh warga dengan pola kluster dan kekerabatan dengan mempertahankan konsep tata ruang dan teknologi yang ada sebelum erupsi terjadi," katanya.
Ia mengusulkan daerah sabana kolektif ini sebaiknya ditanam tanaman tales, pisang, dan rumput karena dalam waktu jangka pendek dan menengah ini, hanya ketiganya yang dapat tumbuh. Kendati begitu, ia juga mengusulkan agar tanah ini segera diamankan oleh pemerintah agar tidak terjadi konflik.
Sudaryono tidak sepakat untuk melakukan relokasi para warga yang menempati zona berbahaya. Menurutnya, relokasi tidak diterapkan pada skala komunitas, tetapi dirancang atas basis pilihan individual. "Relokasi bukanlah solusi karena bisa menghilangkan sejarah, budaya, ekonomi, dan identitas masyarakat setempat," ujarnya.
Pendapat senada juga disampaikan oleh pakar studi Geografi dan Lingkungan UGM, Langgeng Wahyu Santosa, S.Si., M.Si.. Ia mengatakan seluruh area luncuran lahar dan awan panas dijadikan area terlarang untuk budidaya atau pemukiman.
Sementara itu, Kepala Pusat Mitigasi Bencana dan Vulkanologi, Dr. Surono, menyampaikan penataan ruang untuk kawasan permukiman masyarakat di sekitar lereng Merapi perlu memperhatikan semua aspek, yakni budaya, sosial, dan ekonomi. "Perlu skenario tata ruang yang holistik," katanya.
Surono sempat menyinggung saat ini tidak mudah menurunkan status Merapi meski aktivitasnya mulai menurun. "Tidak mudah dilakukan dan memerlukan diskusi lebih lanjut," kata Mbah Rono, sapaan akrabnya. "Hingga Februari, banjir lahar akan tetap masih ada," tambahnya. (Humas UGM/Gusti Grehenson)