• Berita
  • Arsip Berita
  • Simaster
  • Webmail
  • Direktori
  • Guyub
  • Kabar UGM
  •  Indonesia
    • English
Universitas Gadjah Mada Universitas Gadjah Mada Universitas Gadjah Mada Universitas Gadjah Mada
  • Pendidikan
    • Promosi Doktor
    • Pengukuhan Guru Besar
    • Wisuda
  • Prestasi
  • Penelitian dan Inovasi
    • Penelitian
    • PKM
    • Inovasi Teknologi
  • Seputar Kampus
    • Dies Natalis
    • Kerjasama
    • Kegiatan
    • Pengabdian
    • Kabar Fakultas
    • Kuliah Kerja Nyata
  • Liputan
  • Cek Fakta
  • Beranda
  • Liputan/Berita
  • Pakar UGM: Pertajam Program Pengentasan Kemiskinan

Pakar UGM: Pertajam Program Pengentasan Kemiskinan

  • 01 Desember 2015, 09:44 WIB
  • Oleh: Ika
  • 3650
  • PDF Version
Agus Heruanto Hadna

Angka kemiskinan di Indonesia sejak 2006 memperlihatkan penurunan yang signifikan. Namun, penurunan ini tampak lambat di tahun-tahun berikutnya. Laporan Badan Pusat Statistik pada Maret 2015 lalu menunjukkan angka kemiskinan justru mengalami kenaikan. Penduduk miskin Indonesia saat ini bertambah 860 ribu orang dari 27,73 juta (10,96%) pada September 2014 menjadi 28,59 juta orang (11,22%) pada Maret 2015.

Pakar Kebijakan Publik UGM, Dr.soc.pol. Agus Heruanto Hadna, menilai pemerintah selama ini menggunakan definisi serta parameter kemiskinan yang lemah sehingga gambaran angka kemiskinan terlihat positif dibanding kenyataannya. Lemahnya definisi dan parameter kemiskinan ini pada akhirnya memengaruhi efektifitas pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan.

“Sekian lama pemerintah mendefinisikan kemiskinan hanya dari perspektif ekonomi,” katanya baru-baru ini.

Hadna mencontohkan pada tahun 2014 pemerintah mendefinisikan garis kemiskinan dengan penghasilan per bulan (per kapita) sebanyak Rp. 312.328 atau setara dengan USD $25. Garis kemiskinan ini masih lebih tinggi dari yang didefinisikan oleh Bank Dunia, yakni mereka yang berpenghasilan kurang dari USD $1.25 per hari. Padahal, persoalan kemiskinan tidak hanya terkait penghasilan yang rendah, tetapi juga ada persoalan akses terhadap pelayanan publik seperti pendidikan dan kesehatan. Disamping itu juga persoalan ketimpangan antarkelompok, antargenerasi, maupun antarwilayah. Hal ini ditunjukkan oleh koefisien gini (ketimpangan distribusi pendapatan) Indonesia yang naik pada 2011 menjadi 0,41 dibandingkan pada 2007, yakni 0,35. Hingga 2013 koefisien gini bertahan di angka 0,41. Koefisen gini 0 menunjukkan kesetaraan yang sempurna, sementara koefisien 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna.

Hadna menyayangkan selama ini definisi dan perameter kemiskinan hanya dilihat dari satu dimensi. Karenanya, tidak mengherankan apabila kebijakan dan program pengentasan kemiskinan selalu diarahkan pada penciptaan lapangan kerja. Pasalnya, logika berpikir yang diterapkan adalah bagaimana penduduk miskin mendapatkan penghasilan yang lebih baik.

“Hal ini tidak salah, namun memahami persoalan kemiskinan mesti multidimensi. Kemiskinan di banyak tempat baik desa dan kota, Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur, Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa tidak lepas dari persoalan ketimpangan,” ” papar Kepala Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM ini.

Menurutnya, program-program pengentasan kemiskinan di Indonesia seyogianya memperhatikan langkah yang ditempuh dalam upaya mengatasi kemiskinan. Di banyak negara, aspek ketimpangan sudah dimasukkan dalam program pengentasan kemiskinan pada Sustainable Development Goals (SDGs). Poin kesepuluh SDGs mengamanatkan untuk mengurangi ketimpangan baik yang terjadi antarnegara maupun di dalam negara. Pertumbuhan ekonomi tidak cukup efektif untuk mengurangi angka kemiskinan sehingga dimensi pembangunan berkelanjutan perlu dilibatkan.

Setiap daerah bisa mengembangkan indikator atau parameter kemiskinan lokal yang mencerminkan kondisi riil di masyarakat untuk mengatasi ketimpangan-ketimpangan yang ada. Selain itu, bisa lebih mudah digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan di masing-masing daerah.

“Adanya indikator dan parameter lokal diharapkan membuat program pengentasan kemiskinan menjadi lebih tajam dan peka terhadap kelompok rumah tangga sasarannya,” harapnya.

Kendati begitu, dikatakan Hadna, pemerintah pusat harus menjadi fasilitator dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan. Hanya saja, tindakan yang bersifat intervensi berlebihan memaksa daerah untuk menerapkan satu kebijakan yang sama di semua daerah harus dikurangi. Selain itu, ada koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta antar kementerian sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan program.

“Jika pemerintah menargetkan angka kemiskinan pada tahun 2019 turun 8-7 persen, maka pemerintah perlu membangun definisi, parameter, penerapan program pengentasan kemiskinan yang disesuaikan dengan kondisi di tiap daerah, serta melakukan pembenahan dalam tata kelola,” pungkasnya. (Humas UGM/Ika)

 

Berita Terkait

  • NMT FAPET UGM SELENGGARA LOKAKARYA DAN FIELD TRIP

    Friday,27 January 2006 - 8:43
  • Program Pengentasan Kemiskinan Tidak berdampak Pada Kualitas Hidup

    Thursday,14 March 2013 - 7:49
  • TINGKATKAN KETAHANAN NASIONAL, FORMULASIKAN KEBIJAKAN MIKRO DAN MAKRO

    Monday,07 March 2005 - 11:46
  • Inpres Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM kurang Melibatkan Pakar Perguruan Tinggi

    Monday,18 June 2007 - 10:07
  • MENGUNGKAP PENGENTASAN KEMISKINAN SECARA PARSIPATORIS

    Thursday,09 February 2006 - 15:05

Rilis Berita

  • Dies ke-34 MM FEB UGM Luncurkan Buku “Mencetak Pemimpin Bisnis” 03 July 2022
    Program studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (MM FEB UG
    Gusti
  • Refleksi dan Proyeksi Pengelolaan Lingkungan Hidup Indonesia 02 July 2022
    Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Ke
    Satria
  • Mahasiswa UGM Raih Silver Medal dalam Inovation Exhibition di Malaysia 01 July 2022
    Sekelompok mahasiswa UGM membawa ide/gagasan yang diberi nama “Kiddie Wallet” ke 
    Satria
  • Tips Mengelola dan Mengonsumsi Buah dan Sayur 01 July 2022
    Hari Buah Sedunia diperingati pada 1 Juli tiap tahunnya. Berdasarkan laman International Fruit Da
    Satria
  • Pengamat Politik Internasional UGM : Kunjungan Jokowi Strategis Untuk Pemulihan Ekonomi 01 July 2022
    Pakar perdagangan ekonomi dunia  dan politik internasional UGM, Dr. Riza Noer Arfani, M.A.,
    Agung

Info

  • Streaming Studium Generale MKWU Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada
    05 November 2019
  • Streaming Wisuda Diploma dan Sarjana UGM Periode Agustus 2019
    21 August 2019
  • Video Streaming Penutupan PPSMB 2019 Universitas Gadjah Mada
    09 August 2019
  • Streaming Sosialisasi Penelitian Desentralisasi, Kompetitif Nasional, dan Penugasan Tahun 2020
    01 August 2019
  • Streaming wisuda Pascasarjana UGM Periode Juli 2019
    24 July 2019

Agenda

  • 21Jul The International Conference on Sustainable Environment, Agriculture, and Tourism (ICOSEAT)...
  • 07Sep The 8th International Conference on Science and Technology (ICST 2022)...
Universitas Gadjah Mada
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Bulaksumur Yogyakarta 55281
   info@ugm.ac.id
   +62 (274) 6492599
   +62 (274) 565223
   +62 811 2869 988

Kerja Sama

  • Kerja Sama Dalam Negeri
  • Alumni
  • Urusan Internasional

TENTANG UGM

  • Sambutan Rektor
  • Sejarah
  • Visi dan Misi
  • Pimpinan Universitas
  • Manajemen

MENGUNJUNGI UGM

  • Peta Kampus
  • Agenda

PENDAFTARAN

  • Sarjana
  • Pascasarjana
  • Diploma
  • Profesi
  • Internasional

© 2022 Universitas Gadjah Mada

Aturan PenggunaanKontakPanduan Identitas Visual